Berbagai Pihak Kritik Blusukan Mensos Risma, Gembong-Hasto Membela

  • Bagikan
Blusukan Mensos Risma Panen Kritik

Ngelmu.co – Tidak sedikit yang mengkritik langkah blusukan mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang kini resmi menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) RI.

Blusukan Mensos Risma Panen Kritik

Baik para pengamat politik, Partai Gerindra, pun Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Teranyar, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyoroti gerak-gerik Mensos Risma, yang rajin menemui pemulung dan pengemis di Ibu Kota.

Maka ia pun mengingatkan, jika di Surabaya, Jawa Timur, tempat politikus PDIP itu bertugas selama 10 tahun, juga masih banyak masyarakat yang tinggal di ‘kolong’.

“Kalau beliau ke Jakarta, kemudian datang ke kolong dan sebagainya, ternyata di Surabaya masih banyak yang begitu,” kata HNW.

“Apakah beliau sedang kangen-kangenan dengan Surabaya, sehingga di Jakarta ke kolong juga?,” imbuhnya, mengutip CNN, Rabu (6/1).

Seharusnya Konsentrasi Benahi Bansos

HNW, juga menyampaikan, seharusnya Risma, bergegas membenahi data calon penerima bantuan sosial (bansos) tunai yang baru diluncurkan Presiden Joko Widodo.

Sebab menurutnya, validasi serta verifikasi data harus segera dilakukan, karena sebelumnya banyak yang bermasalah.

“Seharusnya beliau konsentrasi di situ, supaya tidak terjadi pengulangan terjadi korupsi, akibat data yang tidak valid,” kata HNW.

Risma, lanjutnya, juga perlu segera memastikan program bansos tunai benar-benar membantu rakyat yang terdampak pandemi COVID-19.

Menyayangkan Berkurangnya Anggaran

Di sisi lain, HNW, pun menyayangkan berkurangnya anggaran perlindungan sosial.

Dari semula Rp128,9 triliun pada 2020, menjadi Rp110 triliun di 2021.

Sementara bansos tunai juga turun, dari Rp39 triliun di 2020, menjadi Rp12 triliun pada 2021 [berkurang Rp27 triliun].

“Risma seharusnya fokus di sini, amankan anggaran itu, supaya bisa efektif membantu rakyat korban COVID-19,” tegas HNW.

Respons publik yang menyebut blusukan Risma sebagai pencitraan, juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua MPR RI ini.

Menurut HNW, munculnya asumsi tersebut, wajar karena masyarakat juga suka membandingkan.

“Itu bagian dari reaksi publik. Beliau yang sudah lama di Surabaya, juga tentu paham,” tuturnya.

“Bahwa rakyat punya hak menyuarakan apa yang ada dalam pikiran mereka, karena rakyat juga membandingkan,” jelas HNW.

‘Mungkin Lupa Sudah Jadi Menteri’

Anggota F-Gerindra DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, juga menyindir aksi blusukan Mensos Risma, di Jakarta.

“Mungkin Bu Risma, lupa kalau ia sudah jadi menteri. Ia pikir, masih jadi wali kota, pengin jalan-jalan saja,” ujarnya, Selasa (5/1).

“Menteri harusnya ‘kan lebih luas, bukan hanya di mana dia berpijak, seluruh Indonesia jadi cakupan dia,” sambung Iman.

Ada Tugas yang Lebih Penting

Lebih lanjut, ia menilai, seharusnya Risma, mengerjakan tugas yang lebih penting.

Seperti penyaluran bansos terhadap warga yang terdampak pandemi COVID-19.

“Yang saya sangat sayangkan adalah, harusnya Bu Risma itu fokus dulu ke masalah bantuan-bantuan sosial yang kemarin jebol, dipikirin sistemnya,” kritik Iman.

“Lebih banyak hal yang sifatnya kebijakan. Penanganan langsung, biarlah itu [persoalan yang ditemukan saat blusukan] ada wali kota setempat yang menangani, ada gubernur,” imbaunya.

Desakan Agar Risma Benahi Kemensos

Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Fahrul Muzzaqi, juga mendesak Risma, agar membenahi Kementerian Sosial (Kemensos), secara komprehensif.

Begitu pun soal rencana Risma, membawa orang-orang kepercayaannya di Surabaya untuk merapikan Kemensos, yang menurut Fahrul, perlu pembuktian.

“Harus dibuktikan, ada hasil yang signifikan dan perbaikan manajerial di Kemensos. Merapikan data-data, terutama data kependudukan yang berkaitan dengan bansos,” tuturnya, Selasa (5/1).

Sementara blusukan, kata Fahrul, adalah gaya lama, sekadar pencitraan untuk kepentingan politik tertentu.

“Sambil menunggu langkah strategis, [blusukan] ini bagian dari menunggu, setidaknya ada yang ditampilkan di media,” ujarnya, menjelaskan strategi blusukan seorang pejabat.

Mengaitkan Pilgub DKI 2022

Semakin menjadi perhatian, karena Risma, blusukan di wilayah administrasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Maka Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, pun menyampaikan pandangannya.

Ia, menengarai kepentingan Risma rajin blusukan adalah untuk unjuk gigi di hadapan Anies, menjelang kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, di 2022 mendatang.

“Lagi saling bersaing. Lagi saling adu kuat. Bisa saja Risma sedang dipersiapkan PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2022. Jika Pilkadanya diadakan di 2022,” kata Ujang.

