Sederet Dugaan di Balik Kepemimpinan Firli Bahuri

Bantahan Firli

Namun, Firli, membantah daftar target ini. “Apa kepentingan saya membuat list orang?”

“Tidak ada kaitannya. Orang lulus, tidak lulus, karena dia sendiri,” jawabnya, dengan nada meninggi.

Saat itu, Firli juga sembari menudingkan telunjuknya ke tim IndonesiaLeaks, di Gedung DPR RI, Kamis (3/6).

Ia mengeklaim, pimpinan juga pegawai KPK, punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi TWK.

Jadi, bagi Firli, 21 nama yang kemudian berkembang menjadi 75–atau 5,4 persen pegawai–nonaktif hanya karena tidak lolos TWK.

“Pola kerja KPK tidak bergantung orang per orang,” tuturnya. “Kami bekerja sesuai sistem, sesuai ketentuan undang-undang.”

“Sehingga siapa pun yang ada di KPK, semangatnya sama, untuk melakukan pemberantasan korupsi,” sambung Firli.

“Sampai hari ini, saya yakin masih punya semangat itu,” tegasnya.

Memainkan Isu Taliban

Isu taliban dan radikal juga berselancar, demi memojokkan para pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Indikatornya, mengakui bahwa di KPK, ada kelompok taliban–yang dalam menjalankan tugas, hanya takut kepada Allah dan kebenaran, serta menyetujuinya.

Penyemat cap taliban pertama kali adalah Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane.

Ia, mengarahkan potret tersebut kepada kubu Kasatgas Penyidikan KPK Novel Baswedan, Ahad (5/5/2019).

Saat itu, dasar tudingannya adalah KPK, panen OTT kasus para pendukung kandidat Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Selang beberapa bulan, sebutan taliban, semakin bergaung. Salah satu yang semangat menggemakan adalah Denny Siregar.

Ia berkicau, Firli, akan membersihkan kelompok taliban yang bersarang di KPK.

Di saat yang sama, politisi di DPR, menyetujui usulan merevisi UU KPK, lewat rapat paripurna berdurasi 20 menit.

Rapat yang hanya dihadiri 70 dari 560 anggota legislatif.

Konteks lainnya, saat itu, DPR memilih Firli, untuk menjadi ketua KPK.

Padahal, ia tengah tersangkut kasus dugaan pelanggaran etik berat–saat menjabat direktur penindakan KPK.

Firli, dua kali bertemu Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi–saat KPK menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham pemerintah daerah di PT Newmont [pada 2009-2016].

Tidak sedikit. Ada 114 penyidik dan penyelidik KPK yang juga melayangkan protes.

Mereka menduga Firli, menghambat penanganan berbagai perkara, terlibat bocornya informasi penyelidikan, hingga perlakuan istimewa ke beberapa saksi.

Sedikitnya, 500 pegawai KPK, menolak Firli, menjadi pimpinan mereka.

Pihak internal juga mengungkapkan, bahwa Firli, berdalih, TWK perlu untuk mengikis taliban.

“Kalian lupa? Di sini dulu banyak taliban,” kata sumber tim IndonesiaLeaks, mengutip Tirto.

Ia meniru ucapan Firli, saat mengusulkan TWK, lewat forum rapat pimpinan di lantai 15 Gedung KPK, Selasa (5/1).

Terungkap juga ‘penyelundupan’ pasal terkait TWK.