LKSP Muhammadiyah PKS Peduli Pandemi

Survei LKSP: Muhammadiyah dan PKS Dipersepsi Lebih Peduli saat Pandemi

Diposting pada 251 views

Ngelmu.co – Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP), melakukan survei persepsi publik terhadap kebijakan nasional di masa pandemi. Salah satu temuannya, sikap kritis dipandang bermanfaat untuk menjaga kepentingan warga (89,9%).

Sementara yang menyatakan tidak bermanfaat, bahkan mengganggu penanganan pandemi, hanya 7,02%, dan tidak tahu 3,08%.

Ketika ditanya, organisasi yang peduli dengan kepentingan warga di masa pandemi COVID-19, warga menjawab:

  • Muhammadiyah, 17,26%,
  • Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 16,51%,
  • Nahdlatul Ulama (NU), 12,55%, dan
  • Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona, 10,47%.

Lembaga lain yang disebut responden adalah:

  • Aksi Cepat Tanggap (ACT), 6,13%,
  • PKPU, 5,19%,
  • Majelis Ulama Indonesia (MUI), 4,53%,
  • Palang Merah Indonesia (PMI), 3,21%,
  • Gugus Tugas COVID-19, 2,26 %,
  • Front Pembela Islam (FPI), 1,51%,
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 1,32%, dan
  • Lainnya, 16,13%.

Survei nasional LKSP, juga menangkap organisasi masyarakat dan partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di saat pandemi.

Partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di masa pandemi adalah:

  • PKS, 39,91%,
  • Gerindra, 22,23%,
  • PDIP, 11,33%,
  • Partai Demokrat, 9,38%,
  • PKB, 4,3%,
  • PAN, 4,15%,
  • Golkar, 2,05%,
  • NasDem, 1,71%, dan
  • PPP, 0,78%, sementara
  • 4,15%, menjawab tidak tahu.

Profil responden sangat majemuk, mewakili masyarakat Indonesia dari beragam latar belakang. Dari segi pendidikan:

  • 42,79% sarjana,
  • 19,44% tamat diploma,
  • 32,73% tamat SMA,
  • 4,1% tamat SMP, dan
  • 0,93% tamat SD.

Sementara soal pekerjaan responden:

  • Pegawai swasta, 32,05%,
  • Wirausaha/pedagang, 18,27%,
  • Ibu rumah tangga, 13,63%,
  • PNS/TNI/Polri, 12,46%,
  • Buruh/pekerja lepas, 11,38%,
  • Pelajar/mahasiswa, 6,2%, dan
  • Petani/nelayan/peternak, 6,01%.

“Temuan itu menunjukkan, bahwa kepentingan warga tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan bencana dan bantuan sosial yang diberikan,” kata Juru Bicara LKSP, Hafidz Muftisany, Senin (29/6).

“Melainkan juga advokasi terhadap kepentingan publik di masa krisis, karena pandemi COVID-19, telah menimbulkan krisis di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tak hanya mengancam kesehatan,” jelasnya.

Baca Juga: Soal Iuran BPJS Kesehatan yang Kembali Naik, PKS: Pil Pahit Bagi Masyarakat

Survei yang dilakukan pada 20-27 Mei 2020, itu melibatkan 2.047 responden, di 34 provinsi, seluruh Indonesia, tersebar secara proporsional.

Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan, dengan margin of error 2.183%, dan tingkat kepercayaan 95%.

Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi, dengan mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak individual.

Survei LKSP kali ini, bertujuan mengukur kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi pandemi, serta respons publik terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Hafidz menyebut, bukan hanya kebijakan di bidang kesehatan, seperti pemberlakuan protokol kesehatan dan penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang mendapat respons publik.

Namun, kebijakan strategis lain seperti penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja, program Kartu Prakerja, dan izin tenaga kerja asing (TKA) masuk Indonesia, juga menyita perhatian.

Kebijakan Ekonomi Nasional

Hafidz mengungkap, penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan DPR RI menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, hanya diketahui 51,93% responden.

Sementara 48,07%, tidak tahu ada Perppu yang memberi kewenangan sangat besar kepada Pemerintah.

Dari 51,93% yang tahu pun, kata Hafidz, mayoritas (81,24%) responden, tidak setuju dengan substansi Perppu Corona. Hanya 18,76% yang setuju.

Alasan responden yang menolak Perppu, adalah:

  • Legalisasi korupsi, 65,29%,
  • Mengabaikan hak pengawasan dan anggaran DPR, 20,15%,
  • Mengambil-alih kewenangan yudikatif, 11,79%,
  • Tidak tahu isinya, 1,52%, dan
  • Alasan lain, 1,24%.

Sementara responden yang setuju Perppu, beralasan:

  • Pemerintah beritikad baik, 39,84%,
  • Jika tak ada jaminan Perppu, maka pemerintah tidak bisa kerja, 30,21%,
  • Diskresi pemerintah di masa krisis, 25,78%,
  • Kurang paham isinya, 2,34%, dan
  • Alasan lain, 1,82%.

Sedangkan dalam bidang keamanan dan ketertiban, survei LKSP menemukan, mayoritas (90,82%) responden tidak setuju dengan pembebasan narapidana yang ditetapkan Menkumham RI di masa pandemi. Mereka yang setuju, hanya 9,18%.

Responden yang menolak pembebasan narapidana beralasan:

  • Keamanan, 62,03%,
  • Dapat menimbulkan kerawanan baru, alasan politis, 18,76%,
  • Mendorong pembebasan napi koruptor, alasan hukum, 17,28%,
  • Munculnya gejala impunitas dan lainnya, 1,88%.

