Pengertian Wakaf : Wakaf dalam Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia

Ngelmu.id – Wakaf diambil dari kata kerja bahasa Arab wakafa itu menurut bahasa berarti ‘menahan’ atau ‘berhenti’. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) dan dipindahkan menjadi milik Allah SWT secara permanen melalui seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Dasar hukum wakaf diambil dari Al Quran, Sunah, dan Ijma ulama. Seperti firman Allah SWT dalam Al Quran surat Ali Imran (3):92 berikut ini: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.” Sedangkan Rasul Allah bersabda, “Apabila manusia wafat terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu :

  1. shadaqah jariyah (amal yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya semasa ia hidup,
  2. ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkan selama hayatnya, dan
  3. doa anak yang shaleh. Para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amal jariyah salah satunya adalah pahala wakaf.

Wakaf dalam Ketentuan Perundang-undangan di Indonesia

Sebetulnya masalah perwakafan telah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Sejak Pemerintahan Kolonial sampai dengan pemerintahan Orde Baru telah ada peraturan perundang yang mengaturnya. Hanya saja pengaturannya tidak secara tuntas mengatur tentang tata caranya, pengelolaannya, perubahan peruntukan maupun pendaftarannya, dan lain-lainnya.

Di zaman Pemerintahan Kolonial

Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia, maka wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada Indonesia. Dengan berdirinya Priesterraad (Rad Agama/Peradilan Agama) berdasarkan Staatsblad No. 152 pada tahun 1882, maka dalam praktek yang berlaku, masalah wakaf menjadi salah satu wewenangnya, disamping masalah perkawinan, waris, hibah, sadakah, dan hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.

Pengakuan Belanda ini berdasarkan kenyataan bahwa penyelesaian sengketa mengenai masalah wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum Islam diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Syar’iyyah atau Peradilan Agama lokal dengan beragam nama di berbagai daerah di Indonesia.

Selama pemerintahan kolonial berkuasa di Indonesia, setidak-tidaknya ada tiga macam peraturan yang berhubungan dengan perwakafan, khususnya tanah, yakni:

  • Surat Edaran Sekretaris Gurvernamen tanggal 31 Januari 1905, nomor 435 Peraturan dimaksud sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 nomor 6196, tentang Teozicht op den bouw van Mohammedaansche bedehueien. Peraturan ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah Vostalanden Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan maksud yang dikandungnya adalah:
  1. untuk mengawasi agar tanah-tanah yang di atasnya telah didirikan suatu bangunan yang sudah tidak lagi dipergunakan sebagai wakaf jangan diterlantarkan.
  2. supaya diadakan pendaftaran agar dapat dibatasi kalau kepentingan umum menghendaki. Akibat peraturan tersebut maka dalam prakteknya, bagi seorang yang hendak mewakafkan tanahnya harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati setempat. Surat Edaran ini mendapatkan reaksi yang cukup keras dari umat Islam.
  • Surat Edaran Sekretaris Governamen tanggal 24 Desember 1934 dan tanggal 27 Mel 1935.
    Kedua peraturan perundang-undangan tersebut masing-masingnya:
  1. Nomor 3088/A yang termuat dalam Bijblad tahun 1934 Nomor 13390 tentang Teozicht van de Rereening op Moham-meedaansche bedehuizen, vrijdog diensten en wakes, dan;
  2. Nomor 1273/A yang termuat di dalam Bijblad 1935 Nomor 13480 tentang Teozicht van de Rereering op Moham-meedaansche bedehuizen en wakes.

Kedua Surat Edaran tersebut berisi antara lain bahwa untuk sahnya suatu wakaf tidak disyaratkan lagi harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati, akan tetapi cukup memberitahukannya dengan maksud untuk mempertimbangkan apakah ada atau tidak peraturan-peraturan umum atau daerah (setempat) yang menghalang-halangi pelaksanaan tujuan wakaf. Kalau ternyata ada, maka Bupati berhak mengajukan wakaf tanah-tanah yang lain, dan lain-lainnya.

Dengan demikian diharapkan tanah wakaf tidak akan terkena dengan perubahan-perubahan dan rencana-rencana yang akan dibuat di masa yang akan datang, sehingga tidak terkena gangguan atau kepentingan pemerintah lainnya dengan tujuan agar tanah wakaf dapat berfungsi selama-lamanya.
Ketiga macam peraturan tersebut mengubah hukum fiqh yang mengatur tentang perwakafan, tidak mengatur tentang keharusan adanya qabul, nadzir, saksi-saksi, pencatatan dan apalagi sampai pendaftarannya di Kantor Agraria (Badan Pertanahan Nasional) setempat.

Di zaman kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, salah satu kelengkapan struktur pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang agama adalah Departemen Agama. Oleh karena masalah perwakafan khususnya tanah, selain berkaitan erat dengan masalah keagrariaan juga berkaitan erat dengan masalah keagamaan, maka tugas pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Departemen Agama.

