Ngelmu.co – DPRD Jabar kritik kinerja Ridwan Kamil (Emil) dan Uu Ruzhanul Ulum, usai setahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar).
DPRD Jabar Kritik Kinerjanya, Emil: Agak Kurang Fair
Namun, menanggapi hal tersebut, Emil justru merasa penilaian atas kinerjanya kurang adil, karena menurutnya, tahun 2019 belum berakhir.
“Jadi kalau menilai setahun saya melalui proyek strategis, agak kurang fair, karena proyeknya lagi setengah matang,” tutur Emil, seperti dilansir Pikiran Rakyat, Jumat (6/9).
Ia pun meminta, agar penilain kinerjanya bisa dilihat setelah Desember nanti, karena program-programnya, terutama fisik, rata-rata sudah selesai di-eksekusi.
“Bukan di tengah jalan, makanya saya bilang, kepemimpinan saya ini lebih fokus pada peletakan fondasi reformasi. Panennya belum terjadi, tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai,” imbuhnya.
Wujud Legacy Awal Tak Terlihat
Sebelumnya, yang menjadi salah satu catatan besar DPRD terkait kinerja Emil dan Uu adalah soal pengelolaan anggaran yang kurang maksimal.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Jabar, Fraksi Demokrat, Asep Wahyuwijaya.
Menurutnya, Emil dan Uu memiliki dua kesempatan mengelola anggaran, yakni 30 persen sisa anggaran era Ahmad Heryawan di tahun 2018, dan 100 persen anggaran murni untuk tahun 2019.
Namun, Asep menyebut, sejauh ini tak terlihat bukti konkret dari visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar itu.
Bahkan, ia menilai, keduanya terlalu sering menggembar-gemborkan program, tetapi belum juga menyentuh aspek fundamental.
“Wujud legacy awal tidak terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi,” kata Asep.
“Tapi kalau 2019 ‘kan full kewenanganya, kalau jadinya (program) Bandros, Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk unggulan,” lanjutnya, seperti dilansir Kompas, Kamis (5/9).
Kondisi itulah, yang menurut Asep, berbanding terbalik dengan beragam polemik yang muncul dari Emil sendiri.
Komunikasi Jadi Poin DPRD Jabar Kritik Kinerja Emil-Uu
Seperti wacana pemindahan Ibu Kota Jabar, isu pemekaran daerah, hingga komunikasi Emil-Uu dengan DPRD yang berjarak.
“Urusan komunikasi dan koordinasi harusnya 6 bulan pertama sudah tuntas, agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah 1 tahun, dia menutupnya dengan polemik,” kata Asep.
Ia juga menyoroti sejumlah program unggulan yang tampak memukau, tapi saat eksekusi, justru keteteran.
Seperti revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah dan sungai Kalimalang, Bekasi.
“Pangandaran juga yang katanya mau dibikin kayak Hawai baru fondasi, Kalimalang tidak jelas,” tuturnya.
“Kalau tahu Kalimalang itu bukan kewenangan provinsi kenapa sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai,” sambung Asep.
Waktu Kerja Bergeser: Ini Penyakit Menahun
Sementara itu, anggota DPRD Jabar, Fraksi Gerindra, Daddy Rohanadi, mengkritisi serapan anggaran yang masih minim, dan proses lelang yang dikerjakan menjelang akhir tahun.
“Ini penyakit menahun, siklus seperti itu. Curva S disebutnya. Serapan itu selalu baik di ujung (akhir tahun). Salah satunya karena kontrak (lelang) yang bergeser, harusnya Maret-April, ini (malah) Juni atau Juli,” tegasnya.
Ia pun menyayangkan hal tersebut, mengingat Pemprov Jabar kerap meminta DPRD cepat dalam mengambil keputusan.
“Artinya ada banyak faktor. Kontrak mulai kapan, kenapa bisa terlambat, padahal dewan dikejar untuk ketok palu secepatnya,” kata Daddy.
“Itu pertanyaan buat kami. Soal tender, mundur alasannya termin, artinya berarti perencanaan kita tidak bagus,” pungkasnya.
