Tolak Perda Syariah, PSI Disebut Menentang Pancasila dan Partai Anti Agama

Ngelmu.co, JAKARTA – Orasi politik Ketua Umum PSI, Grace Natalie yang menegaskan partainya tidak akan mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Syariah dan Injil menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Sekretaris Jenderal Ikatan Advokat Muslim Indonesia (Ikami) Juju Purwantoro menilai pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie pada ulang tahun keempat PSI beberapa waktu lalu dapat menganggu kerukunan umat beragama.

Seperti diketahui, Grace menyampaikan bahaw PSI menolak perda berbau agama. Dalam siaran pers yang diterima Voa Islam, Kamis (15/11/2018), Juju menegaskan pernyataan Grace menolak perda syariah karena alasan daerah bisa memaksakan kebijakan berbusana pada masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam yang memang menginginkan umatnya memakai busana muslim.

“Pernyataan tersebut jelas sangat tendensius dan bertentangan dengan keyakinan cara berpakaian perempuan penganut mayoritas agama Islam,” ungkap Juju.

Lebih lanjut Juju mengatakan, “Ini menunjukkan adanya indikasi dan patut diduga yang bersangkutan dan partainya adalah tidak memahami makna umat beragama dan agama yang dianut di Indonesia, dan dilindungi oleh UUD 1945 dan UU yang berlaku di Indonesia.”

Juju menduga, pernyataan Grace ini suatu indikasi jika PSI adalah partai anti-agama.

“Sepertinya pernyataan PSI melalui Grace Natalie apakah benar ada indikasi ideologis partainya sebagai partai yang anti pada agama? Alasan apapun yang dikemukakannya seperti: intoleransi, diskriminatif yang disebabkan alasan agama adalah pokok  gerakan PSI tersebut, maka cita- cita tersebut dapat berpotensi menggoyahkan kerukunan dan sendi-sendi kehidupan beragama di negeri ini,” jelasnya.

Terpisah,  juru bicara Front Pembela Islam (FPI), Novel Bamukmin yang menyebut pernyataan Grace bertentangan dengan ajaran Pancasila khususnya sila pertama.”Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jelas mengatur rakyat Indonesia untuk mengaplikasikan kehidupan beragamanya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Novel kepada wartawan, Senin (12/11).

Selain itu, kata Novel, dalam Pancasila juga diajarkan bagi rakyat Indonesia untuk hidup berdampingan dengan rukun dan berkeadilan.Soal hukum yang berdampingan dengan agama, Novel memberi contoh jika satu wilayah berisi mayoritas penganut agama Islam maka tidak ada yang salah jika diterapkan hukum syariah menjadi Perda.

“Begitupun kalau daerah itu mayoritas Kristen, boleh-boleh saja menerapkan Perda Injil selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan kepentingan rakyat Ondonesia,” tukasnya.

Sikap politik PSI menolak perda berlandaskan agama termasuk Perda Syariah dikatakan langsung oleh Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam peringatan ulang tahun keempat partainya di ICE BSD, Tangerang, Minggu (11/11).

Grace menjelaskan,partainya tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil.”PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah,” kata Grace.

Padahal, disaat bersamaan Ma’ruf Amin menilai pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia semakin berkembang. Ma’ruf yang juga, menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Nasional berharap ekonomi syariah bisa menjadi pilar untuk menopang perekonomian nasional.