Ngelmu.co – Pertemuan tiga punggawa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, menjadi sorotan dan menuai kritikan publik luas. Hal tersebut dikarenakan, mereka disebut membahas strategi memenangi Pemilu 2019.
Diketahui sebelumnya, Jokowi, di sela-sela agenda kerjanya pada Kamis (1/3/2018) sore kemarin menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Istana. Para pengurus PSI, yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni dan Ketua DPP Tsamara Amany tiba di Istana pukul 15.00 WIB.
Pertemuan yang berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit tersebut yang diakui PSI adalah membicarakan pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden 2019. Adapun salah satu strategi pemenangan yang dibahas adalah kampanye lewat media sosial.
“Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar,” kata Tsamara.
Setelah pertemuan, Tsamara mengungkapkan bahwa nantinya kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.
Tsamara menilai bahwa Jokowi punya kinerja yang sangat baik dan berprestasi, jadi tinggal bagaimana PSI yang mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar bahwa Jokowi merupakan presiden yang betul-betul berprestasi dan layak dipilih kembali.
***
Dilansir dari Kumparan, kritik muncul dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum, Gerindra Ferry Juliantono mengatakan pertemuan antara Jokowi dengan PSI adalah abuse of power. Ferry mengatakan bahwa Jokowi telah mengabaikan prinsip kenegarawanan akibat adanya pertemuan tersebut.
“Penyalahgunaan kekuasaan itu, abuse of power. Artinya bahwa masih Pak Jokowi sekarang memperlihatkan sikap yang kebelet, sehingga beliau mengabaikan beberapa prinsip yang seharusnya sebagai presiden tak dilakukan,” kata Ferry usai menghadiri acara diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).
Menurut Ferry, mengundang salah satu partai untuk membicarakan strategi pemenangan merupakan suatu hal yang tidak wajar dan tidak semestinya dilakukan. Ferry menilai dengan adanya pertemuan tersebut seperti ada sebuah keistimewaan dari perlakuan Jokowi terhadap PSI. Sebab, Ferry mengaku telah mengetahui bahwa aktor di belakang PSI adalah Sunny Tanuwijaya, selaku orang dekat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Waketum Gerindra, Fadli Zon menilai jika pertemuan Jokowi dengan PSI terkait kepentingan Pilpres atau Pileg 2019, maka seharusnya tak dilakukan di Istana. Menurut Fadli, harusnya Jokowi dan PSI mencari tempat lain yang netral. Hal itu dikarenakan, fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu.
Fadli Zon pun mengingat perbedaan sikap Jokowi dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menilai SBY tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya.
“Pemerintah yang lalu juga, seingat saya Pak SBY kalau ada urusan-urusan yang menyangkut partainya tidak di Istana Negara kan,” ujar Fadli di Gedung Bareskrim KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/3).
Menurut Fadli, sebenarnya pertemuan presiden dengan parpol merupakan suatu hal yang sah. Asalkan, presiden bisa berlaku adil kepada semua partai.
***
Selain Gerindra, kritik pun dilontarkan oleh Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera seperti yang dilansir dari Kompas, Jumat (2/3/2018) yang juga politisi dari PKS. Presiden Joko Widodo dinilai telah menyalahgunakan wewenang dan fasilitasnya sebagai kepala negara. Penilaian tersebut terbentuk karena Jokowi membahas mengenai strategi pemenangannya sebagai petahana pada saat jam kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Ini aneh. Masih jam kerja. Di istana negara pula. Dan bicara pemenangan pilpres yang semestinya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara,” kata Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani, seharusnya Jokowi bisa memisahkan jabatannya sebagai presiden dan sebagai calon presiden petahana. Dengan begitu, tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan yang merupakan penyalahgunaan wewenang.
“Ini bisa masuk ke penyalahgunaan wewenang,” tegas Mardani.
