Ngelmu.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sama-sama merespons pernyataan Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis yang menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mundur jika menyerah dalam menangani COVID-19.
PKS Ingatkan Etika Berpolitik
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, membela dengan mengingatkan jika harus ada etika, dalam berpolitik.
“Di dalam berpolitik itu ‘kan harus ada etika. Nah, kemudian pada saat gubernur yang kita usung kemarin, kita menangkan, ya, harus kita dukung sampai selesai tugasnya,” tuturnya, Senin (25/1) kemarin.
“Bahkan, bagaimana kita [berupaya agar] bisa membantu Pak Anies untuk terus menyukseskan program-program kegiatannya,” sambung Yani, mengutip Detik.
Lebih lanjut, ia pun meminta kepada Ali untuk memberikan kesempatan kepada Anies, menyelesaikan masa jabatannya hingga 2022.
“Jadi, kita memberikan kesempatan Pak Anies untuk menyelesaikan tugasnya sampai berakhir tahun 2022,” kata Yani.
“Karena kami melihat juga, apa yang dilakukan oleh Pak Anies, sudah cukup baik untuk membangun Jakarta,” imbuhnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Peroleh Penghargaan Sebagai Gubernur Inspirasi Indonesia
Di sisi lain, Yani juga menanyakan maksud dari pernyataan Ali, apakah muncul dari pribadi atau bukan.
“Ya, itu kembali, dia membuat pernyataan apakah pernyataan pribadi, ataukah partainya,” ujarnya.
Di akhir, Yani, meminta kepada kader partai pendukung untuk konsisten mendukung Anies.
“Ya, kalau itu yang terjadi, memang seharusnya seperti itu sebagai partai pengusung. Karena itu, kita harus konsisten terhadap perjuangan yang kita lakukan,” tutupnya.
PDIP DKI Nilai Pernyataan Ali Sebagai Tamparan Keras
Sementara Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Ima Mahdiah, menilai pernyataan Ali sebagai tamparan keras untuk Anies.
“Ini merupakan tamparan yang keras bagi Pak Anies, karena datang dari partai pendukung,” tuturnya, Senin (25/1).
Ima yang menilai Anies terkesan menyerah dalam penanganan COVID-19, juga mengaku kecewa.
“Tetapi memang saya pribadi juga kecewa, dengan kesan bahwa Pak Gubernur, menyerah, dan menyerahkan permasalahan covid kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
“Tidak mencerminkan sifat ksatria sebagai seorang pemimpin,” lanjut Ima.
Menurutnya, aturan yang dibuat untuk penanganan COVID-19, baru bisa dijalankan jika Pemprov, bersikap tegas.
“Masukan saya masih sama, sejak Pemprov memutuskan mengambil langkah penanganan covid,” kata Ima.
“Aturan tegas baru bisa dilakukan, jika Pemprov tegas dan konsisten. Sayangnya, itu tidak dilakukan,” kritiknya.
Sebelumnya, Ali Lubis meminta Anies mundur dari kursi Gubernur DKI Jakarta.
Sebab, ia menilai Anies, menyerah menghadapi COVID-19, karena meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan di Jabodetabek.
Berikut pernyataan selengkapnya yang ia sampaikan secara tertulis:
Aksi spektakuler Anies yang selama ini dipertontonkan untuk melawan COVID-19 di DKI Jakarta, mendadak hilang-lenyap dalam pemberitaan media nasional.
Aksi spektakuler tersebut, terlihat dari beberapa pergub yang dikeluarkan.
Bahkan bersama DPRD, mengeluarkan perda terkait penanganan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Jakarta.
Bukan sekadar aturan-aturan saja, bahkan sanksi bagi warga Jakarta pun dirumuskan untuk melawan COVID-19.
Namun, apa daya, banyaknya peraturan dan ancaman sanksi yang dirumuskan, tidak mampu meredam sang virus.
Bahkan rem darurat pun dilakukan, tapi tetap tak maksimal hasilnya. Sampai pada akhirnya, tersiar kabar, Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih kordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta.
Menurut Ali, alasan Anies meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi adalah agar ada peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah penyangga Jakarta.
Sebab, seperempat pasien COVID-19 dari Bodetabek, selama ini memang dirawat di Jakarta.
“Terkait hal di mana Anies, meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta, menimbulkan pertanyaan besar, apakah Anies, nyerah lawan COVID-19?,” kata Ali.
“Jika seperti itu, sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur,” sambungnya dalam pernyataan.
Merespons pernyataan kadernya, Habiburokhman selaku Ketua Mahkamah Partai Gerindra, juga mengaku telah menegur Ali.
“Secara bahasa, kritik Pak Ali terlalu keras. Sebagai Ketua Mahkamah Partai, saya sudah tegur dan ingatkan,” akuannya, Senin (25/1).
Namun, Habiburokhman menyebut kritikan Ali kepada Anies, muncul karena kegundahan yang menumpuk.
Menurut Habiburokhman, Ali, khawatir terhadap kasus COVID-19 di Jakarta Timur.
