Berita  

Walhi Ungkap di Era Jokowi, 427.952 Ha Hutan Kalimantan Jadi Konsesi

Walhi Ungkap di Era Jokowi, 427.952 Ha Hutan Kalimantan Jadi Konsesi

Ngelmu.co – Bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan menjadi sorotan dan menimbulkan beragam tanya dari masyarakat luas. Terkait hal ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkap sebuah fakta baru.

Diduga, banjir terjadi karena ada kaitannya dengan hilangnya ribuan hektar hutan Kalimantan. Walhi mengungkap, bahwa pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan berusaha atau konsesi di Kalimantan masih terus terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tanggapan Atas Pernyataan Moeldoko

Ini juga diungkap Walhi sebagai respons dari pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, di mana ia mengklaim bahwa tidak pernah ada izin baru soal pengalihan lahan hutan untuk konsesi kelapa sawit maupun pertambangan di era Jokowi.

“Tidak benar kalau selama periode Jokowi tidak melepaskan kawasan hutan di Kalimantan,” kata Koordinator Kampanye Walhi Nasional, Edo Rakhman sebagaimana yang dilansir dari CNNIndonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun Walhi, yang diambil dari rekapitulasi data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bahwasanya telah dilakukan pelepasan kawasan hutan seluas 418.750 hekater untuk konsesi kelapa sawit dan 99 hektare untuk pabrik kelapa sawit sepanjang tahun 2014-2019.

Dalam kurun waktu 5 tahun, angka tersebut menambah total pelepasan kawasan hutan di Kalimantan menjadi 427.952 hektare. Pelepasan lahan tersebut, dilakukan untuk membangun bandara, kampus, komoditas karet, pelabuhan, pabrik, percetakan lahan pertanian, perternakan, hingga terminal, dan gudang.

Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat hingga awal tahun 2019 KLHK telah menerbitkan setidaknya 561 Izin Pinjam Kasawan Hutan (IPPKH) dengan total luas 474.859 hektare.

Izin tersebut salah satunya digunakan untuk kawasan pertambangan. Sedangkan, luas lahan yang sudah direklamasi baru mencapai 27.493 hektare.

Penurunan Luas Kawasan Hutan

Menurut data yang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan adanya penurunan luas kawasan hutan yang dipakai untuk pemanfaatan hasil hutan alam dan hutan tanaman industri di Kalimantan dalam periode 2014-2019.

Sebagaimana yang dikutip dari Buku Basis Data Spasial Kehutanan KLHK pada 2019 lalu, terdapat 10.2 juta hektare kawasan hutan yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kalimantan.

Sedangkan pada 2014 lalu, luasnya mencapai 12.5 juta, belum termasuk Kalimantan Utara. Dalam buku tersebut pun tidak mencantumkan luas izin pada kawasan hutan di sana.

Untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), luasnya mencapai 5,1 juta hektare pada 2019. Tahun 2014 luasnya mencapai 5,9 juta, belum termasuk Kalimantan Utara.

Sebelumnya, Moeldoko mengklaim, bahwa menyusutnya hutan bukan karena izin yang dilakukan di era Pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin baru pada periode 2014-2019.

“Saya pikir zamannya Pak Jokowi itu, mungkin kita lihat lah, tidak mengeluarkan izin-izin baru,” kata dia.

Baca Juga: Kalsel Banjir dan Majene Gempa, PKS Langsung Kirim Relawan

Perdebatan tersebut terjadi lantaran bencana banjir yang menerjang kawasan Kalimantan Selatan. Aktivis lingkungan, termasuk Walhi, menduga deforestasi jadi salah satu faktor utama banjir terjadi.