Ngelmu.co – Beberapa wilayah di Jakarta diterjang banjir, Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, meminta Gubernur DKI Anies Baswedan, melanjutkan program Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengatasinya.
“Apa yang dilakukan oleh Ahok, perlu dilanjutkan dan sempurnakan,” tuturnya melalui pesan singkat, mengutip CNN, Senin (22/2).
Benny juga menyebut, Anies perlu meningkatkan pengerukan kali atau sungai, serta pembersihan drainase. Termasuk menambah jumlah pasukan oranye pun kuning.
“Sehingga ketika curah hujan melebihi kapasitas, itu air bisa mengalir,” ujarnya.
“Nah, ini harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi kebijakannya, dan serius mengatasinya,” sambung Benny.
Lebih lanjut, ia, mengaku menyayangkan program Ahok dalam mengatasi banjir yang tidak dilanjutkan oleh Anies.
Sebab, menurutnya, para pemangku kepentingan dapat memprediksi dan menyiapkan solusi banjir. Bukan sibuk menyalahkan alam.
“Akan tetapi kita harus mempersiapkan dan memantau, dengan kemajuan teknologi,” kata Benny.
“Untuk mampu membuat kebijakan yang kuat dan terukur, untuk mengatasi masalah banjir ini,” imbuhnya.
Benny juga menekankan, bahwa banjir merupakan akibat dari prilaku manusia yang serakah dan koruptif dalam membuat kebijakan.
“Banjir terjadi karena prilaku manusia yang serakah dan koruptif dalam kebijakan,” ucapnya.
“Sehingga wilayah yang menjadi resapan, malah dilakukan pembangunan dan dijadikan bisnis,” lanjut Benny.
Maka menurutnya, penting untuk melakukan sinergi menyeluruh antara daerah penyanggah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat [dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di Ibu Kota].
“Penataan Kota Jakarta harus menyeluruh, tidak parsial serta tidak politis,” kata Benny.
“Apa sesuatu yang baik, harusnya diteruskan, seperti bendungan dan pengerukan, dilanjutkan, dikembangkan, diperbaiki,” pungkasnya.
Baca Juga: Bahas ‘Kekurangan’ Gubernur DKI, Ketua RT Rawa Buaya: Cuma Satu, Pak Anies Tidak Punya Buzzer
Mengetahui pernyataan ini, publik pun merespons pandangan Benny soal banjir di Jakarta.
Salah satunya menanyakan, apakah sebagai Stafsus Dewan Pengarah BPIP, Benny, tidak memerhatikan banjir di daerah lain.
BPIP nggak mantau Jawa Tengah ya? Romo, halo Romo…? https://t.co/zTHqMGRfSz
— Akmal Sjafril (@malakmalakmal) February 22, 2021
Ada pula yang melampirkan gambar–kumpulan judul berita–berisi pernyataan Ahok soal banjir, saat masih menjabat Wakil Gubernur dan Gubernur DKI.
Setidaknya, ada 10 berita di tahun 2013-2017, antara lain:
- ‘Jakarta Banjir, Ahok Salahkan Wali Kota Depok‘, Rabu (13/11/2013);
- ‘Kawasan Ring I Terendam Banjir, Ahok Salahkan PLN‘, Senin (9/2/2015);
- ‘Gatot Subroto Banjir, Ahok Salahkan Bangunan Sekitar‘, Senin (25/1/2016);
- ‘Jakarta Dikepung Banjir, Ahok Salahkan Laut‘, Kamis (21/4/2016);
- ‘Jakarta Dikepung Banjir, Ahok Salahkan Rob‘, Kamis (21/4/2016);
- ‘Banjir Jakarta, Sebelumnya Ahok Salahkan Rob, Sekarang Pompa‘, Jumat (22/4/2016);
- ‘Banjir di Kemang, Ahok Salahkan Gubernur DKI Sebelumnya‘, Senin (29/8/2016);
- ‘Ahok Salahkan Lurah ketika Terjadi Banjir di Kompleks Menteri‘, Senin (19/9/2016);
- ‘Jakarta Banjir, Ahok Salahkan La Nina‘, Senin (14/11/2016); dan
- ‘Jalan Gatot Subroto Tergenang Banjir, Ahok Salahkan Kulit Kabel Listrik‘, Sabtu (4/3/2017).
Terlepas dari itu, Ahok memang berharap, di bawah kepemimpinan Anies, Pemprov DKI dapat melanjutkan berbagai program yang telah dirancang untuk mengatasi banjir.
Pasalnya, menurut Ahok, program-program itu telah sudah dicanangkan sejak era Fauzi Bowo.
“Lagi pula itu bukan program Jokowi atau Ahok. Itu sudah ada sejak zaman Pak Fauzi Bowo, dan sejak Presiden SBY,” tuturnya, Sabtu (20/2).
“Jakarta itu beda dengan daerah-daerah. Calon kepala daerah, harus memikirkan apa program-program, karena umumnya belum ada kajian,” sambung Ahok.
“Di DKI, semua sudah lengkap. Tinggal kita berani atau tidak jalankan program yang telah ada,” lanjutnya lagi.
Ahok juga menyarankan, agar pemerintah pusat–melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)–untuk mempercepat penyelesaian normalisasi sungai.
“Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS [tempat jalan air yang maksimal], semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS, kena bongkar,” ujarnya.
Maka kata Ahok, alternatif solusi adalah jika Pemprov DKI melakukan penertiban DAS, warga terdampak dapat diberikan tempat tinggal lain, seperti di rumah susun.
