KPK memastikan penyidikan skandal perizinan Meikarta akan terus dikembangkan, termasuk adanya dugaan aliran dana suap proyek tersebut untuk pembiayaan Pilgub Jawa Barat 2018.
“Kita tidak bisa bilang tidak ada. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti. Biarkan penyidik bekerja sesuai runutan fakta yang ada,” ujar Wakil Ketua KPK Tony Saut Situmorang saat ditemui awak media di Bandung, Selasa (30/10).
Saut mengungkapkan pendalaman pemeriksaan dilakukan berdasarkan pengalaman dari sejumlah kasus korupsi di daerah. Dalam beberapa kasus, KPK menemukan ada aliran dana korupsi untuk pembiayaan pilkada.
“Pernah ada beberapa kali (kasus korupsi) di Jawa Barat alirannya ke sana (pilkada),” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Saut, KPK perlu melakukan penyidikan secara mendalam, termasuk memeriksa 34 saksi yang diduga terlibat dalam suap perizinan Meikarta. CEO Lippo Group, James Riady pun masuk dalam daftar saksi yang diperiksa KPK.
“Seperti apa sebenarnya kaitan peran setiap orang. Makanya KPK dalam OTT sering mengatakan ‘dan kawan-kawan’. Dan kawan-kawan ini perlu waktu untuk mengungkapnya,” jelas Saut.
