Ngelmu.co – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tersisa tiga minggu lagi, bukan hanya caleg saja yang merasa nervous, tetapi juga rakyat pro Capres nomor 01 dan pro nomor 02. Angka elektabilitas kedua Capres itu jadi medan “perang” para lembaga survei (LS). Bahkan, publik telah mencurigai bahwa di antara meraka ada yang melakukan bayaran. Lantas, lembaga survei mana yang dapat dipercaya oleh publik?
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Badaruddin mengataan, masyarakat cenderung kurang mempercayai lembaga survei. Pasalnya, masyarakat tidak mengetahui seperti apa indenpendensi lembaga survei tersebut, termasuk dari mana sumber pendanaannya.
[read more]
“Kalau kita mau jujur, lembaga survei itu harus terbuka tentang sumber pendanaannya. Tapi kan jarang yang menyatakan pendanaannya dari mana. Itu juga menjadi penyebab kurangnya kepercayaan kita ini terhadap lembaga survei,” ujarnya kepada Kitakini.news, belum lama ini.
Tidak hanya itu, Prof Badaruddin juga mengatakan, bahwa pada pilkada serentak tahun 2018 lalu, banyak hasil survei yang sangat melenceng dari hasil rekapitulasi KPU. Hal ini juga menjadi faktor dominan yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei.
“Karena memang kita lihat khususnya di negara kita. Berkaca dari Pilkada kemarin, hasilnya lari (berbeda) dari hasil real. Jika sudah begitu, lembaga survei itu cenderung memberi pembelaan dengan mengatakan, survei dilakukan pada saat itu. Lembaga survei itu biasanya akan berlindung di situ,” ucapnya.
[/read]
