Berbagai Polemik Muncul, Pengalihan Transaksi Janggal 349 T dan Kasus BTS 4G?

Polemik Pengalihan Kasus BTS
Ilustrasi suap

Ngelmu.co – Belakangan ini muncul berbagai polemik ke tengah publik. Mulai dari soal Jakarta International Stadium (JIS), hingga Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Benarkah, berbagai polemik itu muncul untuk menjadi pengalih isu?

Dari transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan juga kasus korupsi proyek BTS 4G yang merugikan negara Rp8 triliun?

Melalui media sosial Twitter pribadinya, Faizal Assegaf yang menyebut dirinya sebagai seorang kritikus, membagikan dua tulisan.

Pertama pada 28 Juni 2023, Faizal membagikan tulisan bertema ‘Pengalihan Skandal 349 Triliun dan Kasus BTS’.

Kedua pada 6 Juli 2023, Faizal membagikan tulisan bertema ‘Skandal BTS, Rumput JIS yang Disalahkan’.

Berikut selengkapnya:

28 Juni 2023 (@faizalassegaf)

Tuduhan penistaan agama terjadi di pesantren modern Al Zaytun, sudah berlangsung lama.

Lagu lama, rupa macam isu tanpa henti selalu disemburkan saat musim perhelatan pilpres tiba.

Di mana pro dan kontra berlatar belakang agama dan politik kekuasaan, saling beradu.

Apa sebenarnya yang terjadi di Al Zaytun? Umat Islam tentu sangat mudah mendapatkan informasi valid.

Bila saja aktor di lingkaran kekuasaan Jokowi, tidak ikut bermain api.

Namun Jokowi, Ma’ruf Amin, Moeldoko, Mahfud Md, dan Menag justru terkesan lebih sibuk menggoreng isu panas tersebut.

Wajar bila publik mencurigai ada kepentingan politik licik dan penuh tipu muslihat di antara kawanan pejabat negara.

Akibatnya, umat Islam yang menuntut transparansi seputar Al Zaytun justru digiring menjadi terkotak-kotak dan saling melempar prasangka tak semestinya.

Ihwal itu makin menegaskan, bahwa rezim Jokowi, memang hobinya memanfaatkan momen dan isu-isu sensitif yang diduga untuk mengalihkan rakyat.

Dari skandal besar kejahatan korupsi Rp349 triliun, dan kasus BTS yang diduga menyeret keluarga inti Megawati, yakni suami Ketua DPR RI Puan Maharani.

Di sisi lain, munculnya kontroversial Al Zaytun, tidak lepas dari dinamika peta politik elektoral yang makin memanas jelang 2024.

Yakni, basis dan jaringan pesantren yang berada di Jawa Barat itu, punya pengaruh penggalangan politik yang signifikan.

Menjadi rebutan para capres dan kelompok partai politik.

Tak heran, acap kali isu Al Zaytun hadir di ruang publik, menjadi sensitif dalam aneka pertentangan.

Sebenarnya, bukan hanya Al Zaytun, tapi sejumlah pesantren besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah pun saat musim pemilu tiba, selalu terseret dalam ketegangan dan krusial.

Dalam situasi tersebut, tentunya umat Islam mesti lebih jeli dan cerdas untuk menyikapi.

Agar tidak terjebak diobok-obok oleh permainan aktor yang berada di balik operasi politik kekuasaan yang makin terlihat sibuk memompa isu Al Zaytun untuk mengalihkan rakyat dari serangkaian skandal besar kejahatan korupsi di lingkaran Istana.

Umat Islam harus memperkuat ukhuah yang solid.

Matang dalam menghadapi serbuan propaganda politik rezim Jokowi yang belakangan makin frustasi menghadapi kuatnya arus gerakan perubahan yang menuntut keadilan.

Lantas, bagaimana cara mengakhiri polemik Al Zaytun? Sangat mudah! Para ulama dan umat Islam cukup menggunakan pendekatan tabayun.

Cara yang sederhana, sebagaimana diwariskan oleh Baginda Rasul Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

Bukan terjebak saling prasangka!

6 Juli 2023 (@faizalassegaf)

Pekan lalu, sejumlah menteri membuat keonaran di ruang publik dengan memompa isu seputar polemik Al Zaytun.

Upaya itu dibuat, agar sidang perdana kasus Base Transceiver Station (BTS), redup.

Tak berhasil, kini saat sidang kedua kasus BTS digelar, nama Jokowi terseret.

Muncul kawanan pejabat di lingkaran Istana, terpaksa jadi badut dan bikin heboh, bermain rumput-rumputan.

Kesan norak itu demi apa, kalau bukan pengalihan isu.

Sudah biasalah, para menteri berakrobat, lucu-lucuan dengan berbagai alasan yang tersirat.

Publik tentu terbiasa menyaksikan tiap gerak-gerik dan apa saja yang terjadi di lingkaran kekuasaan.

Rakyat makin sensitif, lantaran yang menonjol dari Jokowi adalah kegemarannya berbohong.

Namun, kali ini perbadutan politik yang dilakoni Jokowi maupun pembantunya, tidak lagi manjur.

Terbukti, perhatian rakyat tetap tertuju pada skandal BTS.

Kasus kejahatan korupsi Rp8 triliun itu telah mengguncang Istana.

Maklum, sejumlah nama orang kuat di lingkaran keluarga inti Ketum PDIP Megawati, diduga terlibat.

Sebelumnya, suami Ketua DPR Puan Maharani bernama Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro, menggegerkan publik.

Kini, Johnny G Plate buka-bukan keterlibatan Jokowi.

Johnny Plate yang merasa terzalimi, beri sinyal kuat di persidangan, bahwa proyek BTS yang sangat lezat itu sepenuhnya dilakukan atas arahan Jokowi.

Berbagai spekulasi pun menggulir. Isu panas itu membuat panik situasi di gorong-gorong kekuasaan.

Satu per satu menteri terpaksa bermain lompat kodok di atas rumput. Walhasil, seantero negeri dibuat heboh.

Situasi itu muncul bersamaan dengan pemberitaan Jokowi terseret skandal BTS yang membuat mendidih ruang publik.

Namun, di jejaring media sosial, para buzzer Istana sibuk melempar kebencian pada rumput JIS.

Rakyat yang cerdas tentu bisa menyimpulkan:

“Hampir seluruh media massa memberitakan nama Jokowi terseret kasus BTS, kok, lucunya rumput JIS, tiba-tiba yang disalahkan.”

Sudahlah, soal rumput di JIS, monggo diubrak-abrik semau kalian.

Toh tidak efektif mengalihkan fokus seluruh rakyat pada kejahatan korupsi BTS.

Tanyakan pada rumput yang bergoyang, mengapa rakyat makin gusar dengan kekuasaan yang korup?!

Baca juga:

Sebagai informasi, jaksa penuntut umum (JPU), meminta majelis hakim menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan mantan Menkominfo, Johnny G Plate dkk di kasus korupsi proyek BTS 4G dengan kerugian negara Rp8 triliun.

Hakim akan memutuskan nasib eksepsi Plate atas dakwaan jaksa, pekan depan, Selasa (18/7/2023).

Di sisi lain, Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga sudah dibentuk untuk mengusut tuntas transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu.

Masa tugas Satgas TPPU untuk menyelesaikan pengusutan tersebut adalah hingga Desember 2023.