Perppu Ormas Sah Jadi UU, Alumni 212: Innalillahi

Ngelmu.co – Hari ini, 24 Oktober 2017, DPR mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Kini Perppu tentang ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU nomor 17 tahun 2013.

Pengambilan keputusan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat sempat berjalan lama dan alot karena sikap fraksi mengenai Perppu ini terpecah.

Dalam sidang paripurna itu, ada 3 peta kekuatan terkait sikap fraksi dalam Perppu Ormas. PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung perppu itu disahkan menjadi undang-undang pengganti UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas. Tiga fraksi yaitu PKB, Demokrat, dan PPP juga menyatakan persetujuannya atas Perppu Ormas disahkan menjadi UU namun dengan catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU itu disahkan menjadi UU. Sementara itu Gerindra, PKS, dan PAN masih tegas konsisten sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon ini, sejumlah anggota dewan menyampaikan pandangan. Rapat sidang paripurna juga sempat diskors untuk lobi-lobi. Hadir dalam sidang Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Menkominfo Rudiantara.

Pada akhirnya, hasilnya, 7 fraksi sepakat dengan Perppu Ormas namun dengan catatan akan ada revisi setelah disahkan menjadi UU. Namun 3 fraksi yakni PKS, Gerindra, dan PAN tetap tegas menolak. Voting pun kemudian dilakukan. Dengan 7 fraksi melawan 3 fraksi, Perppu Ormas akhirnya disepakati untuk menjadi UU.

“Dari total 445 yang hadir, setuju 314, 131 anggota tidak setuju . Maka rapat paripurna menyetujui Perppu nomor 2/2017 tentang ormas menjadi UU,” kata Fadli sambil mengetuk palu tanda pengesahan.

Sesaat setalh mengetahui ditetapkannya secara sah Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif pun mengumumkan hal itu kepada massa yang berdemo.

Di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (24/10/2017) pukul 16.22 WIB, Slamet naik ke atas mobil komando. Dia langsung mengambil mikrofon dan memberi tahu massa bahwa Perppu Ormas telah resmi disahkan DPR menjadi Undang-undang.

“Perlu kami sampaikan bahwa paripurna tentang perppu sudah ketuk palu,” ujar Slamet kepada massa. Dia menjelaskan kepada massa bahwa Perppu Ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013.

“Maka dengan mengucap innalillahi wainna ilaihi roji’un ternyata DPR terima Perppu Nomor 2,” ujarnya. Slamet mengaku akan masuk ke gedung DPR/MPR untuk membacakan pernyataan dari Presidium Alumni 212.

Perppu No 2 Tahun 2017 diketahui mengatur soal ormas. Salah satu aturan yang mencolok adalah soal pembubaran ormas yang dianggap radikal atau bertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melalui jalur pengadilan. Sejak bergulir atau diterbitkan pemerintah pada Juli 2017, Perppu Ormas memang menuai banyak pertentangan. Satu ormas telah dibubarkan dengan dasar perppu itu, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).