Moralis
Refly Harun

Refly Harun: Terlalu Berlebihan Kepala Daerah Acungkan Jari Diancam Penjara

Ngelmu.co, JAKARTA – Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refly Harun turut berkomentar soal ancaman hukuman tiga tahun penjara untuk Anies Baswedan karena aksi salam dua jari.

Melalui akun twitternya @ReflyHZ yang dikutip Ngelmu.co pada Jumat (11/1/2019), Refly mengatakan terlalu berlebihan kalo ada kepala daerah mengacungkan jari lalu diancam hukuman 3 tahun penjara atau denda 36 juta. “Pasal itu soal abuse of power, bukan abuse of gesture,”kata dia.

Lebih lanjut, Refly mengatakan pada Pasal 547 dijelaskan setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

“Pasal ini tentang larangan menyalahgunakan kekuasaan bagi pejabat negara, termasuk gubernur. Bukan melarang seorang punya preferensi politik, Anies Baswedsn dan Ridwan Kamil sah-sah saja memiliki preferensi politik dengan mengacungkan jari baik 01 maupun 02,”ungkap dia.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan jika hanya mengacungkan jari pun, tidak perlu cuti. Yang cuti itu, ungkapnya, kalau ikut kampanye yang mungkin akan meninggalkan tugasnya sebagai kepala daerah.

“Menafsirkan dan Menerapkan pasal itu harus rasional dan proporsional, yang jelas-jelas dilarang menunjukkan preferensi politik dengan simbol jari karena harus netral itu antara lain ASN, baik PNS maupun PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),”imbuhnya.

“Inilah mereka yang dilarang ikut kampanye: hakim, BPK, BI, dir kom dewas n krywn BUMN/BUMD, pjbt ngr yg bukan anggota parpol yg mnjbt pimpinan di lmbg nonstruktural, ASN, TNI Polri, kpla n prngkt desa, Bdn musywrh desa, WNI yg tk punya hak memilih. Kalau mereka terlibat atau dilibatkan dalam kampanye, itu merupakan tindak pidana Pemilu,”pungkas dia.

Sebagai informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan segera memutuskan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah mengatakan jika terbukti ada unsur pidananya, maka Anies terancam tiga tahun penjara. Sementara jika tidak terbukti, maka laporan dihentikan.

“Iya, maksimal ancaman pidananya 3 tahun,” kata Irvan saat dihubungi, Kamis (10/1).

Irvan mengatakan hari Kamis pihaknya melakukan kajian internal atas laporan tersebut. Pada Jumat (11/1), Bawaslu akan melakukan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan kedua ini akan diputuskan apakah tindakan Anies memenuhi unsur pidana pemilu atau tidak.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan dilaporkan oleh R Adi Prakosa dari Barisan Advokat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2018. Pasalnya, Anies turut mengacungkan salam dua jari, simbol dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada acara konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 17 Desember 2018.

Dalam laporannya, Adi Prakosa mengatakan perbuatan Anies tersebut diduga sebagai tindakan pejabat yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Pasal 547 UU tersebut menyatakan, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Anies sudah diperiksa Bawaslu Kabupaten Bogor di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Sarinah, Jakarta pada Senin, 7 Januari 2019 lalu. Saat itu, Bawaslu mengajukan 27 pertanyaan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut ke Anies.

Anies sebagai gubernur bisa mendatangi kegiatan apapun yang legal di negeri ini. Dia menegaskan ini bukan kegiatan ilegal.”Ini kegiatan legal dan normal-normal saja bagi seorang gubernur untuk mendatangi kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik,” kata Anies.

Meski begitu Jumat (14/12) sebelum kegiatan di Sentul Anies mengirimkan surat kepada Kemendagri. Itu sudah dilakukan juga walaupun sebenarnya secara substansi gubernur bisa mengikuti kegiatan apa saja selama tidak melakukan kegiatan kampanye.

https://platform.twitter.com/widgets.js