Publik Kritik Politik Dinasti, PDIP Sebut Gibran Tak Bisa Pilih Lahir dari Mana

PDIP Gibran Politik Dinasti

Ngelmu.co – Sampai hari ini, publik masih terus mengkritik majunya Gibran Rakabuming Raka, di Pilkada—Wali Kota—Solo, 2020. Mereka menyebut, langkah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), itu sebagai potret politik dinasti.

Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengingatkan jika Gibran, tak bisa memilih dari keluarga mana ia dilahirkan.

“Jelas, Mas Gibran adalah anak Presiden Jokowi, tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi, setiap warga negara punya hak konstitusional untuk dicalonkan dan mencalonkan.”

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers virtual, Rabu seperti dilansir Detik, Rabu (22/7).

“Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana,” sambungnya.

PDIP mengaku, tak menutup mata dan menempatkan proses kaderisasi yang dimulai dari keluarga.

“Tapi kira-kira menjadi sikap, tidak hanya seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga seluruh dunia, bagaimana pendidikan itu dimulai dari keluarga,” kata Hasto.

“Demikian juga pendidikan dalam politik, karena itulah PDI-Perjuangan, membuka ruang bagi kader-kader partai,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyebut, PDIP, membuka ruang untuk calon lain; dari dalam pun luar partai, yang nantinya akan mendapat pendidikan di sekolah calon kepala daerah partainya.

“Begitu, proses itu juga dibuka oleh PDIP, yang penting seluruh calon tersebut, termasuk Mas Gibran, juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai,” ujar Hasto.

Ia yang menyebut, majunya keluarga dalam politik adalah hal alamiah, mencotohkan ‘dinasti’ Bush dan Kennedy, di Amerika Serikat.

Terlepas dari itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai pencalonan Gibran, sebagai gejala langgengnya politik dinasti; menguatnya oligarki.

Seharusnya, kata Ujang, PDIP mencalonkan kader-kader internal terbaik untuk menjadi kepala daerah.

“Bukan mencomot orang dari luar yang tidak pernah berkeringat dan berdarah-darah untuk partai,” kritiknya, Ahad (19/7).

Baca Juga: Dulu Tolak Politik Dinasti, Kini Dukung Anak Jokowi

Di sisi lain, mengapa pencalonan Gibran, menuai kritik begitu deras dari berbagai pihak?

Sebagian besar dari mereka, kembali menyoroti pernyataan Gibran, di tahun 2018 lalu.

Ia pernah mengatakan, jika ayahnya—Jokowi—tidak mungkin membentuk politik dinasti.

“Dinasti apa? Bapak saja enggak punya partai, kok pengen (bikin) dinasti?”

Jawab Gibran, yang saat itu baru saja menyelesaikan kegiatan ‘Fun Opening Sang Pisang X Markobar’, di Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (11/3/2018).

Bahkan menurut Gibran—yang mengaku tak tertarik dengan bidang politik—jika anggota keluarganya terlibat politik, akan menyusahkan rakyat.

“Enggak ada dinasti. Kasian rakyatnya kalau ada dinasti,” ujarnya kala itu.

“Sekolahnya juga bukan sekolah politik, bukan bidangnya,” tegas Gibran, sebelum kini melangkahkan kaki ke arah yang ‘berlawanan’ dengan pernyataan itu.

Baca Juga: Upaya PKS Cari Lawan Gibran, Cegah Calon Tunggal di Pilkada Solo

Sebenarnya, saat ini, bukan hanya Gibran, yang menyita perhatian masyarakat luas terkait politik dinasti.

Pasalnya, menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, juga maju sebagai bakal calon wali kota Medan, Sumatra Utara.

Begitupun dengan paman Bobby, Doli Sinomba Siregar, yang ikut serta dalam Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan.

Belum lagi Wahyu Purwanto—adik ipar Jokowi—yang mengikuti Pilkada Gunungkidul, melalui Partai NasDem.

Tak berhenti sampai di situ, karena putri kandung dari Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga menjadi bakal calon wali kota Tangerang Selatan.

Masih di kota yang sama, Gerindra dan PDI-P, mengusung keponakan Menhan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara), sebagai bakal calon wakil wali kota.

Putra Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pamono, juga diusung PDIP, di Pilkada Kediri; berkoalisi dengan NasDem, PKB, dan PAN.