Berita  

Petinggi Gerindra Tentang Natuna: Perang Banyak Mudharatnya

Ngelmu.co – Arief Poyuono, Wakil ketua umum Gerindra, baru saja merespon pernyataan Prabowo berkaitan wilayah Natuna yang berbatasan dengan China. Menurutnya, isi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) RI tersebut, tidak mengindikasikan bahwa Pak Prabowo bersikap sepenuhnya santai mengenai permasalahan klaim batas wilayah itu oleh China.

Pak Prabowo tentu lebih memahami keadaan dan kekuatan militer kita. Bila jalan Perang atau konfrontasi militer yang diambil, tentu akan banyak mudaratnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi oleh republika.com Sabtu (4/1/19).

Karenanya, Arif beranggapan bahwa pernyataan yang dilontarkan Prabowo yang cenderung santai itu sudah sejalam dengan visi Presiden Jokowi. Bahwa jalur diplomasi terhadap RRC dalam permasalahan Natuna akan lebih diutamakan untuk dipilih.

Arif tak mengelak bahwa memang ada perbedaan pendapat antara Prabowo dan Luhut yang lebih setuju untuk membeli kapal besar untuk berjaga di perairan Natuna. Namun, pembelian kapal besar yang dimaksud ia hanyalah untuk patroli.

“Mungkin menurut Pak Luhut, dengan Kapal yang besar dan cepat, esoknya akan tercipta Maritime surviellance kita. Namun bukan untuk Perang,” imbuhnya.

Selain itu, Arif mencontohkan bahwa hal serupa terkait Natuna pun pernah terjadi antara RRC dengan Filipina. Di Saat itu muncul permasalahan utama berupa sengketa Laut China Selatan.

“Sudah ada sebelumnya contoh negara terdekat kita yaitu Filipina yang membawa kasus tersebut ke Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda,” ungkapnya.
Berdasarkan putusan Lembaga Arbitrase Dunia itu, China tak memiliki hak historis atas sumber daya di area nine-dash line. Maka China dinyatakan melanggar kedaulatan Filipina.

Oleh karenanya, Arif menyerahkan semuanya pada Menhan Prabowo, yang juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Gerindra. Apalagi, bila melihat Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), menurut Arif, keputusan yang dikeluarkan oleh tribunal arbitrase, juga telah didaulat oleh masing-masing negara di dunia.