konstitusi adalah

Pengertian Konstitusi : Macam, Unsur Dan Tujuan Konstitusi

Konstitusi Adalah

Pengertian Konstitusi adalah Suatu naskah atau dokumen yang didalamnya memuat keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur dengan mengikat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Secara etimologi, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin “constitutio, constituere” artinya dasar susunan badan, dan dari bahasa Prancis “constituer” yang berarti membentuk. Pada zaman dahulu, istilah pada konstitusi dipergunakan untuk perintah-perintah kaisar Romawi (yakni, constitutions principum). Kemudian, di italia difungsikan untuk menunjukkan undang-undang dasar “Diritton Constitutionale”. Sedangkan Konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Grondwet.

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang dinamakan negara. Konstitusi merupakan menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang berfungsi untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan, ada yang sifatnya tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Pada perkembangannya, istilah pada konstitusi mempunyai dua pengertian yaitu pengertian konstitusi arti luas dan pengertian konstitusi dalam arti sempit seperti dibawah ini :

Macam-Macam Pengertian Konstitusi

Pengertian Konstitusi dalam arti luas yang dikemukakan oleh Bolingbroke, bahwa pengertian konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Seperti halnya hukum pada umumnya dimana hukum dasar tidak selalu berupa dokumen tertulis. Hukum dasar dapat berdiri dari unsur-unsur tertulis atau tidak tertulis atau dapat juga merupakan campuran dari dua unsur tersebut.

  • Pengertian Konstitusi adalah dalam arti sempit yang dikemukakan oleh Lord Bryce, bahwa pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah piagam dasar atau UUD, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis 1789, dan Konstitusi Konfederasi Swiss 1848 merupakan contohnya. Jadi, Pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah sebagian dari hukum  dasar yang merupakan satu dokumen tertulis yang lengkap.
  • Pengertian konstitusi menurut Leon Duguit (meninjau dari sosiologi hukum) bahwa konstitusi bukanlah sekedar undang undang dasar yang memuat sejumlah/kumpulan norma-norma semata-mata, akan tetapi struktur negara yang nyata/real terdapat dalam kenyataan masyarakat. Singkat kata, konstitusi adalah faktor faktor kekuatan yang nyata (de riele mahtsfactoren) yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.
  • Pengertian konstitusi menurut Maurice Haurio,ahli hukum politik, (meninjau dari kelembagaan/institusi), bahwa konstitusi merupakan perwujudan dari institusi, oleh karena itu ajaran Haurio disebut institusionalisme. Menurut Haurio, konstitusi merupakan suatu institusi yang merupakan penjelmaan ide-ide yang ada dalam masyarakat yang berbentuk sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penjelmaan konstitusi ini baik didasari oleh kenyataan masyarakat, yang sebagiannya merupakan unsur unsur normatif dan sebagian lagi ada pada pembuat undang undang yang selanjutnya akan menjadi lembaga hukum.

Haurio juga mengatakan bahwa tujuan dari konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara:

  1. Ketertiban (de orde), atau ketertiban masyarakat
  2. Kekuasaan (het gezag), yang mempertahakan orde/masyarakat
  3. kebebasan (de vrijheid) yaitu kebebasan pribadi dan kebebasan manusia.
  • Pengertian Konstitusi menurut paham Ferdinand Lassale. Dalam buku Lassale, Uber Verfassungwesen, pengertian konstitusi dibagi menjadi dua yaitu pengertian konstitusi berdasarkan sosiologis dan pengertian konstitusi berdasarkan pengertian yuridis.
  1. Pengertian konstitusi berdasarkan sosiologis atau politis adalah sintesis faktor faktor kekuatan yang nyata (dereele machtsfactoren) dalam masyarakat. Sehingga konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan kekuasaan tersebut diantaranya: Raja, Parlemen, kabinet, pressure grup, partai politik dan lainnya. Hal inilah yang merupakan konstitusi yang sesungguhnya.
  2. Pengertian konstitusi berdasarkan pengertian yuridis bahwa konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi sendi pemerintahan. Nyatalah bahwa Lassale dipengaruhi oleh paham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan undang undang dasar.

