Ngelmu.co – Ramainya isu tawar-menawar kursi menteri antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, tak diambil pusing oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, bagaimana respons PKS, ketika Prabowo disebut mengincar posisi Menteri Pertahanan (Menhan)?
Prabowo Disebut Incar Jatah Menhan, Begini Respons PKS
PKS mengaku legowo, kalaupun nantinya Partai Gerindra memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Pihaknya menyerahkan sikap politik Gerindra, sepenuhnya kepada Prabowo.
“Hak Pak Prabowo dan kawan-kawan Gerindra memutuskan gabung Jokowi,” tuturnya, seperti dilansir Merdeka, Senin (7/10).
Sementara itu, internal Gerindra mengungkap, Prabowo telah menolak tawaran Wantimpres, Mentan, dan BKPM dari Jokowi.
Tak lain, karena Prabowo lebih tertarik, jika mendapat kursi Menhan.
Mardani pun menggarisbawahi, jika benar Gerindra resmi masuk koalisi Jokowi, ia berharap komunikasi PKS dengan Gerindra tetap berjalan baik.
Sampai saat ini, kata Mardani, PKS masih tetap berharap ditemani Gerindra dalam barisan oposisi. Karena respons PKS tegas, memutuskan untuk mengambil jalan berbeda dengan pemerintahan.
“Kita akan tetap bersahabat. Walau tetap berdoa, semoga Gerindra bisa bersama PKS menjadi #KamiOposisi yang kritis dan konstruktif. PKS insya Allah istiqomah, #KamiTetapOposisi,” tegas Mardani.
Bocoran dari Elite Gerindra
Di sisi lain, elite Gerindra menyebut, tiga posisi yang ditawarkan oleh Jokowi, bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.
“Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden,” kata seorang sumber yang dekat dengan Prabowo.
Sedangkan untuk posisi Menhan dalam kabinet, bukan tanpa alasan Gerindra lebih tertarik, melainkan karena selama ini, Prabowo dinilai memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan.
Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan, yakni mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.
Selain itu, pengangkatan Prabowo sebagai Menhan, juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu.
Jadi, bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan, dengan empat bintang.
Seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.
Menko Polhukam, Hari Sabarno dan Kepala BIN, AM Hendropriyono, saat era Megawati Soekarnoputri, juga diberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan
Sedangkan di era Gus Dur, Agum Gumelar mendapat gelar jenderal kehormatan tersebut.
Dulu, memang ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Namun, hal ini tak dilakukan lagi, sejak era SBY.
“Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan,” lanjut petinggi Gerindra itu.
Belum Ada Tawar-Menawar
Tetapi anggota Dewan Pembina Gerindra, Habiburokhman justru mengelak, ketika ditanya soal tawar-menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Ia mengaku belum mendengar tentang isu Prabowo yang mengincar jabatan Menhan.
Habiburokhman juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet, karena menurutnya, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa, dan siapa.
“Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya,” tuturnya.
Setali tiga uang dengan apa yang disampaikan Jubir Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Ia menegaskan, Prabowo belum memutuskan apakah akan membawa Gerindra gabung koalisi Jokowi-Ma’ruf, atau tetap berada di luar pemerintah.
Dahnil juga membantah kabar, tentang Prabowo yang mengincar kursi Menhan. Karena sampai saat ini, Prabowo belum bicara khusus soal jabatan menteri.
“Pak Prabowo tidak pernah secara khusus bicara tentang jabatan menteri mana dan apa, bicara akan bergabung menjadi mitra dalam pemerintahan atau jadi mitra kritis (oposisi) saja, beliau tidak dan belum memutuskan,” ujarnya, Senin (7/10).
Dahnil menekankan, posisi Prabowo saat ini hanya siap membantu pemerintah menghadapi banyak persoalan di depan mata.
Sehingga, lanjut Dahnil, tak ada tawar-menawar kursi menteri dalam koridor tersebut.
“Posisi beliau hanya dalam posisi siap membantu berkontribusi untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang, di tengah situasi silang sengkarut seperti saat ini,” pungkasnya.