Mardani mengatakan bahwa dirinya merasa heran karena ini dia mencatat biasanya Jokowi selalu memisahkan urusannya sebagai kepala negara dan urusannya sebagai politisi. Biasanya, Jokowi selalu melakukan kegiatan yang terkait urusan partai di luar istana atau di luar jam kerja. Namun, kenapa kini Jokowi tak lagi konsisten dengan sikapnya itu.
“Biasanya Pak Jokowi aware dengan masalah ini,” kata Mardani.
***
Keheranan yang serupa juga diungkapkan oleh Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi. Menurut Apung, apa yang dilakukan Jokowi dengan membahas kepentingan pribadi dan golongan di Istana pada saat jam kerja merupakan sesuatu yang tidak tepat.
“Fasilitas negara digunakan untuk kegiatan politik dengan partai politik, bisa jadi ini abuse of power,” tegas Apung.
***
Namun, dilansir dari Kumparan, Wasekjen PDIP Eriko Sutarduga menuturkan sikap Jokowi yang mengajak partai lain untuk bertemu di Istana hanya sebatas komunikasi. Sehingga, hal itu memang wajar dan patut dilakukan oleh seorang pemimpin negara.
Eriko menilai bahwa anggapan terkait adanya pertemuan antara Jokowi dengan PSI, tergantung pada sudut pandang orang atau kelompok yang melihat.
“Pak Jokowi itu baik sekali, artinya mengajak semua partai untuk berbicara dan berkomunikasi. Dan itu patut dilakukan oleh seorang pemimpin,” katanya usai menghadiri diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).
***
Menanggapi kritikan-kritikan terhadap pihaknya, PSI kemudian menggelar konferensi pers pada Sabtu (3/3). Ketua Umum PSI Grace Natallie mengatakan, tidak benar apabila pertemuan antara partainya dengan Jokowi di Istana itu membicarakan terkait strategi pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.
Grace mengaku bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan mengenai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Walaupun Grace juga tidak menampik di pertemuan itu mereka saling berbagi tips untuk bisa meraih kemenangan dalam pemilu.
“Terkait tips tentang pemilu. Kami sampaikan bahwa PSI menargetkan untuk menang di Pemilu 2019. Dan beliau (Jokowi) menyampaikan apresiasi dan mendukung PSI menjadi partai yang berbeda dari partai-partai lainnya,” ujar Grace di kantor PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Usai konferensi pers, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengaku pertemuan dengan Jokowi di Istana itu merupakan pertemuan resmi dan formal. PSI menepis tudingan pertemuan itu didasarkan atas perlakuan istimewa dari Jokowi.
“Kami mengajukan surat kemudian diterima, dan ini resmi, formal. Bukan jalur khusus yang seperti diimajinasikan beberapa media,” tutur Anton.
***
Walaupun demikian, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan melaporkan pertemuan PSI dengan Jokowi ke Ombudsman. Pertemuan tersebut dianggap sebagai sebuah manuver politik yang tidak baik untuk mempersiapkan pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, maladministrasi secara garis besar adalah perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang, untuk tujuan lain yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi masyarakat,” ucap Sekretaris Dewan Pembina ACTA, Said Bakhri, saat jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/3).
Said menilai bahwa Istana adalah tempat kerja resmi presiden sebagai kepala negara sekaligus pemerintah. Sehingga, agenda-agenda politik tidak boleh dilakukan di Istana.
“Jadi yang kita laporkan itu peristiwanya. Apa yang bersalah itu presiden apakah Grace Natalie (Ketum PSI), apakah yang bersalah staf presiden, nanti kita serahkan ke Ombudsman,” tambah Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman, usai konferensi pers.
***
Terkait rencana ACTA, Komisioner Ombudsman Alvin Lie mengatakan akan melayani seluruh laporan yang masuk ke Ombudsman tanpa “tebang pilih”. Setiap laporan yang masuk ke Ombdusman akan diterima oleh Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Laporan itu, nantinya akan dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri sembilan anggota Ombudsman. Jika laporan diterima maka akan akan ditindaklanjuti oleh tim yang ditunjuk.
