Tak Ada Isu Politik di Pertemuan PA 212-Jokowi, Hanya Murni Bahas Kriminalisasi Ulama

Ngelmu.co, BOGOR – Presiden Joko Widodo menerima petinggi Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, dan Front Pembela Islam (FPI) di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu, 22 April 2018. Para tokoh itu bertemu di tengah riuhnya isu politik Tanah Air jelang Pemilu Presiden 2019. 

Pertemuan sejumlah tokoh itu terkesan istimewa. Maklum, selama ini Alumni 212, GNPF-MUI dan FPI dikenal paling lantang mengkritik kinerja kepemimpinan Jokowi. Mereka tak sungkan menyebut rezim Jokowi anti Islam, tidak ramah dengan ulama. Beberapa ulama dan aktifis dalam jejaring Alumni 212 ini pun ada yang dikriminalkan aparat.

Alumni 212Sebut saja kasus chat pornografi dan kasus pelecehan Pancasila yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab; kemudian kasus penangkapan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) yang juga Tokoh Aksi 212 terkait kasus percobaan makar, Muhammad Al Khaththath.

Dari foto yang viral di media sosial, tampak Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih tengah berjalan di area masjid, beriringan dengan sejumlah perwakilan dari Alumni 212, GNPF-MUI dan FPI.

Beberapa tokoh yang hadir terkonfirmasi adalah, KH Abah Rauf Bahar dari GNPF-MUI; Tokoh Alumni 212 yang juga Sekjen FUI, Ustaz Muhammad Al Khaththath, Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyam; Ketua Presidium 212, Slamet Maarif; Ketua Umum FPI, KH Sobri Lubis dan Ketua GNPF MUI Yusuf Martak.

Selanjutnya, para perwakilan dari Persaudaraan Alumni 212 yang bertemu Presiden Jokowi akhir pekan lalu, disebut dengan Tim Sebelas dengan Ketuanya KH Misbahul Anam.

Presiden Jokowi, saat ditemui usai pelepasan ekspor mobil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, 25 April 2018, mengakui pertemuannya dengan tokoh Alumni 212 itu sebagai rutinitas pertemuannya dengan para ulama dan pemuka agama Islam.

“Saya kan hampir tiap hari kan, hampir tiap minggu kan, baik ke pondok pesantren, bertemu dengan ulama, juga mengundang ulama datang ke Istana. Hampir setiap hari, hampir setiap minggu,” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI ini menyampaikan bahwa semangat dalam pertemuan tersebut adalah menjalin silaturahim dengan para ulama, habib, kiai, ataupun ustaz yang ada di seluruh provinsi di Indonesia.

Menurutnya, silaturahmi antara umaro (pemerintah) dan ulama, harus terus dijalin. Hal itu diyakini dapat membantu bangsa menyelesaikan masalah-masalahnya. “Kita selesaikan (masalah) bersama-sama. Pertemuan kemarin secara garis besar arahnya pembicaraannya ada di situ,” ujar Jokowi.

Jokowi enggan membeberkan detil isi pertemuan yang terbilang tertutup itu, termasuk kemungkinan adanya kesepakatan-kesepatan yang dijalin Jokowi dengan mereka. “(Pertemuannya) diawali kemarin dengan salat berjemaah Zuhur bersama, kemudian makan siang bersama, kemudian selesai. Terima kasih,” imbuhnya.

Bantah Motif Politik

Ketua tim 11 Ulama Alumni 212, KH Misbahul Anam menyesalkan bocornya foto pertemuan antara Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Menurutnya, pertemuan antara Presiden dan Persaudaraan Alumni 212merupakan pertemuan tertutup dan tidak diketahui oleh awak media.

“Pertemuan tersebut adalah pertemuan yang bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan, dan tidak ada wartawan istana yang menyaksikan,” kata Misbahul Anam di Jakarta Selatan, Rabu 25 April 2018.

Anggapan bahwa pertemuan itu tertutup, karena pihak Istana tidak memperbolehkan orang yang bertemu Presiden Jokowi membawa telepon genggam.”Semua handphone diambil dan tidak boleh dibawa. Maka itu kami menilai pertemuan tersebut tertutup,” ucapnya.

Terlepas dari hal itu, KH Anam mengungkapkan isi pertemuan itu pada intinya membahas mengenai kasus kriminalisasi ulama. Pertemuan tersebut dilakukan selama hampir dua jam dengan didahului salat zuhur berjamaah.

“Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat terkait dengan kasus-kasus kriminalisasi para ulama dan aktivis 212,” ujarnya.

Dengan adanya pertemuan ini, ia berharap agar Presiden Jokowi mengambil kebijakan menghentikan kasus kriminalisasi ulama dan aktivis 212. “Dan, mengembalikan hak-hak para ulama dan aktivis 212 korban kriminalisasi sebagai warga negara,” ujarnya.

Ia pun membantah bahwa pertemuan tersebut membahas masalah politik terkini. Rencana pertemuan tersebut, sebenarnya sudah direncakan sejak lama namun baru terealisasi Minggu kemarin. “Tidak ada pembicaraan mengenai politik. Ini murni membahas kriminalisasi terhadap ulama,” tegas Ketua Dewan Syuro FPI ini.

Disamping itu, Ketua GNPF-MUI, Yusuf Muhammad Martak kembali menegaskan Persaudaraan Alumni 212 tak ada hubungannya dengan dukung mendukung calon, baik di Pilkada, Pileg maupun Pilpres. Pertemuan hanya fokus kepada kasus kriminalisasi terhadap ulama dan Alumni 212. Bahkan, tim 11 ini menyampaikan mengenai kasus kriminalisasi dari sisi ulama.