“Hasil survei juga menyimpulkan sebagian besar (68,39%) responden, menyatakan tidak setuju dengan penindakan hukum terhadap kasus penghinaan pejabat negara, yang setuju (31,61%),” kata Hafidz.

“Penindakan hukum di masa pandemi, dipersepsi akan mengancam hak kebebasan berpendapat (43,68%) yang dijamin konstitusi,” sambungnya.

Padahal, kritik konstruktif justru membantu penanganan COVID-19 (27,71%), alasan hukum pasal tersebut telah dibatalkan MK (17,90%), penghinaan bukan delik umum tapi aduan (8,29%), dan lainnya (2,43%).

Kebijakan Tenaga Kerja

Di sektor ketenagakerjaan, sebagian besar (57,65%) responden tahu RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dibahas DPR RI bersama pemerintah, dan 42,35%, tidak tahu.

Mayoritas responden (73,14 %) tidak setuju dengan RUU Ciptaker, sementara yang setuju 26,87%.

Responden yang menolak RUU Ciptaker beralasan:

  • Hanya menguntungkan pengusaha/investor, 28%,
  • Mengabaikan perlindungan pekerja, 24,56%,
  • Tidak transparan sejak proses perumusan, 21,16%,
  • Dipaksakan pembahasannya dan membatasi partisipasi publik, 16,69%,
  • Mengabaikan kelestarian lingkungan, 7,22%, dan
  • Lainnya, 2,37%.

Sementara responden yang setuju RUU Ciptaker, beralasan:

  • Menyederhanakan aturan ketenagakerjaan, 32,68%,
  • Memberikan perlindungan sosial pekerja, 29,66%,
  • Memberi kesempatan UMKM dan koperasi, 17,76%,
  • Jaminan kepastian berusaha, 12,79 %,
  • Mendorong iklim investasi, 6,22%, dan
  • Lainnya, 0,89%.

Mayoritas (61,94%) responden juga menyatakan tidak setuju dengan kebijakan Kartu Prakerja, yang setuju hanya 38,06%.

Responden yang tidak setuju, beralasan:

  • Warga lebih membutuhkan bantuan tunai/modal kerja, 44,33%,
  • Pelatihan online bisa didapatkan gratis, 28,79%,
  • Tidak ada perusahaan yang siap menampung, 17,6%,
  • Pelatihan tidak jelas arahnya, 1,69%,
  • Celah korupsi baru, 1,62%,
  • Program tidak tepat sasaran, 1,18%,
  • Pemborosan anggaran, 1,03%, dan
  • Lainnya, 3,76%.

Sedangkan responden yang setuju Kartu Prakerja, beralasan:

  • Membantu korban PHK/pengangguran, 46,46%,
  • Meningkatkan keterampilan/peluang karir, 32,07%,
  • Melatih warga yang baru mau cari kerja, 20,33%, dan
  • Lainnya, 1,14%.

Masalah sensitif yang di-respons warga adalah masuknya TKA di beberapa daerah.

Sebagian besar (81,2%) responden tahu kebijakan pemerintah yang mengizinkan TKA dari Cina masuk ke wilayah Indonesia, meskipun di masa pandemi. Ada sekitar 18,8%, yang tidak tahu.

Sebagian besar (96,92%) responden tidak setuju dengan masuknya TKA Cina ke Indonesia di masa pandemi, yang setuju (3,08%).

Kenaikan Iuran BPJS dan Tetapnya Harga BBM

Beban masyarakat bertambah di masa pandemi dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Hampir seluruh responden (95,66%) tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang tidak setuju hanya 4,34%.

Responden yang tidak setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan, alasannya:

  • Sudah seharusnya kewajiban pemerintah memberi jaminan kesehatan, 34,05%,
  • Membebani masyarakat yang terkena dampak COVID-19, 32,12%,
  • Melanggar putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 yang membataslkan kenaikan iuran BPJS, 32,04%, dan
  • Lainnya, 1,79%.

Sementara responden yang setuju kenaikan iuran BPJS Kesehatan, beralasan:

  • Sesuai dengan kemampuan masyarakat, 49,09%,
  • Masih ada subsidi untuk masyarakat bawah/miskin, 30,91%,
  • Meringankan beban anggaran negara yang sedang defisit, 18,18%, dan
  • Lainnya, 1,82%.

Dari kebijakan energi, sebagian besar (89,42%) responden setuju bila harga BBM diturunkan di masa pandemi, sementara yang tidak setuju hanya 10,58%.

Alasan responden yang setuju penurunan harga BBM:

  • Sesuai perkembangan harga minyak dunia yang juga tururn, 46,29%,
  • Sesuai dengan kondisi masyarakat yang tertekan ekonominya akibat COVID-19, 40,98%,
  • Pertamina tidak akan rugi bila harga BBM diturunkan, 11,35%, dan
  • Lainnya, 1,39%.

Responden yang tidak setuju harga BBM diturunkan, alasannya:

  • Kelebihan dana Pertamina bisa dimanfaatkan untuk jaring pengaman sosial, 46,67%,
  • Harga BBM selama ini juga sudah disubsidi, 34,07%,
  • Mengurangi pendapatan negara/Pertamina, 13,33%,
  • Antisipasi kenaikan harga minyak dunia, 2,22%,
  • Harga BBM menyesuaikan ongkos pembelian, 1,48%, dan
  • Lainnya, 2,22%.