Ngelmu.co – Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Rabu (3/2), skor indeks demokrasi Indonesia pada 2020 lalu, menjadi yang terendah–terhitung sejak tahun 2006.
Meski Indonesia masih menduduki peringkat ke-64 dari 167 negara di dunia, seperti tahun 2019, tetapi skor-nya menurun ke angka 6,3, dari sebelumnya 6,48.
Catatan angka terendah–dalam kurun waktu 14 tahun terakhir–ini membuat Indonesia, tetap berada di kategori negara dengan demokrasi cacat.
Bahkan, di kawasan Asia Tenggara sendiri, indeks demokrasi Indonesia ada di peringkat empat. Di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina.
Adapun The EIU, menggunakan lima indikator dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara, seperti:
- Proses pemilu dan pluralisme,
- Fungsi serta kinerja pemerintah,
- Partisipasi politik,
- Budaya politik, hingga
- Kebebasan sipil.
Berikut skor yang The EIU beri kepada Indonesia:
- 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme;
- 7,5 untuk fungsi dan kinerja pemerintah;
- 6,11 untuk partisipasi politik;
- 4,38 untuk budaya politik; dan
- 5,59 untuk kebebasan sipil.
Merespons hal ini, Direktur Ekesekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, buka suara.
Ia menilai laporan tersebut, harus menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi.
Meski ke depan, kata Karyono, Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan, ia optimis indeks demokrasi akan membaik.
Selama pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.
“Pelaksanaan Pemilu misalnya, perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksana Pemilu, seperti money politic, itu juga harus dicegah,” tegas Karyono, Kamis (4/2).
“Terkait dengan initimidasi dalam pelaksanaan Pemilu, juga harus dicegah,” imbuhnya.
“Kongkalikong antara penyelenggara Pemilu dengan kontestan, itu juga harus dihindari,” sambungnya lagi.
Lebih lanjut, Karyono mengatakan, bahwa fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunnya indeks demokrasi RI.
“Sejak tahun 2017 Pilkada DKI, kemudian terus berlanjut ke Pilkada Serentak, sampai ke Pemilu 2019,” bebernya.
“Bahkan Pilkada 2020, itu juga masih ada poliitk identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral,” jelas Karyono.
Ia mengatakan demikian, bukan tanpa sebab. Dalam laporan The EIU, menunjukkan bahwa tren indeks demokrasi Indonesia, cenderung terus menurun secara signifikan, sejak 2017.
Baca Juga:Â Indeks Demokrasi RI Kalah dari Timor Leste dan Malaysia
Sementara Norwegia, masih menjadi negara yang berhasil meraih skor tertinggi indeks demokrasi dunia, yakni 9,81. Menyusul [posisi 2-5]:
- Islandia, dengan skor 9,37;
- Swedia, dengan skor 9,26;
- Selandia Baru, dengan skor 9,25; dan
- Kanada, dengan skor 9,24.
Sedangkan untuk lima negara dengan indeks demokrasi terendah [posisi 163-167] adalah:
- Chad, dengan skor 1,55;
- Suriah, dengan skor 1,43;
- Republik Afrika Tengah, dengan skor 1,32;
- Republik Demokratik Kongo, dengan skor 1,13; dan
- Korea Utara, dengan skor 1,08.
The EIU juga menyebut, secara global, indeks demokrasi dunia memang menurun dari tahun lalu.
Skor rata-ratanya pun menurun dari 5,44 menjadi 5,37–terendah sejak The EIU merilis laporan tahunan [2006].
Sebagai informasi, The EIU juga akan mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim, berdasarkan skor:
- Demokrasi penuh,
- Demokrasi cacat,
- Rezim hibrida, dan
- Rezim otoriter.
Pandemi COVID-19, menjadi salah satu yang memberi dampak terhadap demokrasi serta kebebasan di dunia. Demikian jelas penulis laporan, Joen Hoey.
“Pandemi menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendesak saat ini, dan menunjukkan elite pemerintah, bukan partisipasi populer, telah menjadi normal.”
The EIU, secara khusus menyoroti kondisi indeks demokrasi Amerika Serikat (AS)–yang ada di peringkat 25 dunia, dengan skor 7,29.
Walaupun beberapa aspek mengalami peningkatan, tetapi demokrasi di sana, cenderung menurun–nampak dari beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu belakangan.
Politisasi pandemi COVID-19, kebrutalan polisi, ketidakadilan rasial, hingga Pilpres akhir 2020 lalu, juga menjadi penyebab menurunnya tingkat kepercayaan publik pada lembaga negara dan partai politik di AS.
Hal tersebut juga dinilai meningkatkan ancaman kebebasan berekspresi, dan polarisasi di masyarakat.
“Presiden baru, Joe Biden, menghadapi tantangan besar dalam menyatukan negara yang sangat terpecah atas nilai-nilai inti,” kata laporan itu.
Di sisi lain, peringkat indeks demokrasi Taiwan justru meningkat tajam [dibandingkan negara lain].
Taiwan, naik 20 peringkat dari tahun sebelumnya, dan duduk di posisi 11.
Kategori rezim di negara itu juga berubah, dari demokrasi cacat, menjadi demokrasi penuh.
The EIU mengatakan, hal tersebut merupakan hasil dari Pemilu, Januari 2020. Di mana tingkat partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, menguat [untuk memilih presiden dan anggota parlemen].
Sementara bicara Eropa barat, malah mendapat tinta merah dalam rapor tahunannya. Hanya 13 negara di kawasan itu yang masuk kategori demokrasi penuh.
Sedangkan indeks demokrasi Prancis dan Portugal, melorot sekaligus masuk ke kategori rezim demokrasi cacat.
