Tidak Etis Jokowi Gunakan TNI-Polri Bagi-bagi Sembako

Ngelmu.co, JAKARTA – Sebuah video pendek yang memperlihatkan sejumlah aparat kepolisian dan tentara sedang membagi-bagikan bingkisan alias sembako kepada masyarakat di depan Pasar Gede, Solo beberapa hari belakangan ini beredar dan viral di media sosial.

Banyak pihak menyayangkan peristiwa yang terlihat dalam video yang menunjukkan adanya sejumlah aparat kepolisian dan tentara yang terlibat dalam pembagian sembako diiringi ucapan “terima kasih, terima kasih, ini dari presiden, ini dari presiden……”.

Menanggapi apa yang terlihat di video itu, Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma menyatakan keprihatinan dan kekecewaannya.

“Ada distorsi tugas aparatur negara sebagaimana yang terlihat dari video itu. Tugas tentara adalah untuk mempertahankan negara, sedang polisi menjaga keamanan,” kata Lieus dalam keterangannya, Minggu (8/4).

Menurut Lieus, adalah sangat tidak etis Presiden menggunakan aparat negara untuk pekerjaan bagi-bagi sembako seperti itu.

“Kita dulu mendukung dan memilih Presiden Jokowi untuk menyejahterakan rakyat, bukan untuk bagi-bagi sembako,” katanya.

Ditambahkannya, apa yang terjadi di depan Pasar Gede, Solo itu bukanlah yang pertama yang dilakukan Jokowi sebagai Kepala Negara.

“Sudah berkali-kali Presiden melakukan hal itu. Bahkan di beberapa daerah yang dikunjunginya, Presiden membagikan hadiah pada rakyatnya dengan mobil yang terus melaju. Meski maksudnya baik, tapi cara seperti itu tentu saja tidak benar,” kata Lieus.

Presiden Jokowi, lanjut Lieus, seharusnya memikirkan cara yang lebih bermartabat dalam menyejahterakan rakyatnya. Bukan sekedar memberikan kesenangan sesaat melalui bagi-bagi sembako seperti itu.

Terkait penggunaan aparat kepolisian dan tentara, sebagai orang yang mengaku pendukung Jokowi, Lieus berharap hal itu tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. “Polisi dan Tentara itu adalah alat negara, bukan alat kekuasaan,” katanya.

Jadi, tambahnya, adalah tidak pada tempatnya Presiden, siapapun orangnya, menggunakan alat negara untuk tujuan-tujuan pragmatis yang sarat dengan agenda politik.

“Kalau ASN (Aparatur Sipil Negara) saja dilarang terlibat dalam kegiatan yang berbau politik, apalagi Polisi dan Tentara,” pungkas Lieus sembari berharap agar pihak-pihak yang dekat dengan lingkaran satu Istana mau mengingatkan Presiden soal ini.