PKS Hapus Pajak Motor, Pemerintah Hilangkan Pajak Kapal Pesiar. Pilih Mana?

 

Keputusan mengejutkan datang dari pemerintah. Melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman, memutuskan menghapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal yacht asing.

Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, payung hukum kebijakan tersebut akan dirilis tahun ini. Aturannya akan dimuat dalam peraturan pemerintah (PP) terkait yang sudah ada dengan merevisinya.

“Sudah beres, kita ada perubahan satu pasal di PP ya sudah selesai. Jadi nanti tidak perlu pungutan-pungutan. (Berlakunya) harus tahun ini dong,” ujar Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Dengan peraturan ini, tidak ada lagi pungutan PPnBM terhadap yacht asing yang datang ke Indonesia.

“Iya, tidak ada pungutan. Kan penerimaannya cuma beberapa miliar, kecil, di bawah Rp 10 miliar. Padahal kalau kita buka (hapus PPnBM), mungkin bisa kita dapat triliunan, potensinya. Nanti kapal kapal tinggal di Indonesia, servis di Indonesia, apa di Indonesia,” paparnya.

Luhut memastikan, dihapusnya pajak tersebut tidak akan merugikan Indonesia. Karena potensi penerimaan negara bakal lebih signifikan nantinya.

“Jadi seperti ini, orang (dari PPnBM) dia cuma terimanya berapa miliar (rupiah). Padahal kalau kita buka bisa dapat sekian triliun karena lapangan kerja, maintenance, terus tempat nginap (yacht), segala macam itu,” urainya.

Selama ini kata Luhut, Indonesia mendapatkan pemasukan sekitar Rp 3 miliar dalam bentuk pajak dari masuknya kapal pariwisata asing. Tapi, berdasarkan perhitungan pemerintah, potensi pemasukan negara jika pajak itu dihapuskan mencapai hampir Rp 6 triliun.

“Karena dengan itu multiple effect-nya dengan yacht itu masuk dipinjamin orang, dari sisi pelabuhan dan sebagainya. Dibuat hitungannya tadi sama Menteri Pariwisata,” tutur Luhut lagi.

Sekitar sepekan sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewacanakan penghapusan pajak kendaraan roda dua dan pemberlakuan SIM seumur hidup. PKS akan memperjuangkannya dalam bentuk Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Dalam siaran pers yang diterima Redaksi Ngelmu, kebijakan ini dilakukan untuk meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukan beban hidup rakyat semakin berat, karena:

(1) tarif dasar listrik naik.

(2) harga beras kualitas medium yang terus naik berdasarkan data BPS yaitu rata-rata harga beras sepanjang 2010 – 2018 (dari Rp 6.700 naik menjadi Rp 12.000).

Dengan demikian pengurangan beban sekecil apapun, termasuk misalnya, pengurangan pajak (tax cuts) dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan disambut rakyat dengan gembira. Terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, dimana sebagian besar diantaranya adalah milik rakyat kecil.

Dua kebijakan di atas bertolak belakang. Penghapusan pajak kapal pesiar menguntungkan orang asing dan orang kaya, sedangkan penghapusan pajak motor berpihak kepada rakyat kecil.

Anda setuju yang mana?

Erwyn Kurniawan