Sebagai Alat Kekuasaan Saat Orba, Jokowi Beri Tunjangan Babinsa Rp1 Juta Per-Bulan

Jokowi saat memberikan pengarahan ke 3.500 Babinsa di Jambi. (Foto: Fakhrizal Fakhri/Okezone)

Ngelmu.co – Presiden Joko Widodo dalam pengarahan kepada 3.500 Babinsa yang ada di Kodam I Bukit Barisan, Kodam II Sriwijaya, dan Kodam Iskandar Muda, memastikan tunjangan operasional Babinsa Rp1 juta per bulan akan diberikan pekan depan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada 3.500 Babinsa yang ada di Kodam I Bukit Barisan, Kodam II Sriwijaya, dan Kodam Iskandar Muda di Universitas Jambi, Minggu (16/12/2018). Dalam pengarahan tersebut, Jokowi memastikan bahwa tunjangan operasional Babinsa segera disalurkan.

Jokowi menyatakan bahwa kebijakan menaikkan uang operasional Babinsa diputuskan berdasar pada aspirasi yang kerap diterimanya saat melakukan kunjungan ke daerah.

“Suara itu saya dengar karena saya sering ke bawah, ke desa, jangan dipikir saya tidak dengar,” kata Jokowi, dikutip dari Okezone.

Baca juga: La Nyalla Ngaku Fitnah Jokowi dengan Isu PKI, Kapan Mau Ditabok?

Di saat pengarahan tersebut, Jokowi pun memastikan tunjangan kinerja akan diberikan kepada prajurit pada pekan depan sebesar Rp1 juta setiap bulannya.

“itu kalau dirapel Juli sampai September kan tambahannya Rp6 juta, benar ya? di desa-desa kan apa-apa kan masih murah, jadi bisa ditabung gitu lho,” kata Jokowi.

Perlu diketahui, pada saat Soeharto berkuasa, Kodam di seluruh Indonesia diberi kewenangan teritorial. Maka, Kodam dalam operasinya membawahi Korem, Kodim dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang menjangkau seluruh pelosok tanah air dan tentunya seluruhnya adalah personel TNI AD.

Di saat itu, Babinsa benar-benar dimanfaatkan sebagai ujung tombak di Era Orde Baru. Babinsa menjadi menjadi ‘mata dan telinga’ untuk memantau semua gerak-gerik warga negaranya.

David Jenkins dalam buku Soeharto dan barisan Jenderal Orba halaman 17 yang dikutip dari Merdeka, pada Pemilu Tahun 1971, TNI khususnya Angkatan darat berperan sangat jauh, bahkan hingga mempengaruhi politik saat itu. TNI AD melalui perangkatnya, salah satunya adalah Babinsa, benar-benar menyusup ke masyarakat untuk menjegal setiap gerakan lawan politik Soeharto meski hanya di tingkat desa.