Waspada La Nina

  • Bagikan
La Nina
Waspada La Nina: banjir di beberapa daerah, akibat meningkatnya curah hujan. Salah satunya di Kota Medan; hujan deras sejak Sabtu (30/10/2021), mengakibatkan air Sungai Deli, meluap, dan merendam permukiman warga; ketinggian air mencapai 1-1,5 meter. Foto: Antara News/Fransisco Carolio

Ngelmu.co – Waspada La Nina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk bersiap.

Di penghujung tahun 2021, La Nina dapat menimbulkan potensi bencana, hingga mengancam ketahanan pangan.

Prakiraan, La Nina terjadi di Indonesia, hingga akhir 2021, atau awal 2022. Tepatnya antara bulan Desember, Januari, dan Februari.

Sebagian tanda fenomena ini adalah peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia.

“Dan ini banyak terjadi di wilayah Pulau Jawa, kemudian ke arah Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan.”

“Daerah-daerah itu biasa meningkat curah hujannya di masa peristiwa La Nina.”

Demikian jelas Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan.

Peningkatan curah hujan, biasanya berlanjut dengan bencana hidrometeorologi, seperti banjir pun tanah longsor.

Maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meminta agar pemerintah daerah juga bersiap untuk segala kemungkinan.

Pengamat ekonomi juga mengingatkan potensi kegagalan panen, serta terganggunya jalur distribusi bahan makanan.

BMKG–berdasarkan data–mengindikasikan bahwa La Nina, tahun ini hampir sama dengan tahun lalu.

Mengakibatkan peningkatan curah hujan hingga 70 persen, dari kondisi normal.

“Sekarang ini pola indeksnya, ada kemiripan dengan tahun lalu.”

“Dari adanya kemiripan itulah, maka kita menganalogikan hujannya juga tahun ini pada Desember, Januari, Februari itu ada kemiripan tinggi [seperti di La Nina 2020-2021],” papar Dodo.

Dampak peningkatan curah hujan saat ini telah terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya Kalimantan Barat (Kalbar).

Bagaimana Dampaknya?

Setidaknya, sudah 10 hari, Kabupaten Sintang, Kalbar, kebanjiran.

Tinggi air–lebih dari dua meter–merendam rumah warga, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Di 12 kecamatan, tercatat lebih dari 20.000 warga, terdampak.

Kabupaten Sintang adalah muara dari dua sungai besar, Kapuas dan Melawi.

Sejak hujan deras di daerah hulu–dalam sepekan terakhir–dua sungai itu mendapat kiriman airnya.

Banjir pasang memang terjadi di sana tiap tahun, tetapi menurut Camat Sintang Siti Musrikah, tahun ini yang terparah.

“Banjir ini terlalu besar, tidak hanya merendam rumah warga yang ada di bantaran sungai, tapi juga sampai ke daratan.”

“Rumah warga yang banjir tahun lalu tidak terendam, tahun ini juga kemasukan air,” sambung Siti. “Termasuk rumah dinas kami.”

“Kondisi paling parah, tenggelamnya itu sudah di atas jendela,” imbuhnya lagi.

“Bahkan kemarin itu ‘kan kita berharap sudah surut, ternyata masih sepinggang saya. Itu di dalam rumah,” jelas Siti.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat juga sudah menyediakan tenda serta tiga bangunan untuk menampung pengungsi.

Walaupun sebagian besar warga masih memilih untuk mengungsi ke rumah keluarga mereka masing-masing, di lokasi yang tak terkena banjir.

Baca Juga:

Kepala BPBD Sintang Bernard Saragih, juga sepakat bahwa banjir di Kabupaten Sintang, tahun ini, lebih parah.

Air yang sempat surut selama dua hari, kembali meningkat pada tanggal 27 Oktober lalu.

“Saya sudah 25 tahun di Sintang ini, Baru kali ini saya merasakan dampaknya yang lebih parah.”

“Itu dari segi kelamaan waktu dan ketinggian air,” imbuhnya.

“Bahkan, hingga saat ini, walau sempat turun, volume air kembali naik, dan ini sangat menggangu mobilitas serta aktivitas masyarakat untuk bekerja,” kata Bernard.

Ia juga menyampaikan, data kerusakan fasilitas umum seperti gedung sekolah pun rumah ibadah, belum BPBD terima, hingga saat ini.

Masih menurut Bernard, hingga Ahad (31/10), tidak ada korban jiwa akibat banjir.

Selain Kabupaten Sintang, banjir juga melanda tiga kabupaten lain di Kalbar, yakni Melawi, Sekadau, dan Sanggau.

Di Kabupaten Sanggau, setelah hujan deras pada Senin (25/10), 1.000 rumah warga terendam banjir.

Sebab, sungai Kapuas, meluap.

Menurut BMKG, pada penghujung Oktober, beberapa daerah telah memasuki musim hujan–sementara lainnya, masih pergantian musim; pancaroba.

Prakiraan BMKG, awal November nanti, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, akan terjadi di Sumatra–bagian tengah dan selatan.

Termasuk sebagian besar pulau Jawa, Kalimantan bagian tengah dan barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua.

Pengaruh terhadap Perubahan Iklim

Menurut Dodo, perubahan iklim membuat La Nina, menjadi makin sering. Intensitasnya juga makin tinggi.

Berdasarkan data, sambungnya, di tahun ’80-an, kejadian antara La Nina atau El Nino (Elso), berlangsung dalam rentang waktu cukup besar (2-7 tahun).

“Sekarang ini frekuensinya menjadi relatif lebih sering, 3-5 tahun, terjadi La Nina atau El Nino,” tutur Dodo.

“Kejadian dengan intensitas moderat hingga kuat itu, dapat terjadi lebih sering,” lanjutnya.

