Ngelmu.co – Munculnya para pendengung di media sosial yang kian hari kian terang-terangan, mendapat penilaian tersendiri dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Mengutip CNN, ia, menyoroti dampak kelompok yang disebutnya dengan pasukan buzzer tersebut.
“Jika kita lihat perkembangan yang terjadi di media sosial sekarang, opini diangkat sebagai kebenaran, bukan faktanya,” kata Ma’ruf, Jumat (20/11) kemarin.
“Dengan menggunakan berbagai cara, termasuk menggunakan pasukan buzzer,” sambungnya, saat berpidato di acara Rapimnas Ikatan Pelajar NU (IPNU), secara daring.
“Akibatnya, kemudian fakta dan informasi yang objektif, menjadi kabur. Bahkan tenggelam oleh banjirnya opini yang subjektif,” lanjutnya lagi.
Apa yang Ma’ruf sampaikan, mengundang pertanyaan beragam dari masyarakat.
Sebagaimana Ngelmu, kutip dari media sosial Twitter, Sabtu (21/11).
“Gimana maksudnya?” tanya @FahmiAgustian.
“Kakek lagi ngomongin kubu sendiri?” kata @attararya.
“Apalagi kalo penggunaan pasukan buzzernya pakai uang/fasilitas negara, ya. Bukan cuma sekadar kaburkan fakta, bisa-bisa sekalian kuburkan fakta,” saut @masTenky.
Indonesia msuk pd era “Post Truth” yg mna kaburnya prbedaan antra fakta dan opini srta banjirnya para buzzer ddunia maya,bagi sy itu wajar pa @Kiyai_MarufAmin yg mana mnurut ICW @antikorupsi dgn anggaran influencer sbsar Rp 90,45 M mnurut sy bkn hnya banjir ttpi bgai air bah https://t.co/pMP4ToVc2L
— 🅱️ehr🎯uz45 (@Behrouz45) November 20, 2020
Baca Juga: Tifatul Kritik Buzzer, Ini Respons Warganet
Pada kesempatan itu, Ma’ruf, memang tidak menjelaskan pihak mana yang dimaksudnya menggunakan jasa buzzer untuk menggiring opini di media sosial tersebut.
Ia, hanya menjelaskan jika saat ini, Indonesia, tengah memasuki era post truth.
Hal itu ditandai dengan kaburnya perbedaan antara fakta dan opini, karena membanjirnya informasi di dunia maya.
Era tersebut juga terlihat dari banyaknya pihak yang bersaing menggalang opini.
Melihat persoalan ini, Ma’ruf, pun meminta kepada semua pihak, khususnya IPNU, untuk bisa bijaksana dalam menggunakan media sosial.
Ia, juga berharap IPNU, dapat memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial.
Tujuannya tak lain, menangkal ujaran kebencian, hoaks, serta fitnah dari berbagai pihak yang menanamkan ajaran menyimpang.
“Bikinlah konten-konten media sosial yang menyejukkan masyarakat,” kata Ma’ruf.
“Sebagai tandingan terhadap konten-konten hoaks yang merusak moral masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, berdasarkan riset pada 2019, pihak Indonesian Corruption Watch (ICW), menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp6,67 miliar, untuk 13 paket pengadaan influencer.
Begitu pun data dari medio, dari Januari sampai Agustus 2020.
Terdapat tujuh paket pengadaan influencer dengan total nilai Rp9,53 miliar.
Maka setidaknya, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menghabiskan uang sebesar Rp9,53 miliar, untuk ‘beriklan’ lewat influencer, dalam setahun.