Presiden pun, kata Yusuf, sempat meminta pendapat mengenai penyelesaian kasus kriminalisasi kepada ulama dan Alumni 212. Selama ini, Ia menduga Presiden Jokowi hanya mendapatkan informasi dari satu pihak saja.

Muslim Berpengaruh“Presiden meminta pendapat kepada kami, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disampaikan kepada aparat. Dan Presiden selama ini memang bener mendapat info hanya sepihak, tidak mendapat info dari kedua pihak,” kata Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 25 April 2018.

Dalam pertemuan itu, Yusuf juga menerangkan Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menyampaikan pertemuan Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Minggu 22 April kemarin membahas perihal masalah kasus kriminalisasi terhadap ulama dan alumni 212. Pertemuan ini berawal dengan solat dzuhur berjemaah lalu dilanjutkan dengan diskusi.

Dalam pertemuan tersebut, Martak menjelaskan, Presiden Jokowi sempat menyampaikan keluhan-keluhan yang selama ini ia terima, mulai dari tuduhan bahwa dirinya adalah seorang penganut PKI hingga hutang negara.

Usai mengeluarkan keluh kesahnya, Jokowi pun mengklarifikasi semua tuduhan tersebut dengan menyebut bahwa ada andil warisan pemerintahan sebelumnya terkait dengan hutang negara. “Beliau memang tidak mau menimbulkan satu konflik, jadi ya sudah lah diterima saja. Itu ucapan beliau,” ujar Yusuf. “Nah setelah itu kita makan siang dan bubar,”

Fadli Zon

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI yang juga politikus Gerindra, Fadli Zon merespon positif pertemuan Jokowi dengan Alumni 212. Meskipun Fadli tak menyebut langkah Jokowi itu politis, tapi Ia mengingatkan jangan karena mendekati pemilu baru berupaya melakukan pendekatan.

“Namanya juga usaha mendapatkan dukungan dari mana-mana tapi ya mungkin agak sedikit terlambat sih, harusnya dari dulu-dulu dong. Jangan baru mau Pemilu kemudian mendekati dan kemudian berusaha meyakinkan,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 April 2018.

Ia menceritakan dalam pertemuan tersebut Alumni 212 juga sempat menanyakan janji-janji Jokowi terutama terkait untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh-tokoh yang terkait aktivis 212. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu belum mengetahui hasil dari pertemuan itu.

“Tapi yang namanya dialog sangat bagus, apalagi bisa disampaikan secara langsung, dijawab juga secara langsung, menurut saya sih bagus-bagus saja. Saya yakin itu nanti akan dijelaskan juga PA 212,” kata Fadli.

Disisi lain, politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, menilai pertemuan antara Jokowi dengan Alumni 212 terjadi karena memang di dalamnya sudah ‘pecah’. Sehingga sebagian sudah sadar dengan kerja Jokowi.

“212 sendiri kan pecah ya. Aku melihatnya sebagian dari mereka sudah paham bahwa Pak Jokowi is a good man, he’s working very hard for the nation. Jadi posisi mereka sebagian sudah sadar dan merapat ke Pak Jokowi. Normal,” kata Eva saat dihubungi, Rabu 25 April 2018.

Menurutnya, kalau Habib Rizieq mau mengakui pemerintahan Jokowi, maka harus diakui Jokowi berasal dari hasil proses demokrasi yang akuntabel. “Aku sih baik-baik saja, perkembangan yang baik, mulai ada komunikasi politik,” kata Eva.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang juga politikus PDIP, menegaskan Presiden Jokowi sangat terbuka dengan semua pihak. Buktinya, Presiden Jokowi rutin bertemu dengan banyak kelompok dari berbagai kalangan, baik di Istana maupun saat kunjungannya ke daerah.

“Termasuk kelompok 212 semua beliau terima, beliau dengar aspirasinya, didengar keinginannya. Beliau jelaskan mana yang fitnah mana yang tidak benar,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Rabu, 25 April 2018. “Beliau (Presiden Jokowi) tidak ada dendam, tidak ada membedakan kelompok-kelompok masyarakat, semua beliau terima,”

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai pertemuan antara Jokowi dengan Alumni 212 ini sebagai bentuk pengakuan Jokowi bahwa Alumni 212 diperhitungkan sebagai faktor untuk mendongkrak elektabilitasnya.

“Makanya dia (Jokowi) mau bertemu. Ini naik kelas lah buat Alumni 212 karena memang mereka diperhitungkan, sekarang kita lihat saja apakah gerakan ini memang murni atau menjadi gerakan politik. Kalau menjadi gerakan politis, kalau gerakan politik mereka besok dukung Jokowi,” kata Hendri kepada VIVA, Rabu, 25 April 2018.

Kendati demikian, Hendri tetap meyakini Gerakan 212 bukan gerakan politis, tapi gerakan yang muncul karena kesadaran kolektif untuk membela dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam.

“Jadi kalau ada hal yang mereka rasa berseberangan dengan apa yang mereka yakini, pasti mereka tolak, maka ini Alumni 212 yang ketemu Jokowi harus menjelaskan. Tapi kita juga bisa bertanya alumni sebelah mana yang bertemu Jokowi?” ujarnya. Demikian dikutip dari Viva.co.id.