Berita  

Respons Tegas MUI, NU, dan Muhammadiyah Atas Tudingan Radikal pada Din Syamsuddin

MUI NU Muhammadiyah Bela Din Syamsuddin

Ngelmu.co – MUI [Majelis Ulama Indonesia], NU [Nahdlatul Ulama], dan Muhammadiyah, merepons tegas tudingan radikalisme yang mengarah kepada Din Syamsuddin.

Sebelumnya, GAR ITB [Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung] melaporkan Din kepada KASN [Komisi Aparatur Sipil Negara].

MUI

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, pun buka suara.

Ia menilai, tudingan Din, terlibat radikalisme, merupakan gerakan sistematis.

Sudarnoto pun khawatir, ada gerakan yang menjadikan isu radikalisme untuk mendiskreditkan tokoh, ulama, umat, bahkan agama Islam sendiri.

Ada kemungkinan, lanjutnya, dengan dalih radikalisme, spirit Islamofobia pun ditebar.

“Tidak menutup kemungkinan setelah Prof Din, tokoh atau ulama kritis lainnya akan dikenakan tuduhan yang sama oleh kelompok Islamofobia ini.”

Demikian kata Sudarnoto, secara tertulis, mengutip Tempo, Jumat (12/2) kemarin.

Menyinggung Ulama Dunia

Lebih lanjut, ia menilai, tudingan ini justru akan menyinggung perasaan para ulama dunia, sekaligus merugikan kepentingan bangsa.

Pasalnya, Din merupakan tokoh dan ulama penting yang diakui [dan juga terlibat pada pertemuan ulama dunia di Bogor, beberapa tahun yang lalu].

“Ini adalah tuduhan dan fitnah keji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kepada seorang tokoh dan pemimpin Muslim penting tingkat dunia yang sangat dihormati,” tegas Sudarnoto.

Ia juga mengatakan, selama ini, Din telah mempromosikan wasatiyatul Islam [Islam moderat] di berbagai forum dunia.

Masyarakat pun dapat melihat bukti serta rekam jejak Din untuk memahami pandangan dan sikapnya terhadap radikalisme.

“Bahkan, tak segan-segan beliau mengkritik siapa pun yang menangani radikalisme, ekstrimisme, dengan cara-cara radikal dan ugal-ugalan,” kata Sudarnoto.

Ia juga meminta, pihak dan kelompok mana pun berpikir ulang, dan mempertimbangkan kembali tudingan mereka terhadap Din.

NU

Tudingan juga ditepis Ketua PBNU Marsudi Syuhud, yang mengaku belum menemukan contoh konkret Din, termasuk seorang yang radikal.

“Tuduhan radikalisme terhadap tokoh Din Syamsuddin oleh pihak tertentu, sampai detik ini, saya belum bisa menemukan contoh konkret yang menggambarkan beliau adalah seorang yang radikal.”

“Dalam bahasa lain, ‘tathoruf’, sebagaimana gambaran pikiran kita ketika diarahkan kepada sebuah kelompok yang ‘distempel’ radikal pada umumnya,” tegas Marsudi, mengutip Detik, Jumat (12/2).

“Begitu pula ketika kata ‘radikal’ yang diarahkan kepada beliau, sebagai seorang pemimpin ‘jam’iyah almutathorifah’,” imbuhnya.

“Hidung saya belum bisa membau-bau itu sampai saat ini,” lanjutnya lagi.

“Apakah ini karena hidung saya lagi kena flu, sehingga tidak berfungsi dengan baik, atau telinga saya yang ‘kopoken’ sehingga belum bisa mendengarkan statement Pak Din yang masuk kategori radikal,” kata Marsudi.

Tuntut Bukti, Agar Tak Jadi Fitnah

Maka itu ia meminta, pihak yang menuding Din radikal untuk membuktikan. Jangan sampai hanya menjadi fitnah.

“Agar tuduhan ini tidak disebut ‘fitnah’, maka saya minta kepada pihak-pihak yang mempunyai data keradikalan beliau, dan yang terutama pihak-pihak yang melaporkan beliau, harus menyampaikan ke publik, bentuk radikal apa yang beliau lakukan,” jelas Marsudi.