La Nina sendiri terjadi, saat angin pasat [trade wind] berembus lebih kuat dari biasanya di Samudera Pasifik–bagian tengah dan timur.

Sehingga mendorong massa air hangat ke barat, sampai ke Indonesia.

Pemanasan global, kata Dodo, membuat laut menjadi makin hangat, dan berdampak kepada berbagai aspek cuaca lain.

“Laut itu mesinnya iklim. Sekarang, mesinnya sudah berubah jadi lebih panas, sehingga semua unsur turut berubah juga,” ujarnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari, mengatakan, beberapa daerah memang merasakan peningkatan curah hujan.

Sejak bulan Juni lalu, sehingga mengakibatkan bahayanya.

“Artinya, fokus kita tidak hanya di akhir tahun saja, dari sekarang pun kita sudah mendukung daerah untuk bersiap.”

“Karena sementara ini saja, sudah cukup banyak daerah yang terdampak banjir,” sambungnya.

“Yang sebelumnya, mungkin pada waktu-waktu kemarau ini, tidak banjir,” jelas Abdul.

Mungkin, lanjutnya, ini representasi lokal dari dampak perubahan iklim terhadap pola musim di Indonesia.

Baca Juga:

Maka mengantisipasi bencana akibat La Nina, BNPB meminta pemerintah daerah bersiap untuk segala kemungkinan.

Baik dengan memeriksa situasi juga kelengkapan alat dan personel, serta menyiapkan rencana kontingensi.

“Kalau dari hasil apel kesiapsiagaan dan rencana kontingensi ini, ada kebutuhan-kebutuhan yang dirasa perlu oleh daerah.”

“Tapi daerah tidak bisa untuk melengkapi, karena keterbatasan sumber daya maupun pendanaan,” kata Abdul.

“[BNPB] Sudah mengimbau kepala daerah untuk menetapkan status siaga darurat,” imbuhnya.

Kalau pemerintah daerah menetapkan siaga darurat, lanjut Abdul, maka pemerintah pusat dapat ikut mengintervensi.

“Membantu kelengkapan sumber daya dan pendanaan,” tuturnya.

BNPB juga mengimbau pemerintah daerah untuk kesiapsiagaan masyarakat, dengan menyiapkan jejaring komunikasi.

Supaya dapat menyampaikan peringatan dini hingga level komunitas.

“Misalnya, di Jakarta yang sudah berjalan baik itu adalah jejaring komunikasi peringatan dini banjir dari hulu ke hilir.”

“Kalau di Katulampa airnya naik, maka Katulampa, menginformasikan ke petugas-petugas sepanjang Ciliwung.”

“Bahwa 4, 5, 6 jam lagi, banjir akan sampai di Jakarta,” ucap Abdul.

“Hal-hal seperti ini kita dorong, sambil masyarakat tetap memperhatikan informasi-informasi dari BMKG,” jelasnya.

Dampak terhadap Makanan

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, sebelumnya juga telah mengatakan, bahwa La Nina, akan mengancam ketahanan pangan.

Dua sektor yang menurutnya akan sangat terdampak adalah pertanian dan perikanan.

“Dampaknya akan mengancam ketahanan pangan, karena berpotensi merusak tanaman akibat banjir, hama, dan penyakit tanaman.”

Selain itu, kata Dwi, juga akan mengurangi kualitas produk, lantaran tingginya kadar air.

Dodo mengonfirmasi hal ini.

Beberapa wilayah yang terdampak peningkatan curah hujan–termasuk lumbung pangan–misalnya adalah Pantai Utara Jawa dan Sulawesi Selatan.

Peneliti dari Center of Reform on Economics Mohammad Faisal, juga memaparkan buntut dari La Nina.

Bukan hanya pada kenaikan harga makanan di pasaran, tetapi juga menyebabkan kerugian bagi petani.

Itu karena banjir dan tanah longsor, bisa menyebabkan gagal panen, sekaligus mengganggu jalur distribusi bahan makanan.

Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, Faisal mengatakan, Bulog beserta Kementerian Pertanian, perlu melakukan perhitungan stok yang tepat.

Dengan mempertimbangkan faktor risiko bencana.

“Jika ternyata hasil kalkulasi tersebut ada potensi kekurangan, maka perlu dilakukan antisipasi.”

“Dengan menginventarisasi potensi produksi yang ada di seluruh negeri.”

“Karena panen dan magnitude bencana, berbeda-beda antar daerah,” kata Faisal.

“Kalau memang juga masih juga kurang, [pemerintah harus] merencanakan impor, terutama untuk bahan pangan yang demand-nya masih besar.”

“Atau yang kita tidak bisa tanam dalam jumlah banyak, misalnya bawang putih,” paparnya.

Baca Juga:

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal, juga menyampaikan bahwa perusahaan pelat merah itu mengelola stok cadangan beras pemerintah.

Jumlahnya mencapai 1-1,5 juta ton, dan tersebar di seluruh wilayah.

Nantinya, stok itu akan digunakan untuk penanggulangan bencana, pasca bencana, dan pengendalian harga.

“Jadi, fungsi itu sampai sekarang masih, dan kita sudah sediakan itu dalam kondisi apa pun, apakah itu La Nina atau El Nino.”

“Semua kondisi, kita sudah siapkan,” akuan Iqbal.

Terpisah, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, juga menjabarkan upaya-upaya antisipasi dan mitigasi.

Tak lain untuk mengamankan produksi pangan akibat La Nina.

Upaya-upaya itu seperti pemetaan daerah rawan bencana dan rehabilitasi saluran irigasi.

Termasuk penggunaan benih tahan genangan, di daerah rawan banjir.

  • Bagikan