Ngelmu.co – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada Jumat (19/6) lalu, menyampaikan jika dana penanganan virus Corona, mencapai Rp905,1 triliun, meningkat dari yang sebelumnya Rp695,2 triliun.
“Program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, diperkirakan memakan biaya sebesar Rp905,1 triliun, telah menimbulkan pelebaran defisit yang cukup dalam pada APBN 2020.”
Demikian kutipan yang disampaikan Menkeu ke-26 RI itu, di akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Jumat (19/6) lalu.
Terkait hal ini, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat, Muhammad Cholil Nafis, pun menanyakan ke mana ‘perginya’ anggaran tersebut.
Pasalnya, ia mengaku, anaknya diminta membayar ketika harus menjalani rapid test di Bandara Halim Perdanakusuma.
Sebagaimana disampaikan melalui akun Twitter pribadinya, @cholilnafis, seperti dikutip Ngelmu, Ahad (21/6).
“Ini anak-anak santri, mau balik ke pesantren, harus rapid tes, masih bayar,” tulis Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia itu.
“Lah anak saya, minggu lalu mau ke Malang, untuk lulusan sekolahnya, di Airport Halim, harus rapid tes. Bayar 400 ribu,” sambungnya.
“Benar nih, serius nanya, ke mana uang kita sebanyak itu ya?” lanjut pria yang akrab disapa Kiai itu.
Warganet pun menanggapi cuitan Ustaz Cholil. Salah satunya, yakni @faridism, bahkan mengaku mengalami hal serupa.
“Kami kirim anak kami ke Ponorogo. Rapid test bayar Rp250 ribu, Yai,” ujarnya.
Ustaz Cholil, pun mengomentari hal ini lebih lanjut.
“Belajar dari berbagai negara yang sukses menangangi COVID-19, rapid test dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis,” ujarnya.
“Kalau orang mau tes saja disuruh bayar, sementara anggaran kita banyak, apakah ini tidak lebih urgen dibandingkan lainnya?” imbuh Ustaz Cholil.
“Kalau orang tidak tes, dikejar-kejar (untuk) disuruh tes. Sementara orang mau tes (malah) disuruh bayar. Ini ‘kan paradoks sebenarnya,” pungkasnya.
Negara yg berhasil menangani covid krn rajin Rapid tes kemudian mengontrol pergerakan PDP, ODP dan OTG. Lah kita bayar yg berlaku hanya 3 hari. Klo di pesantren ada 1 yg kena akan mudah menyebar. Jk dari awal steril maka bisa jadi contoh “karantina suci” bagi generasi kini. https://t.co/oHZ9POyuD0
— cholil nafis (@cholilnafis) June 22, 2020
Baca Juga: Jawaban Mengejutkan Warganet Atas Doa Ulang Tahun Jokowi dari Iwan Fals
Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo, sebelumnya mempersilakan para lembaga pengawas, aparat penegak hukum, menindak tegas jika ada oknum yang menyelewengkan dana Corona.
Hal ini ia sampaikan ketika membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, secara virtual, pada Senin (15/06), lalu.
“Saya ingin tegaskan, bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan,” kata Jokowi.
“Tapi kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, maka silakan bapak ibu… ‘digigit’ dengan keras,” lanjutnya.
“Uang negara harus diselamatkan. Kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” sambung Jokowi, kala itu.
Di sisi lain, anggaran penanganan COVID-19, diketahui sudah naik sebanyak tiga kali.
Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan dana sebesar Rp405,1 triliun, kemudian naik menjadi Rp677 triliun.
Namun, awal pekan kemarin, kembali naik menjadi Rp695,2 triliun, untuk diberikan ke seluruh sektor yang terdampak penyebaran virus Corona.
Pemerintah akan menggunakan dana itu dengan rincian:
- Rp87,5 triliun, untuk sektor kesehatan,
- Rp203,9 triliun, untuk perlindungan sosial,
- Rp120,61 trililun, untuk insentif usaha,
- Rp123,46 triliun, untuk UMKM,
- Rp53,57 triliun, untuk pembiayaan korporasi, dan
- Rp106,11 triliun, untuk sektoral kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Anggaran penanganan COVID-19 ini, akan menambah belanja pemerintah tahun 2020, maka defisit APBN pun dipastikan melebar dari target sebelumnya.
