Ngelmu.co – Pasca pembacaan putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Ketum PAN, Zulkifli Hasan menyatakan masa koalisi pendukung Prabowo-Sandi pun selesai. Masing-masing partai dipersilakan untuk menentukan masing-masing, apa langkah politik yang akan mereka ambil selanjutnya.
Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan jika pihaknya tak akan meninggalkan Prabowo. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PKS, Mustafa Kamal. Ia mengatakan, partainya akan tetap setia bersama Gerindra.
“Kami tidak akan meninggalkan Pak Prabowo dan tidak akan meninggalkan Gerindra. kami akan selalu bersama,” tuturnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6), seperti dilansir dari Kumparan.
Kesetiaan itu, diharapkan Mustafa, bisa diikuti oleh partai pendukung lainnya yakni PAN, Demokrat, dan Berkarya. Agar mereka tetap bersatu dengan Prabowo, demi membangun subtansi politik baru.
“Kami berharap kepada seluruh parpol agar bisa begitu, khususnya di Koalisi Adil Makmur dalam agenda politik bersama. Kita cari substansi, dan akan saling mendukung untuk visi Indonesia Adil Makmur,” ujarnya.
“Kami ada harapan yang sudah disampaikan pada Prabowo, tapi semuanya akan kami kembalikan pada Prabowo. Sekali lagi, kami akan tetap setia,” lanjut Mustafa.
Suara internal partai pun, menurutnya, tidak terlalu berbeda dengan sikap yang akan diambil PKS. Di mana partai Islam itu akan menjalankan fungsi, sebagai penyeimbang demokrasi.
“Sejauh ini kita ada kebersamaan yang tergabung dengan konstituen, rasanya ya kalaupun ada pendapat, itu tidak pada perbedaan yang sifatnya pokok,” ucap Mustafa.
“Saya lihat, kami cenderung memilih untuk menjalankan fungsi penyeimbang bagi demokrasi yang ada. Kami lihat, fungsi ini perlu diambil dan tidak kalah mulia,” imbuhnya.
Mustafa kembali menuturkan, jika PKS tak ingin terbuai. Seperti jika ada tawaran transaksional jabatan, tetapi pihaknya tidak bisa melakukan kritikan terhadap pemerintahan, PKS tidak bersedia untuk hal-hal demikian.
“Sekali lagi, jangan dikalahkan dengan politik transaksional. Kritik-kritik pada pemerintahan hari ini, bisa dijawab oleh pemerintah ke depan untuk kebaikan Indonesia,” pungkasnya.
