Ngelmu.co – Meko Polhukam, Wiranto enggan menanggapi permintaan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM), soal penghapusan wilayahnya dari NKRI.
Wiranto Enggan Menanggapi Protes KKBMM
Hal itu disampaikan oleh KKBMM, karena tak terima dengan pernyataan Wiranto, yang menyebut pengungsi korban gempa Ambon, membebani pemerintah.
Melalui surat Pernyataan Sikap mereka, KKBMM meminta agar pemerintah menghapus Maluku dari peta Indonesia, karena mereka merasa sudah tidak dianggap.
“Tanggapannya, enggak nanggapi,” kata Wiranto singkat, sembari terus berjalan, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dilansir CNN, Kamis (3/10).
Ia menolak berkomentar, atas protes yang dilayangkan KKBMM.
Lebih lanjut, Wiranto juga meminta agar para wartawan-lah yang bergerak mendinginkan suasana, terkait polemik yang menerpa dirinya.
“Anda yang mendinginkan, bukan saya,” lanjutnya sembari menunjuk ke arah wartawan.
Sebelumnya, Ketua Umum KKBMM, Djamaludin Koedoeboen mengatakan, seluruh isi surat yang beredar luas di media sosial adalah benar.
Ia juga menyatakan, sudah dua kali mendatangi Kantor Menko Polhukam, tepatnya pada Selasa (1/10), dan Rabu (2/10) lalu.
Namun, tak berhasil menemui Wiranto, karena berdasarkan keterangan, yang bersangkutan sedang pergi ke Singapura.
“Betul, iya. Kalau sekiranya Pemerintah menganggap Maluku adalah beban dari negara ini, kita minta seperti itu,” tegas Djamaludin, Kamis (3/10).
Ia berencana kembali menyambangi Wiranto, pada Senin (6/10) pekan depan, untuk mendapatkan klarifikasi secara langsung, dan meminta Wiranto memohon maaf.
“Iya, betul. Pernyataan dicabut, kemudian meminta maaf ke masyarakat Maluku,” tuturnya.
Protes ini muncul, setelah Wiranto meminta kepada para pengungsi gempa Ambon, untuk tidak takut kembali ke rumah, karena tidak ada gempa susulan pun tsunami.
Namun, warga Maluku terluka, karena di tengah pernyataannya itu, Wiranto menyebut, banyaknya jumlah pengungsi bisa menjadi beban bagi pemerintah pusat dan daerah.
“Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi,” ujarnya.
“Pengungsi terlalu besar sudah menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” pungkas Wiranto, Senin (30/9).
Meski dirinya sudah meralat pernyataannya dengan berkata tak pernah bermaksud melukai hati masyarakat Maluku, hal itu tetap dianggap belum cukup.