Selain itu paham Lassale, berdasarkan pengertian konstitusi berdasarkan yuridis, sesuai dengan paham modern bahwa bentuk konstitusi haruslah dalam naskah tertulis.

  • Pengertian Konstitusi adalah menurut paham Antonius Alexis Hendricus (A.A.H.) Struycken, ahli hukum, dalam bukunya Het Staatsrecht van het koninkrijk de Nederlander. Menurut Struycken, konstitusi adalah undang undang yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi daripada negara.
  • Pengertian konstitusi menurut paham Hermann Heller, ahli hukum, berdasarkan bukunya Staatslehre. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:
  1. Pengertian konstitusi secara politis atau sosiologis adalah mencerminkan kehidupan politk di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
  2. Pengertian konstitusi berdasarkan pengertian yuridis bahwa konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.
  3. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang undang dasar yang tertinggi, yang berlaku dalam suatu negara.
  • Pengertian Konstitusi menurut paham Carl Schmitt dalam bukunya Verfassungslehre Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian karena pengertian pokok pertama lagi dalam 4 sub pengertian, dan pengertian pokok kedua mempunyai 2 sub pengertian, maka jumlah seluruhnya menjadi 8 pengertian. Konstitusi dalam arti absolut mengandung arti bahwa konstitusi disamping memuat tentang bentuk negara, faktor integrasi dan norma norma dasar/struktur pemerintahan, juga mencakup semua hal yang pokok yang terdapat pada setiap negara pada umumnya.

Kemudian pengertian pokok pertama terbagi menjadi 4 subpengertian yaitu

  1. Konstitusi menggambarkan hubungan antara faktor faktor kekuatan yang nyata dalam suatu negara yakni hubungan antara raja, parlemen, kabinet, partai, politik, kelompok penekan, dan lain lain, serta mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi yang ada dalam negara. Jadi sama dengan pengertian konstitusi menurut paham Lassalle.
  2. Konstitusi memuat forma formarum, yakni bentuk yang menentukan bentuk bentuk lainnya. Sesungguhnya sudah ada sejak ahli-ahli negara Yunani telah menganggap bahwa bentuk negara adalah hal yang sangat penting bagi hal ihwal kenegaraan.
  3. Konstitusi sebagai faktor integrasi
  4. Konstitusi adalah norm der normen yakni norma dasar yang menjadi sumber bagi norma norma lainnya yang berlaku.

Untuk pengertian konstitusi menurut Carl Schmitt dapat anda baca di buku Ilmu Negara oleh Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H.

  • Pengertian konstitusi menurut CF. Strong, bahwa konstitusi adalah sebuah naskah ataupun sekumpulan peraturan peraturan yang terpisah yang mengandung otoritas sebagai hukum tata negara. Kemudian CF. Strong juga membagi dua konstitusi menjadi konstitusi dokumenter (documentary constitution, dan konstitusi nondokumenter (non-documentary constitution).
  • Pengertian Konstitusi menurut K. C. Wheare, bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
  • Pengertian konstitusi menurut Koernimanto Soetopawiro, kata konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama
  • Pengertian konstitusi menurut E.C. Wade, Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut.
  • Pengertian konstitusi menurutKC. Wheare, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk an mengatur pemerintahan negara.
  • Pengertian konstitusi menurut Herman Heller, Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga pengertian, yaitu:
  1. Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
  2. Konstitusi yang bersifat yuris, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam mayarakat.
  3. Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang.
  • Pengertian konstitusi menurut CF. Strong, Menurut CF. Strong, konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur.
  • Pengertian konstitusi menurut Sri Soemantri, Konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.

