Terbongkar! Benarkah Politisi PDIP yang Danai Riset Masjid Radikal melalui Rumah Kebangsaan?

 

Siapa tokoh dibalik penelitian masjid radikal akhirnya terbongkar. Diduga ada sosok Darmadi Durianto, politisi PDIP yang memimpin Rumah Kebangsaan, lembaga yang mendanai riset tersebut.

Hal ini diungkapkan Ustadz Haikal Hassan dalam acara di Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (27/11/2018) malam.

“Kalau bapak bekerjasama dengan PDIP bilang aja enggak apa-apa, atau bukan PDIP tapi pribadi Darmadinya ya silakan aja. Tapi kalau sampai enggak tahu Rumah Kebangsaan itu, semua orang tahu Rumah Kebangsaan. Pak Darmadi Durianto, anggota Komisi VI PDIP,” katanya seperti dikutipĀ Viva.

Ustadz Haikal Hassan juga menyebut siapa humas Rumah Kebangsaan. “Yang anggota humasnya namanya Charles, Oktafius, saya saja tahu,” timpal Ustadz Haikal lagi.

Fakta ini terbongkar ketika Agus Muhammad dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) menyampaikan pihak yang bekerja sama dengannya untuk melakukan riset masjid terpapar radikal.

Rumah Kebangsaan dipilih karena dinilai memiliki visi misi yang sama, memiliki program sosial kemasyarakatan yang didalamnya termasuk pemberdayaan rumah ibadah.

“Kami bilang ke teman-teman, kami tidak punya banyak duit untuk studi, telepon Rumah Kebangsaan punya program masjid, kami kontak mereka dan setuju,” kata Agus Muhammad.

Anehnya, saat ditanya lebih jauh, Agus mengaku tidak tahu apa itu Rumah Kebangsaan dan siapa pimpinan lembaga yang dia sebut sebagai donatur riset Masjid Terpapar Radikal. Ia hanya menyebut Rumah Kebangsaan layaknya LSM sosial kemasyarakatan.

“Ketuanya saya enggak tahu, kami kerjasama dengan direkturnya,” katanya.

Dari hasil riset P3M terhadap aktivitas khutbah di lingkungan mesjid di lingkungan pemerintahan, P3M menyebut dari 100 masjid yang diriset ada 41 masjid pemerintah terpapar radikal. Hasil ini kemudian dikutip Badan Intelijen Nasional (BIN) dan bergulir menjadi polemik.

Dipilihnya masjid pemerintah sebagai objek untuk menyederhakan studi, mengacu data ormas versi Kemendagri per Januari 2018 mencapai 159 ribu ormas, jika 10 persennya adalah ormas Islam, maka studi akan semakin kompleks dengan keragaman masjid-masjid di berbagai wilayah dengan kultur dan corak di masing-masing daerah.