Wamenag Ikut Bicara soal Polemik Kajian Ramadhan Pelni yang Dibatalkan

  • Bagikan
Wamenag Polemik Kajian Ramadhan Pelni

Ngelmu.co – Bakis [Badan Kerohanian Islam] PT Pelni [Pelayaran Nasional Indonesia] hendak menggelar kajian daring, ‘Ramadhan Memperkuat dan Memperteguh Iman’. Namun, pihak perusahaan memutuskan untuk membatalkannya.

Alasannya, kegiatan tersebut belum memenuhi prosedur serta ketentuan yang berlaku. Persoalan ini pun terus menjadi perbincangan sekaligus perdebatan di tengah publik.

Tanggapan Wamenag

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi pun ikut bicara.

“Menanggapi polemik daftar penceramah kegiatan pengajian Ramadhan 1442 H yang menjadi keputusan PT Pelni.”

“Pemerintah tidak pernah melarang Ustaz, Mubalig, atau tokoh agama dalam melaksanakan tugas dakwah.”

Demikian kata Zainut, dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/4), mengutip Detik.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah tidak mengintervensi pelarangan Ustaz dalam berdakwah.

“Jadi, keliru jika ada anggapan pemerintah ikut intervensi, apalagi sampai melarang Ustaz atau Mubalig yang melaksanakan tugas dakwah,” tutur Zainut.

Pemerintah, sambungnya, hanya mengimbau kepada para Ustaz, mubalig, dan tokoh agama, dalam menyampaikan materi dakwah.

“Agar menjaga nilai-nilai kerukunan, persaudaraan, dan toleransi,” ujar Zainut.

Ia juga mengingatkan, jika Indonesia adalah negara majemuk yang membutuhkan kearifan dalam memaknai serta menerima perbedaan.

Tanah Air, sambung Zainut, terdiri dari berbagai suku, ras, etnis, dan agama.

Bicara lebih khusus, kemajemukan juga terjadi pada umat Islam yang tergabung dalam berbagai ormas serta kelembagaan agama.

Masing-masing, kata Zainut, memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi agenda, pola gerakannya, pun pemahaman keagamaannya.

“Oleh karena itu, penting bagi pimpinan ormas Islam, memiliki kesadaran untuk menjaga hubungan persaudaraan sesama umat Muslim [ukhuwah Islamiyyah],” kata Zainut.

“Dan [juga] antarkomponen anak bangsa [ukhuwah wathaniyah],” imbuhnya.

Penolakan Bukan dari Pemerintah

Zainut juga mengingatkan, agar perbedaan antarumat Islam tidak menimbulkan perpecahan.

Terlebih jika perbedaan tersebut hanya terletak pada wilayah ikhtilaf, furu’iyat, atau cabang agama, bukan pokok ajaran agama.

Kembali ke persoalan Pelni, Zainut mengeklaim, bahwa saat ini masih banyak Ustaz dan Mubalig yang kerap membesar-besarkan masalah khilafiyah.

Sehingga, sambungnya, menimbulkan gesekan di antara masyarakat, bahkan sampai pada tindakan penolakan terhadap yang bersangkutan.

“Jadi, penolakan atau pelarangan itu terjadi bukan dilakukan oleh pemerintah,” jelas Zainut.

“Tetapi penolakan itu dari masyarakat sendiri, akibat dari ulah Mubalig atau Ustaz itu sendiri,” lanjutnya.

“Yang terlalu mengeksploitasi khilafiyah, merasa dirinya paling benar, dan yang lain dianggap salah atau bid’ah,” pungkas Zainut.

Respons Publik

Sayangnya, penjelasan Wamenag belum juga meredam protes dari masyarakat. Khususnya mereka yang aktif di media sosial, seperti Twitter.

Menanggapi pembatalan kajian daring, ‘Ramadhan Memperkuat dan Memperteguh Iman’, pemilik akun @NBennuwardana, menilai, “Radikal kalau komentarnya tidak seirama dengan pemerintah.”

“Padahal Ustadz-ustaz yang dibilang radikal ini malah pro pemerintah. Enggak pernah bolehin demo,” sahut @sukaastorr.

Sementara akun @getthisshitoff, mempertanyakan pernyataan Wamenag Zainut, “Merasa paling benarnya enggak dijelasin spesifik di bagian mana.”

“Radikal-(nya) di bagian mana juga? Lagian selama penceramah ngomong sesuai dalil, ya, apa salahnya coba? Kok kesannya abu-abu sekali,” imbuhnya mengkritik.

Akun @_avnt_ pun heran, karena menurutnya, “Padahal Ustaz-ustaz pengisinya pada pro pemerintah. Malah enggak ngebolehin ngehujat pemerintah segimanapun, loh.”

“Padahal Ustaz-ustaz-nya, isi ceramah tentang pro pemerintah, enggak ngebolehin demo, mendoakan pemimpin, anti terorisme, menghargai non Muslim,” kata @MunandarLinda.

“Biasalah, orang kalo kesentil sama ayat yang disampein suka begini,” sindir @afrizalirfan.

“Masih inget waktu ulama ceramah di ILC [Indonesia Lawyers Club]? Lagi asik ceramah, ada profesor yang asik main hape,” sambungnya.

“Itu juga bentuk penolakan ketika dia ngerasa kesentil. Bedanya, dia enggak bisa bubarin, soalnya bukan acara dia,” lanjutnya lagi.

Klarifikasi Pelni

Sebelumnya, manajemen PT Pelni telah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Pihaknya juga menegaskan, sudah mengambil tindakan yang diperlukan, serta menjalankan upaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI.

“Kami telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung,” kata Pjs Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Opik Taufik.

“Kami sekaligus meminta maaf kepada segenap stakeholder dan masyarakat, atas kegaduhan yang terjadi,” sambungnya.

“Ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk ke depannya,” janji Opik, dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4) lalu.

Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budiyarto (Kang Dede), sebelumnya juga telah menyampaikan klarifikasi melalui akun Twitter pribadinya.

Baca Juga: Dede Sebut Pejabat Pelni Sebar Info Kajian Online Ramadhan Tak Izin Direksi: Batal, Copot, Warning

Sebagai informasi, sebagai buntut dari pembatalan kajian daring, ‘Ramadhan Memperkuat dan Memperteguh Iman’, ada pejabat yang harus dimutasi.

Terlepas dari itu semua, pada Ramadhan 1442 Hijriah ini, Kemenag akan mengajak para tokoh agama, pimpinan ormas Islam [khususnya MUI] untuk menjembatani perbedaan.

Termasuk merumuskan etika ukhuwah pun dakwah, agar dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam dalam berdakwah.

  • Bagikan
ngelmu.co