Baca Juga: Tawakal, Din Syamsuddin Siapkan Koper Berisi Pakaian Hingga Al-Qur’an

Marsudi sendiri, mengaku mengenal Din sebagai orang yang menyerukan Islam tengahan, sekaligus aktif hingga internasional.

“Selama ini, saya dengan beliau bersama-sama, memasarkan Islam ‘wasathiah’, Islam Rahmatan lillalamin,” tuturnya.

“Yang tidak hanya di Indonesia. Namun, di International. Di forum tokoh dunia, baik di Vatican bersama Holy Pop Fraciscus, atau tokoh-tokoh seluruh agama di banyak event dunia,” sambung Marsudi.

“Mohon sekali lagi, agar kiranya pihak yang menyampaikan bahwa beliau radikal, kiranya bisa membuktikan hal tersebut,” tegasnya.

“Jangan sampai hal ini dianggap memfitnah, dan bahkan bisa kena jerat hukum sendiri,” imbaunya lagi.

Muhammadiyah

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, juga menilai tudingan ini salah alamat.

“Tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat,” tegasnya, secara tertulis, mengutip Detik, Jumat (12/2).

“Saya mengenal dekat Pak Din, sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antarumat beragama, baik di dalam maupun luar negeri,” imbuhnya.

“Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep ‘Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah’ di PP Muhammadiyah, sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar,” jelas Mu’ti.

Bicara Bogor Message

Ia juga menyampaikan, bahwa Din, telah memprakarsai serta menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor [semasa menjadi utusan khusus Presiden Jokowi untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban].

Di mana pertemuan tersebut melahirkan ‘Bogor Message’ yang berisi tentang wasathiyah Islam [Islam moderat].

“Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word,” kata Mu’ti.

“Pak Din adalah moderator ACRP [Asian Conference of Religion for Peace] dan co-president of WCRP [World Religion for Peace],” ujarnya.

“Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar-iman,” sambung Mu’ti.

“Jadi sangatlah keliru, menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal,” kritiknya.

Latar Belakang Din

Mu’ti juga bicara tentang latar belakang Din, sebagai akademisi–sosok profesor terkemuka.

“Sebagai akademisi dan ASN, Pak Din adalah seorang guru besar politik Islam yang terkemuka,” tuturnya.

“Di UIN Jakarta, Pak Din adalah satu-satunya guru besar Hubungan Internasional,” sambung Mu’ti.

“Secara akademik, FISIP UIN sangat memerlukan sosok Pak Din,” lanjutnya lagi.

“Saya tahu persis, di tengah kesibukan di luar kampus, Pak Din masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi,” beber Mu’ti.

Alasan Din Mengkritik

Ia juga menjelaskan, kritik yang selama ini keluar dari sosok Din, merupakan bagian dari panggilan iman, keilmuan, serta tanggung jawab kebangsaan.

“Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak antikritik yang konstruktif,” ujar Mu’ti.

Dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, lanjutnya, akan lebih baik jika semua pihak berpikir dan bekerja serius.

“Mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama,” kata Mu’ti.

Saat ini, sambungnya, waktu untuk semua elemen bangsa bersatu dan bekerja sama.

“Dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah publik,” tegas Mu’ti.

Respons Din Atas Tudingan Radikal

Din, memilih untuk tidak mengomentari dan menanggapi hal ini, “Tidak ada komentar [dari saya],” ujarnya, mengutip Republika, Jumat (12/2).

Sebelumnya, GAR ITB melaporkan Din ke KASN, berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

Awalnya, pelaporan itu sudah masuk ke KASN lewat email dan surat, pada Oktober 2020.

Namun, GAR ITB memutuskan untuk langsung mendatangi KASN.

Pihaknya berharap, pelaporan tersebut dapat segera ditanggapi.

Adapun salah satu isi laporannya adalah soal sikap Din yang dianggap mengeksploitasi sentiman agama.