Ngelmu.co – Rencana rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, mendapatkan tanggapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Melalui akun Twitter pribadinya, Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman menyatakan sepakat dengan adanya hal tersebut. Namun, ia mengingatkan agar rekonsiliasi tidak dilakukan hanya untuk bagi-bagi kursi menteri.
“Saya yakin semua pihak setuju (dengan) rekonsiliasi. Tapi bukan dengan bagi-bagi kursi. Itu menyakiti rakyat,” tulis @msi_sohibuliman, Kamis (4/7).
Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah komitmen dari semua pihak, untuk menjalankan roda demokrasi yang penuh dengan keadilan.
“Yang lebih penting, semua pihak komit jalankan demokrasi substantif: tegakkan keadilan, tidak bungkam pihak-pihak kritis, dan ciptakan kesejahteraan bagi semua. Rekonsiliasi bukan soal posisi, tapi substansi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi isu adanya tawaran kursi menteri untuk partai Gerindra, Demokrat, dan PAN dari kubu petahana, Jokowi-Ma’ruf. Ia menyatakan pihaknya akan tetap berdiri sebagai oposisi.
“Prinsipnya, sikap kami adalah bahwa kami sebagaimana tahun 2014, karena kami bukan koalisi Pak Jokowi, dan koalisi kami tidak menang dalam Pemilu. Kami merasa wajar saja, kami tidak perlu diajak. Biarlah kami menjadi oposisi,” tuturnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6).
Lebih lanjut, ia mengatakan PKS perlu berada di luar kabinet, agar bisa menjaga demokrasi Indonesia tetap ada dalam kualitas terbaik.
“Biarlah kami berada di luar kabinet, toh berada di luar kabinet bukan berarti tidak konstitusional. Berada di luar kabinet juga konsitusional. Sejauh yang saya dengar, Gerindra pun lebih memilih di oposisi. Hendaknya memang sebaiknya tidak perlu semua diajak ke pemerintah, harusnya konsisten saja,” ujar HNW.
“Yang dipentingkan adalah kita berada di luar kabinet, tapi kita bersama bangsa membangun Indonesia, membangun demokrasi supaya menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas,” pungkasnya.
