Sama dengan PSI, PDIP Tegaskan Tidak Ada yang Namanya Perda Syariah

 

Sekjen PDIP menegaskan ketidaksetujuannya dengan penyebutan Perda Syariah. Hasto menyebut hanya mengenal perda sesuai dengan asal daerahnya.

“Buat kami memang tidak ada namanya Perda Syariah, yang ada peraturan daerah kabupaten mana, peraturan daerah kota mana, peraturan daerah provinsi mana, yang ada ya seperti itu. Semua harus diturunkan dari hukum konstitusi kita,” kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Hasto melanjutkan, Perda Syariah hanya ada di Aceh karena memiliki sejarah tersendiri.

“Kalau daerah lain berbeda karena situasi kesejarahan dan latar belakang politik, seperti di Aceh,” ujar Hasto.

“Prinsipnya, seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk perda, harus sesuai hukum konstitusi. Tidak boleh ada yang bertentangan dan kemudian bagi yang mengawal itu melalui fraksi,” jelasnya.

Saat disinggung perbedaan pendapat soal Perda Syariah di kubunya, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Amin itu membantah. Menurutnya, semua partai pendukung Jokowi-Ma’ruf memiliki komitmen yang sama dalam bernegara.

“Dalam konteks ini kita lihat, seluruh parpol punya komitmen yang sama untuk berdisiplin, bertata negara,” kata Hasto.

Kontroversi soal ini mencuat setelah Ketua Umum PSI Grace Natalie menyatakan penolakan partainya terhadap Perda Syariah atau agama.