Ngelmu.co – Kabar bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pengusung pertahana kian santer. Ketua umum PAN yakni, Zulkifli Hasan disebut sudah melobi Jokowi untuk bisa mendapatkan kursi pimpinan MPR di parlemen untuk periode 2019-2024.
Kabar tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate. Ia membocorkan hasil perbincangan Jokowi dengan Zulkifli. Menurutnya, Zul telah meminta kepada Jokowi bahwa jatah ketua MPR kembali diduduki oleh kader PAN.
“Bahwa minta itu saya dengar memang ada meminta, peran apa yang kira-kira dilakukan oleh PAN. Itu sesuai dengan resources atau sumber daya yang ada di PAN. Ada pembicaraan soal kursi pimpinan MPR,” ujar Johnny G Plate, yang dilansir dari detik.com (30/4).
Menurut Johnny, kedatangan Zulkifli bertemu Jokowi di Istana bukan hanya sebagai Ketua MPR tapi juga ketua PAN. Karena itu, perbincangan tersebut bisa menyangkut peran PAN di pemerintahan dan juga legislatif.
“Pak Zul ke sana yang banyak dibilang itu sebagai Ketua MPR, betul itu sebagai Ketua MPR, tapi betul juga Pak Zul sebagai Ketua PAN pergi ke sana. Dia ke sana karena dua-duanya. Dan dia bisa mengatakan dalam dua-duanya. Kaitan yang relevan untuk diskusi partai politik kaitan dia sebagai Ketua PAN,” jelas Johnny.
“Kami merasa itu hal yang biasa saja dia sampaikan ke presiden, yang potensi terpilihnya tinggi, yaitu Pak Joko Widodo, yaitu peran apa yang bisa dimainkan oleh PAN,” tambah Sekjen NasDem itu.
Johnny pun menegaskan, bahwa Zulkifli bertanya mengenai peran yang mungkin dimainkan PAN, baik di dalam kabinet ataupun di luar kabinet. Untuk di luar kabinet, Zulkifli disebut mengejar kembali posisi kursi pimpinan MPR untuk PAN.
“Minta supaya gimana kursi yang bisa diperankan oleh PAN untuk membangun negara. Salah satu yang punya potensi adalah lembaga-lembaga di luar kabinet. Kalau di luar kabinet, sekarang yang pimpin MPR adalah PAN,” sebut Johnny.
Menurutnya, Jokowi diharapkan oleh Zulkifli utnuk bisa mengarahkan jika kurasi Ketua MPR kembali diduduki oleh kader PAN. Karena jabatan legislatif menjadi ranah partai politik.
“Kalau DPR/MPR itu bukan keputusan Pak Jokowi sendiri. Itu keputusan partai-partai melalui fraksi. Yang diharapkan adalah Pak Jokowi meneruskan itu ke partai-partai sebagai masukan bagaimana bersama untuk membangun negara. Kami mempertimbangkan aspek untuk membangun negara secara bersama atau gotong royong,” urainya.
“Terbuka peluang kerja sama politik di MPR. Barangkali itu celah yang dilihat Pak Zul, tapi itu tergantung keputusan partai-partai KIK, kami kan mayoritas. DPD selesai. Itu kalau kepentingan pragmatis kami. Tapi kalau untuk kepentingan negara, terbuka untuk kita diskusikan itu,” sambungnya.
“Kalau di DPR tidak bisa, kecuali mengubah UU MD3 dan tidak ada keinginan dari KIK untuk mengubah UU MD3. Kalau pimpinan MPR dibicarakan bersama sidang bersama-sama dengan DPD,” kata Johnny.
