Ngelmu.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyayangkan sikap pemerintah yang tak mengindahkan rekomendasi DPR RI, dengan tetap mengizinkan tenaga kerja asing (TKA) asal Cina, masuk ke Konawe, Sulawesi Tenggara.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati.
Ia mengaku kecewa, 152 TKA Cina, tetap masuk ke Indonesia, di tengah masih merebaknya wabah virus Corona.
Padahal, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (6/5) lalu, telah disepakati penundaan sementara masuknya TKA ke Tanah Air, selama pandemi.
“Sekarang status pandemi global belum dicabut, dan status bencana nasional juga masih diterapkan,” kata Mufida, Ahad (28/06).
“Tetapi pemerintah mengizinkan masuknya TKA ke Indonesia, dengan berbagai polemik yang mengiringi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Mufida pun membeberkan, poin-poin kesimpulan dari RDP tersebut.
Di mana Komisi IX, sepakat memastikan hak para pekerja lokal terpenuhi.
Mereka juga mengawal hak Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang harus dipulangkan ke Indonesia, karena pandemi.
“Pandemi ini menyebabkan gelombang PHK di Tanah Air, ditambah saudara-saudara kita PMI, harus dipulangkan ke daerah asal karena COVID-19,” kata Mufida.
“Artinya, banyak anak bangsa yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran akibat pandemi,” imbuhnya.
“Kita ingin memprioritaskan mereka, tapi ironisnya, TKA justru yang diberi kesempatan mendapatkan pekerjaan di negeri ini,” lanjut Mufida.
Baca Juga: Bicara 2024, Ridwan Hanif: Pilihan Partai Tinggal Demokrat sama PKS Saja Sepertinya
Terlepas dari soal kesempatan kerja, penghentian sementara masuknya TKA ke RI, juga guna mencegah penyebaran Corona, pada kasus impor.
“Negara lain yang sudah selesai gelombang pertama, kemudian mengalami gelombang kedua karena imported cases,” kata Mufida.
“Indonesia? Puncak gelombang pertama saja belum. Jadi kita bertanya, bagaimana status kesehatan TKA Cina yang diizinkan masuk ke Indonesia ini?” sambungnya.
Maka Mufida pun meminta, pemerintah bisa lebih memerhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Sebagaimana penolakan publik terhadap kedatangan TKA Cina, menjadi satu dari sekian banyak polemik yang ada.
“Masyarakat, Ombudsman, dan banyak pihak, sudah memberikan penegasan soal penolakan TKA selama Pandemi,” kata Mufida.
“Kami di DPR, sebagai lembaga tinggi negara, juga sudah memberikan rekomendasi resmi tentang moratorium ini, tanpa diindahkan pemerintah,” imbuhnya.
“Kita tidak anti TKA, tapi saat ini jutaan anak bangsa lebih membutuhkan pekerjaan, di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi,” pungkas Mufida.
