Ngelmu.co – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding mencipta polemik antara DPRD dengan warga DKI, oleh Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Aksi yang dilakukan sejumlah orang Jumat siang kemarin pun dinilai terjadi karena mis-komunikasi.
“Ini ‘kan persoalannya Pak Gubernur yang bikin persoalan, yang bikin persoalan itu ada, Pak Gubernur menyampaikan ke publik, DPRD tidak setuju, diadukan ke rakyat. Kan gitu. Sementara DPRD minta kajian terlebih dahulu ke Gubernur, gitu lho,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono kepada wartawan, Jumat (8/3/2019).
[read more]
“Ini ‘kan aset warga DKI. Ketika aset warga DKI, DPRD sebagai wakil rakyat perlu melihat kajiannya seperti apa, ‘kan gitu,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan jika fraksi-fraksi yang belum menyetujui kebijakan tersebut, ingin melihat kajian Anies terkait pelepasan saham produsen bir itu. Namun, menurutnya hingga saat ini Anies belum memberikan kajian tersebut.
Melansir detik.com, Gembong mengatakan jika DPRD mempersilakan masyarakat memberikan kritik terhadap mereka, tapi warga tak perlu larut mengenai polemik pelepasan saham produsen bir PT Delta Djakarta.
“Rakyat Jakarta memang banyak, banyak variasi. Ini ‘kan keputusan belum diambil, ketika belum diambil, semua warga boleh memberikan tanggapan, gitu. Jadi enggak perlu dipersoalkan,” jelasnya.
Sebelumnya, massa sudah menggelar aksi tolak saham bir di depan gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat. Mereka menuntut tiga hal untuk segera dilakukan DPRD, salah satunya mendesak agar DPRD menyetujui kebijakan Anies untuk menjual saham bir dan meminta agar tak menghambat kerja Anies dalam hal ini.
Namun, sampai detik ini Anies tetap berdiri tegak di atas keputusannya untuk kebaikan rakyat, yakni memperjuangkan pelepasan saham perusahaan bir di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Delta Djakarta Tbk.
“Saya rasa Jakarta lebih butuh air bersih, bukan air beralkohol, itu kebutuhan Jakarta hari ini,” kata Anies seperti dilansir Merdeka, Jumat (8/3).
Meskipun jalannya tak mulus, tapi Anies tak akan berjuang sendirian, sebab beberapa pihak menyuarakan dukungannya dengan lantang, salah satunya partai PKS. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi.
“PKS setuju rencana pelepasan saham milik Pemprov DKI di PT Delta,” tegas Suhaimi di Jakarta, Selasa (5/3).
Di sisi lain, hilangnya angka Rp38 miliar dari dividen saham bir ini tidak akan memiliki pengaruh. Menurut Anies, dengan menjual saham bir tersebut, DKI justru bisa menggenggam Rp1,2 triliun segera. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk pembangunan bagi masyarakat. Jadi, tak perlu menunggu selama 30 tahun, seperti jika mengumpulkan dividen penjualan bir.
“Jadi angka Rp36-38 miliar itu kecil. Kalau Rp1,2 triliun itu kita menunggu menjual (bir) dengan dividen Rp38 miliar per tahun, maka kita harus menunggu 30 tahun untuk bisa dapat angka Rp1,2 triliun,” tutur Anies.
“Lebih baik Rp1,2 triliun itu diambil sekarang. Kita bisa konversi, itu nilainya kira-kira rehab 100 sekolah. Bahkan kalau kita membangun air bersih, itu bisa menjangkau satu juta rumah dengan angka segitu. Atau kalau kita beli bis Transjakarta, kita bisa dapat 240 bis Transjakarta yang baru. Ini juga sama kalau bikin rumah sakit kelas A, bisa sampai empat rumah sakit. Artinya, uang yang kita simpan di sana adalah uang yang digunakan untuk kegiatan usaha yang komponen pembangunannya rendah. Lebih baik uang itu kita ambil, langsung kita berikan untuk masyarakat,” imbuhnya.
[/read]
