Ngelmu.co – Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tegas menyatakan akan tetap menjadi oposisi, membuat Wakil Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia, Hurriyah ikut memberikan tanggapan.
Kukuhnya PKS untuk berada di luar koalisi pemerintah, mereka jalani agar fungsi checks and balances dalam berdemokrasi bisa tetap berjalan dengan baik.
Pilihan PKS memang cenderung berbeda dengan partai lain yang juga menjadi bagian dari Koalisi Adil dan Makmur (kini telah dibubarkan).
Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Gerindra, disebut-sebut akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Berangkat dari sana, Hurriyah menilai, PKS relatif tidak diundang masuk ke dalam koalisi, karena adanya resistensi, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di level nasional (hal ini tidak terjadi di tingkat daerah).
Loyalitas PKS, menurut Hurriyah, kerap dipertanyakan. Ia mengulas saat PKS diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan SBY, sebagai contohnya. Saat itu, PKS menyebut jika koalisi mereka bersifat konstruktif.
“Enggak se-iya se-kata. Jadi ada perasaan bahwa, kalau PKS masuk, loyalitas diragukan, sehingga mendingan enggak usah,” tuturnya, seperti dilansir Republika.
Sebelumnya, usai Prabowo Subianto bertemu dengan Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Sementara PAN, dinilai memberikan sinyal untuk bergabung, setelah menyatakan akan mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat, dan tak meminta jabatan pun posisi di dalam pemerintahan.
Begitupun dengan Demokrat. Ketua Umum partai, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai merajut komunikasi dengan sejumlah petinggi partai pendukung dan Jokowi, jelang penyusunan kabinet (formasi pimpinan parlemen).
Namun, PKS tidak terlalu ambil pusing dengan berbagai manuver ketiga partai yang kini berusaha masuk ke dalam koalisi Indonesia Kerja (KIK plus), Jokowi-Ma’ruf.
Salah satu partai Islam di Indonesia itu menegaskan, apa pun yang dilakukan Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN untuk gabung ke Jokowi-Ma’ruf, tak akan mengubah posisi PKS, yakni sebagai oposisi.
“Bagi kami, menjadi oposisi jauh lebih konstruktif dan bermartabat,” ujar Ketua Bidang Politik dan Hukum DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf, Selasa (30/7).
Kalaupun peluang Gerindra atau Demokrat, bahkan PAN akhirnya masuk koalisi Jokowi-Ma’ruf, menurutnya, hal itu menjadi hak masing-masing partai dan Jokowi sebagai presiden.
PKS tidak bisa dan tak akan memaksa partai-partai tersebut, untuk tetap bertahan menjadi oposisi.
“Bagi PKS sendiri, menjadi oposisi tidak ada masalah, karena oposisi itu juga bermartabat dan sangat konstruktif, bahkan dijamin dalam konstitusi, serta sangat dibutuhkan demi sehatnya demokrasi,” pungkas Muzzamil.