Sehubungan dengan kewenangan Departemen Agama atas perwakafan tanah seperti tersebut di atas, maka telah dikeluarkan pula beberapa peraturan tentang perwakafan, antara lain:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 Tahun 1952.
    Peraturan-peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran secara vertikal di daerah, mulai dari Kantor Urusan Agama propinsi, kabupaten dan kecamatan, berkewajiban untuk menyelidiki, menentukan dan mendaftarkan serta mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagai dasar kompetensi dari pada kementerian (Departemen Agama) untuk mengurusi soal-soal perwakafan.
  • Petunjuk Departemen Agama tanggal 22 Desember 1952 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf.
  • Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam tanggal 8 Oktober 1956, Nomor 3/D/1 956 tentang wakaf yang bukan milik kemesjidan.
  • Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam Nomor 5/0/1956 tentang prosedur perwakafan tanah.[28] Peraturan-peraturan tersebut di atas, keadaannya sama halnya dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan di zaman Kolonial dalam arti tidak memberi aturan yang jelas, tegas dan tuntas terhadap praktek perwakafan tanah dalam arti: (a) mengatur tata caranya; (b) peruntukan atau kegunaannya; (c) hak dan kewajiban pengelolanya; (d) kewajiban pendaftaran tanahnya; (e) cara perubahan status dan peruntukkannya, dan lain sebagainya.

Akibat dari ketidaktegasan dan ketidaktuntasan peraturan-peraturan tersebut di atas dalam mengatur masalah perwakafan tanah, maka dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, tetap saja memudahkan timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari hakekat dan tujuan wakaf, sehingga di dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan dimaksud, baik yang dikeluarkan di zaman penjajahan Belanda maupun yang dikeluarkan setelah kemerdekaan, tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Di zaman kemerdekaan, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, antara lain melalui Departemenn Agama. Selama lebih dari 30 tahun sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri/gubernur dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah wakaf.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

  • UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N. 1960-104, T.L.N. 2043).
  • PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961-28, T.L.N. 2171.
  • Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (LN. 1963-61, T.LN. 2555).
  • PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik (L.N. 1977-38, T.L.N. 3107.
  • Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 tentang pedomann-pedoman pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961.
  • Peraturan menteri dalam negeri No. 6 tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
  • Permenag tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakakafan tanah milik.
  • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1992 tentang biaya pendaftaran tanah kepala badan pertanahan nasional.
  • Keputusan Menag No. 73 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada kepala Kanwil Departemen Agama propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.
  • Keputuan Menag No. 326 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
  • Keputusan Menag No. 126 Tahun 1990 tentang penyempurnaan lampiran keputusan menag no. 326 tahun 1989 tentang susunan personalia Tim koordinasi Penertiban Tanah Wakaf semuruh Indonesia Tingkat pusat.
  • Keputusan Menag No. 196 tahun 1991 tentang penyempur-naan lampiran keputusan Menag No. 126 Tahun 1990 tentang Susunan Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Semuruh Indonesia Tingkat Pusat.
  • Instruksi bersama Menag, dan Mendagri No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik Tahun 1977.
  • Instruksi Menag No. 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menag No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
  • Instruksi Menag No. 3 Tahun 1987 tentang bimbingan dan pembinaan kepada Badan Hukum kegamaan sebagai Nadzir dan badan hukum keagamaan yang memiliki tanah.
  • Instruksi menag No. 15 tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
  • Instruksi Bersama Menag dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
  • Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
  • Surat Dirjen bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/5/Ed/ 07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah milik
  • Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/5/Ed/ 11/1981 tentang petunjuk pengisian Nomor pada formulir Perwakafan Tanah milik
  • Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/1/ KU.03.2/363/1986 tentang bea materai, akta nikah, akta ikrar wakaf dan sebagainya dengan lampiran rekaman surat Direktur Jenderal Pajak No. 5-401/Pj.3/1986 tentang bea materai, akta nikah, akta ikrar wakaf dan sebagainya.
  • Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/5/ HK/007/901/1989 tentang Petunjuk Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf.
  • Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.ED/BA. 03.2/01/1990 tentang Petunjuk Teknis Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
  • Surat Edaran Dirjen bimas Islam dan Urusan haji No. D.II/5/ HK.00.4/2981/1990 perihal pejabat yang menandatangani keputusan tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
  • Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/Ed/ KU.03.1/03/1990 tentang penempatan materai tempel pada blangko wakaf dengan lampiran rekaman Surat Dirjen Pajak No. 5-165/Pj.5.3/1990 perihal Bea Materai Akta Nikah, Akta Ikrar wakaf dan sebagainya.

Dalam pasal 5 UU No. 3 Tahun 1960 dinyatakan:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, …., segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh hukum adat di Indonesia di samping kenyataan bahwa hukum adat (‘urf) adalah salah satu sumber komplementer hukum Islam.