Ngelmu.co – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terus melayangkan sindiran ke arah Partai NasDem, usai parpol yang diketuai oleh Surya Paloh itu menyatakan dukungannya untuk Anies Baswedan, maju sebagai capres di 2024 mendatang.
‘Jangan Ngaku Dukung Jokowi’
Teranyar, Hasto menyinggung partai dalam koalisi pemerintahan yang menurutnya tidak setia dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menyebut partai itu mengaku mendukung pemerintahan Jokowi, tapi juga dekat dengan partai yang rajin mengkritik pemerintah.
“Jangan kita tidak berdisiplin. Mengaku mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Ma’ruf Amin, sampai akhir tahun, tapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi.”
Demikian pernyataan Hasto di peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Hasto memang tidak menyebut secara gamblang partai yang ia maksud.
Namun, NasDem yang merupakan partai pendukung pemerintah, saat ini tengah dekat dengan opisisi, yakni PKS, dan juga Partai Demokrat; dalam rangka penjajakan koalisi.
Bahkan, ketiga partai itu juga sedang mematangkan koalisi untuk mendukung Anies di Pilpres 2024 nanti.
Soal Etika
Sebelumnya, Hasto juga menyebut deklarasi Anies sebagai capres, menjadi persoalan etika di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Hal ini seiring dengan berkembangnya isu reshuffle di kabinet Jokowi; pascadeklarasi NasDem.
“Reshuffle ‘kan kewenangan dari Presiden Jokowi, tetapi kita bisa melihat persoalan etika di pemerintahan tadi.”
Demikian tutur Hasto, usai turnamen bulu tangkis persahabatan antarorganisasi pemuda dan mahasiswa di GBK Arena, Jakarta, Ahad (23/10/2022).
Hasto juga mengaku khawatir, manuver NasDem menjalin koalisi dengan parpol oposisi seperti PKS dan Demokrat, dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
Sebab, menurut Hasto, seluruh parpol dalam kabinet harus satu napas dalam menjalankan arahan Jokowi.
“Mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting, menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi.”
“Lalu, di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah,” sebut Hasto.
Baca Juga:
Terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, merespons pernyataan Hasto tersebut.
“Enggak pernah saya dengar itu dari presiden, NasDem melanggar etika.”
“Kalau presiden mengatakan NasDem jelas melanggar etika, saya pasti akan datang.”
“Akan [menemui presiden dan] saya tanya, apa yang melanggar etika?”
Jelas Paloh kepada wartawan, usai pertemuan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Wisma Nusantara, Rabu (26/10/2022).
Singgung Menteri Loyal
Seperti diketahui, NasDem menduduki tiga kursi menteri, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menhan Syahrul Yasin Limpo.
“Pak Jokowi tadi menyampaikan, [reshuffle] itu ‘kan bukan tanpa konteks. Jadi, kami dukung Pak Jokowi.”
“Ketika sudah, Pak Jokowi kami dukung, seperti saat situasi seperti ini,” kata Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Hasto juga bilang, bahwa Jokowi, butuh menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi, sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari Presiden.”
“Karena Pak Jokowi, perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama, demi menyelesaikan masalah rakyat,” sebut Hasto.
Beda Sikap Anies dan Jokowi
Terakhir, Hasto pernah menyentil NasDem yang mendukung Anies.
Sebab, Hasto menilai banyak kebijakan Anies yang berbeda dengan Jokowi.
“Kalau kita lihat persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies, berbeda dengan Presiden Jokowi,” ucapnya, Senin (10/10/2022).
Hasto juga mencontohkan kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan.
Ia menyebut Jokowi, melakukannya karena perspektif geopolitik, sementara Anies, ingin mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota.
“Ini ‘kan dua hal yang berbeda, sehingga melahirkan kontradiktif ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi, mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi.”
“Dalam penanganan banjir juga berbeda, dan lain-lain,” klaim Hasto.
