Kepala BPIP Musuh Terbesar

Kepala BPIP Yudian Wahyudi: Musuh Terbesar Pancasila itu Agama, Bukan Kesukuan

Diposting pada 4.016 views

Ngelmu.co – Berbincang dengan Detik, Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi, membahas soal asas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia membeberkan awal mula dasar negara RI, itu ‘dibunuh’ secara administratif, hingga menyebut agama sebagai musuh terbesar falsafah bangsa.

Kepala BPIP Sebut Agama Musuh Terbesar Pancasila

Seperti diketahui, Pancasila telah diterima oleh mayoritas masyarakat, sebagai satu-satunya asas kehidupan.

Terlukis dari dukungan dua ormas Islam terbesar Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sejak 1980-an.

Namun, memasuki era reformasi, asas-asas organisasi—termasuk partai politik—diperbolehkan untuk memilih selain Pancasila, contohnya Islam.

Sebagai bukti jika Orde Baru yang dianggap semena-mena, benar-benar telah usai.

“Dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif,” kata Yudian, kepada tim Blak-blakan detik.com, seperti dikutip Ngelmu, Rabu (12/2).

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” sambungnya.

Lebih lanjut Rektor Universitas Islam Negara (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, itu mengatakan, NU dan Muhammadiyah mendukung Pancasila, dan tak pernah memaksakan kehendak.

Konsep Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk seperti Indonesia, kata Yudian, merupakan anugerah terbesar dari Tuhan.

Sementara dari sisi sumber serta tujuan, Pancasila menjadi religius karena kelima sila yang terkandung di dalamnya, mudah ditemukan dalam enam kitab suci agama yang diakui secara konstitusional di Indonesia.

“Tapi untuk mewujudkannya, kita butuh sekularitas, bukan sekularisme. Artinya, soal bagaimana aturan mainnya, kita sendiri yang harus menentukannya,” kata Yudian.

Ketika ditanya, mengapa dirinya menerima amanah sebagai Kepala BPIP—menggantikan Yudi Latief yang mengundurkan diri pada Juni 2018—Yudian menyebutnya sebagai bentuk jihad mempertahankan NKRI.

Sempat Membuat Kebijakan Pelarangan Cadar

Menelusuri perjalanan Yudian, semasa menjabat rektor, ia sempat membuat kebijakan melarang penggunaan cadar bagi mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga.

Dengan mengeluarkan surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal pembinaan mahasiswi bercadar, tertanggal 20 Februari 2018.

Jelas, kebijakan Yudian menuai protes dari berbagai pihak, meskipun tak menampik, ada juga yang mendukung.

Baca Juga: Lolosnya Disertasi Kontroversial Jadi Bukti Kegagalan: Rektor UIN Suka Layak Dicopot

Tak berbeda jauh, pernyataannya kali ini pun menuai kontroversi, di antaranya adalah para politisi yang mengaku tak habis pikir, hal tersebut terlontar dari seorang Kepala BPIP.

“Pernyataan radikal Ketua BPIP itu a-historic dan irrational. Presiden Sukarno dan Suharto tak jadikan Agama sebagai musuh Pancasila. Bung Karno muliakan Agama dalam relasi dengan Pancasila (saat di BPUPKI, Panitia 9 maupun PPKI). BPIP tidak dibentuk untuk bikin gaduh seperti ini,” tegas Wakil Ketua Majlis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid.

Kritik senada juga muncul dari politikus Partai Gerindra, Fadli Zon.

“Kepala BPIP ini tuna sejarah dan tak ngerti Pancasila. Ia membenturkan agama sebaga musuh terbesar Pancasila. Bubarkan sajalah BPIP ini, karena justru menyesatkan Pancasila dan mengadu domba anak bangsa,” tuturnya.

“Faktanya yang pernah merobek nilai-nilai Pancasila itu ‘kan PKI, Mas. Kok agama jadi tertuduh?” tanya anggota DPR RI A-411 F-PKS, Tifatul Sembiring.

Tokoh Papua, Christ Wamea pun tak sepakat dengan pernyataan Yudian.

“Agama sebagai jantung pemersatu. Pancasila ada karena agama, kok kepala BPIP Yudian Wahyudi sebut agama jadi musuh terbesar pancasila. Kenapa pada rezim ini agama di-obok-obok. Kerja mereka hanya bikin gaduh,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Yudian, terus menuai perdebatan, khususnya di media sosial.

Mayoritas menilai, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang bersangkutan tak layak mengucapkan hal demikian.