Plakat Kerjasama Polres Ketapang dan Kepolisian China Viral, AKBP Sunario Dimutasi

 

Isu cengkeraman China di Indonesia melalui jalur investasi sepertinya bukan isapan jempol belaka. Di Ketapang Kalimantan Barat, ada plakat kerjasama polres setempat dengan Kepolisian Tiongkok. Publik heboh. Dan Kapolres Ketapang AKBP Sunario dipecat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Polisi Mohammad Iqbal mengatakan AKBP Sunario dicopot karena telah melakukan hal-hal yang bukan tugas pokok fungsi dan wewenangnya.

“Kapolres Ketapang dibebastugaskan dari jabatan yang sekarang karena apa yang dilakukan Kapolres tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Polri, di mana ada kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain,” ujar Iqbal seperti ditulis Kabar Berita.

Usai dicopot, Sunario dimutasi ke Polda Kalbar untuk diperiksa terkait kasus ini. Hal ini tercantum dalam surat telegram nomor ST/1726/VII/KEP./2018 tertanggal 13 Juli 2018.

Sebagai penggantinya, ditunjuk AKBP Yury Nurhidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Singkawang. Mutasi ini ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri, Irjen Pol Arief Sulistyanto.

Seperti diketahui, di media sosial viral gambar plakat bertuliskan kantor polisi bersama antara Polres Ketapang dengan perwakilan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Provinsi Jiangsu Resor Suzho.

AKBP Sunario membantah plakat kerja sama tersebut menandakan adanya peresmian kantor polisi bersama.

“Plakat yang viral di medsos hanya sebuah tanda perkenalan pertemuan antara polisi RRT dengan Polres Ketapang. Dan tulisan kantor bersama adalah bahasa kantor itu menjadi tempat pertemuan bersama. Tidak benar akan ada kantor polisi RRT di Ketapang,” sanggah Sunario.

Namun, Sunario tidak membantah ada kunjungan dari Kepolisian Suzho ke PT BSM di Ketapang yang mengajak jajaran Polres Ketapang ke perusahaan tersebut.

Dalam pertemuan itu, ada permintaan kerja sama Kepolisian Suzho terhadap Polres Ketapang dengan menunjukkan contoh plakat kerja sama tersebut. Namun Sunario mengaku telah menolaknya.

“Kami tolak kesepakatan tersebut, karena itu wewenang Mabes Polri,” ujarnya.