Ngelmu.co – Setelah Selasa (21/5) dini hari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi manual Pilpres 2019, diketahui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyiapkan pengurus serta kader yang akan diajukan untuk menjadi menteri dalam kabinet kerja periode kedua Presiden Joko Widodo. Nama-nama yang akan diajukan tersebut, tergantung dari pos yang dialokasikan Jokowi kepada PPP.
“Prinsipnya PPP akan berusaha mencari kader yang paling pas untuk posisi yang diberikan, bukan karena dia posisinya tinggi di partai,” ujar Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, Jumat (7/6), seperti dilansir dari Tempo.
Menurut Arsul, PPP tak terlalu ambil pusing dengan wacana kabinet kerja yang hanya diisi orang profesional (zaken kabinet), untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, pada periode kedua 2019-2024.
“Kabinet zaken, bagi PPP tidak harus dengan mengurangi jatah parpol. Karena siapapun yang diangkat Pak Jokowi sebagai menteri, dia harus bisa kerja profesional, baik ia dari dalam parpol atau dari non parpol,” lanjutnya.
Sebelumnya, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (9/5), untuk mengusulkan zaken kabinet. Menurut pihaknya, pembentukan kabinet profesional tersebut dinilai penting, agar program pembangunan Jokowi bisa berjalan lebih lancar.
Wacana yang berkembang menggambarkan kabinet akan lebih baik jika diisi sosok profesional dari non parpol, dinilai keliru oleh Arsul.
“Padahal di parpol juga ada banyak orang profesional yang rekam jejak dan kerjanya juga jelas,” pungkasnya.
Sementara dalam Kabinet Kerja Jokowi sejak 2014 lalu, PPP hanya mendapatkan satu kursi, yakni Menteri Agama yang diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin. Dan posisi tersebut tidak tergantikan, meski Jokowi beberapa kali melakukan reshuffle pada kabinetnya.
