Berita  

Ramai-Ramai Protes Angka Rp5 M Bakal Renovasi Ruang Kerja Nadiem

Renovasi Ruang Kerja Nadiem Makarim
Foto: Instagram/nadiemmakarim

Ngelmu.co – Informasi tender yang tercantum pada situs lpse.kemdikbud.go.id, mengundang protes dari berbagai pihak.

Pasalnya, di sana tercantum nilai HPS [harga perkiraan sendiri] untuk merenovasi Ruang Kerja [Mendikbud Ristek Nadiem Makarim] dan Ruang Rapat Gedung A, sebesar Rp5.391.858.505, dengan pagu Rp6.500.000.000.

Tidak Mendesak

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra merupakan satu dari sekian yang memprotes hal ini.

Melalui akun Twitter pribadinya, @Prof_Azyumardi, Kamis (9/9) kemarin, ia menegaskan.

“Seharusnya, pejabat seperti Mendikbud, tidak sampai menghabiskan anggaran sampai Rp5 miliaran, untuk rencana renovasi ruang kerja sendiri.”

“Pasti renovasi itu tidak mendesak,” imbuhnya. “Dana sebesar itu, semestinya lebih patut digunakan untuk kebutuhan mendesak.”

Seperti membantu anak-anak yang tertinggal pendidikannya karena pandemi Covid-19, terlebih puluhan ribu dari mereka yang kini menjadi yatim piatu.

“Seharusnya, menteri yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan, menunjukkan perilaku ber-kebudayaan,” tutur Prof Azyumardi.

“Yaitu ‘sense of crisis’ dan sikap empati, untuk membantu anak didik yang terkapar,” sambungnya.

“Dan [menteri terkait, seharusnya juga] menolak menggunakan anggaran untuk hal tidak urgen,” pungkas Prof Azyumardi.

‘Sentilan’ Susi

Angka Rp5 miliar juga menyita perhatian Menteri Kelautan dan Perikanan ke-7 RI Susi Pudjiastuti.

Ia bersuara, ketika menanggapi cuitan Prof Azyumardi. “Saya ingin punya Rp5 miliar,” ujar Susi.

Namun, tak sampai di situ. Ia juga menjelaskan, untuk apa uang tersebut jika benar-benar nyata.

“Untuk bangun 10 kelas canggih, bebas iuran, lengkap dengan gadget dan teknologi canggih,” kata Susi.

“Untuk bisa belajar jarak jauh, satu bus sekolah, hall [aula] olahraga, lapangan bola, dan lain-lain. Asyik,” tutupnya menyentil.

Baca Juga:

Sebelum Prof Azyumardi dan Susi, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, sudah lebih dahulu mengkritik angka Rp5 M tadi.

Halaman selanjutnya >>>

“Lebih bermanfaat mana… biar rakyat menilai…”