 

Kedudukan Konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan disuatu negara begitu utama lantaran jadi ukuran kehidupan dalam bernegara serta berbangsa untuk tahu sebagian ketentuan pokok yang diperuntukkan baik pada penyelenggara negara ataupun orang-orang dalam ketatanegaraan. Kedudukan itu yaitu seperti berikut.

  • Sebagai hukum basic

Dalam soal ini, konstitusi berisi ketentuan atau aturan pokok tentang penyelengara negara, yakni sebagian badan/beberapa instansi pemerintahan serta memberi kekuasaan dan prosedur pemakaian kekuasaan itu pada sebagian tubuh pemerintahan.

  • Sebagai hukum paling tinggi

Dalam soal ini, konstitusi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pada beberapa ketentuan yang lain dalam tata hukum disuatu negara. Dengan hal tersebut, sebagian ketentuan dibawah konstitusi tak bertentangan serta mesti sesuai dengan sebagian ketentuan yang ada pada konstitusi.

Beberapa Jenis Konstitusi

  • Konstitusi bisa dibedakan dalam dua jenis.
  1. Konstitusi tercatat, yakni satu naskah yang menguraikan (menerangkan) kerangka serta beberapa pekerjaan pokok dari sebagian tubuh pemerintahan dan memastikan langkah kerja dari sebagian tubuh pemerintahan itu. Konstitusi tercatat ini di kenal dengan sebutan undang-undang basic.
  2. Konstitusi tak tercatat, adalah satu ketentuan yg tidak tercatat yang ada serta dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara di satu negara. Konstitusi tak tercatat ini di kenal dengan sebutan konvensi.

Unsur-unsur Konstitusi

  • Unsur-unsur yang perlu dimuat didalam konstitusi menurut pendapat Lohman yaitu :

Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yakni sebagai kesepakatan dari perjanjian antara warga negara dengan pemerintah ;

  1. Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yakni adalah penentu hak serta kewajiban warga negara serta sebagian badan pemerintah ;
  2. Konstitusi sebagai forma regiments, yakni adalah kerangka pembangunan pemerintah.

Sifat Konstitusi

Menurut pendapat dari C. F. Strong (dalam Miriam Budiardjo : 1985), satu konstitusi bisa berbentuk kaku atau dapat pula supel bergantung pada apakah prosedur untuk merubah konstitusi itu telah sama juga dengan prosedur bikin undang-undang di negara yang berkaitan atau belum. Dengan hal tersebut, karakter dari konstitusi bisa dibedakan jadi dua, yaitu

  1. Konstitusi yang berbentuk kaku (rigid), cuma bisa dirubah lewat prosedur yang tidak sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang berkaitan ;
  2. Konstitusi yang berbentuk supel (flexible), karakter supel di sini disimpulkan kalau konstitusi bisa dirubah lewat prosedur yang sama juga dengan prosedur bikin undang-undang pada negara yang berkaitan.

Tujuan Konstitusi

Biasanya, konstitusi memiliki maksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara supaya tidak bisa berbuat sewenang-wenang dan bisa menanggung hak-hak warga negara. Maksud konstitusi ini adalah satu ide yang diberi nama dengan konstitusionalisme. Arti dari konstitusionalisme yaitu satu ide yang melihat pemerintah (penyelenggara pemerintahan) sebagai satu himpunan aktivitas yang diadakan oleh serta atas nama rakyat.

Peranan Konstitusi

  • Fungsi konstitusi untuk satu negara seperti berikut.
  1. Membatasi atau mengatur kekuasaan penguasa supaya dalam menggerakkan kekuasaannya tak sewenang-wenang pada rakyatnya.
  2. Memberi satu rangka serta dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam step selanjutnya.
  3. Sebagai landasan penyelenggaraan negara yang menurut satu system ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh seluruh warga negaranya, baik penguasa ataupun rakyat (sebagai landasan struktural).

NEXT