Blusukan Boleh, Asal Kemensos ‘Aman’

Sebenarnya, aksi blusukan Risma, memang tidak keliru, selama Kemensos, ‘aman’.

Tetapi masyarakat luas juga mengetahui jika ia, menggantikan rekan separtainya, Juliari P Batubara, yang terseret kasus korupsi dana bansos COVID-19.

Artinya, Kemensos, memang tidak sedang baik-baik saja. Itu mengapa, kebiasaan lama Risma [blusukan] justru menuai kritik.

Baca Juga: Blusukan Mensos Risma Jadi Sorotan Para Pengamat Politik

Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai Risma telah membuang-buang waktu.

Sebab, menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah Kemensos yang seharusnya segera dibenahi.

“Bukan [berarti] blusukan ini jelek, tapi Bu Risma, ini perlu ingat, ia menggantikan menteri yang korupsi, yang berasal dari partai yang sama, PDIP,” pesan Hendri, Rabu (30/12) lalu.

Fokus Tata Kelola Pendistribusian Bansos

Menurut Hendri, pekerjaan Risma sekarang adalah fokus pada tata kelola pendistribusian bansos ke tangan masyarakat yang terdampak pandemi.

“Mestinya [Risma] perbaiki sistem distribusi dan action. Ini ‘kan covid belum turun. Blusukannya nanti saja, setelah sistem selesai,” tegas Hendri.

Jabatan Mensos, lanjutnya, sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk pencitraan, hanya karena ambisi politik tertentu.

Lantaran masyarakat, menurut Hendri, berharap Risma dapat membenahi Kemensos sepeninggalan Juliari.

Manuver Politik

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, bahkan menilai Risma, tak sekadar bekerja sebagai Mensos.

Di balik itu semua, ia, melihat ada manuver politik yang dilakukan untuk menuju ajang pemilu berikutnya.

“Saya lihat gaya ini [blusukan Risma] bagian manuver politik,” kata Jerry, Selasa (5/1).

Blusukan Risma, lanjutnya, meniru apa yang telah Jokowi lakukan selama ini.

Sejak menjabat Gubernur DKI pada 2012 silam, hingga memasuki masa kepresidenannya di periode kedua.

Jerry, bahkan blak-blakan menilai Risma, menjadi salah satu kader PDIP yang disiapkan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Meskipun tidak sendirian, karena juga diprediksi akan terjun pula Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Upaya Menjegal Anies

Maka itu, Jerry, menilai Risma harus membuktikan sepak terjangnya di kancah nasional.

Lantaran selama ini, Risma hanya dikenal sebagai Wali Kota Surabaya, dua periode.

“Mensos tempat yang strategis untuk melangkah lebih jauh. Tinggal racikan dan ramuan politiknya seperti apa,” kata Jerry.

Lebih lanjut, ia, juga menilai aksi blusukan Risma, sebagai upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang isunya juga santer akan bertarung di Pilpres 2024.

“Barangkali blusukan ini juga salah satu strategi politik untuk menjegal Anies di DKI, dan untuk running 2024 mendatang,” tutup Jerry.

Gembong-Hasto Bela Risma

Mendengar berbagai kritikan yang mengarah kepada kader partainya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, pun memberikan pembelaan.

“Enggak ada, Risma bekerja bukan untuk pencitraan,” tegas Gembong, Selasa (5/1).

Menurutnya, Risma blusukan untuk memetakan masalah sosial yang ada di DKI.

“Untuk memastikan keberadaan para tunawisma dan PMKS [penyandang masalah kesejahteraan sosial], agar Kemensos dapat menangani dengan baik dan tuntas,” imbuh Gembong.

Risma, lanjutnya, juga tidak mau sekadar menerima laporan dari bawahan.

“Beliau ingin melihat secara langsung, dan mencari solusi kebijakan yang tepat untuk para tunawisma dan PMKS,” beber Gembong.

Tak Hanya Blusukan di Jakarta

Begitu pun dengan Hasto, yang membantah Risma hanya melakukan aksi blusukan di Jakarta.

Sejak menjabat Mensos, ia mengklaim, Risma sudah blusukan ke seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ke Ponorogo, Jatim, beberapa waktu lalu.

“Risma, melakukan blusukan bukan hanya akan di Jakarta, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kerjanya sebagai menteri sosial,” tegas Hasto, Selasa (5/1).

“Pada akhir tahun lalu, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo, untuk bertemu penyandang disabilitas,” imbuhnya.

Hasto pun menjelaskan, karakter kepemimpinan Risma, memang turun dan menyapa rakyat.

Khususnya mereka yang miskin, terpinggirkan, pun yang mendapat perlakuan tidak adil [wong cilik rakyat Marhaen].

“Tradisi blusukan ini juga dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, ketika beliau menjadi Gubenur,” kata Hasto.

“Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat,” sambungnya.

Klarifikasi Kemensos

Pasca dilantik, Mensos Risma, memang langsung melakukan aksi blusukan.

Di mana dari hasil blusukannya itu, Risma, menemukan tuna wisma dan gelandangan di sejumlah titik di Jakarta.

Kemensos, menyatakan bahwa tujuan blusukan Risma adalah untuk mengetahui permasalahan sosial yang terjadi di Ibu Kota.

Selain DKI, Risma juga sudah turun langsung ke Ponorogo dan Mojokerto, Jatim.

“Ini sebetulnya ingin memastikan bagaimana kondisi permasalahan sosial yang ada di wilayah masing-masing.”

Demikian akuan Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan Kemensos, Herman Koswara.

  • Bagikan
ngelmu.co