Ngelmu.co – Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, mengkritik sikap lembek Prabowo-Luhut, dalam menangani kapal aparat penjaga laut dan pencurian ikan oleh Cina di Laut Natuna.
Susi Kritik Sikap Lembek Prabowo-Luhut
Susi menyoroti jalur diplomasi yang dipilih untuk menangani kasus ini. Sebab, menurutnya, pemerintah harus bisa membedakan antara kasus pencurian ikan dengan mempertahankan persahabatan antar negara.
“Bedakan pencurian ikan dengan persahabatan antar negara. Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian Ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF),” tulisnya melalui media sosial Twitter, @susipudjiastuti, Sabtu (4/1).
Ia juga menegaskan, jika pemerintah Cina melindungi pelaku IUUF, sama saja dengan melakukan kejahatan lintas negara.
“Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime atau kejahatan lintas negara 👆👆,” lanjut Susi.
Ia menilai, membiarkan pencurian ikan bukanlah bentuk dari persahabatan dan investasi.
Selama menjabat Menteri KKP, Susi memang dikenal tegas dan bekerja nyata.
Sebab, di bawah kendalinya, kapal-kapal asing yang berani menangkap ikan secara ilegal, akan ditenggelamkan.
Sikap berbeda jelas terlihat dengan kebijakan Menteri KKP, Edhy Prabowo, yang saat ini menjabat, ia memilih tak meneruskan langkah Susi.
Sikap pemerintah yang terkesan lebih tunduk kepada investasi daripada pertahanan kedaulatan negara pun dikritik habis-habisan.
“Mau investasi atau mau nyolong? ‘Kan begitu toh? Jadi aneh kalau ada ekonom-ekonom atau pejabat-pejabat yang bicara, ‘Gara-gara penenggelaman kapal, investor takut’,” kata Susi dalam video yang ia bagikan.
“Kalian (kalau) mau investasi, bikin pabrik, beli, bikin pasar. Pasar ikan boleh, budidaya boleh. Nangkep ikan, itu urusan orang kita. Masa nangkep ikan saja harus orang asing. Memangnya kita enggak mampu apa?” imbuhnya.
Perlakukan Pencuri Ikan dengan penegakan hukum atas apa yg merrka lakukan. Dan ini berbeda dengan menjaga Persahabatan atau iklim investasi👆 pic.twitter.com/lgqmJqZkzq
— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) January 4, 2020
Prabowo Cool, Luhut Tak Ingin Ribut
Kegeraman Susi muncul, karena pemerintah Indonesia justru memilih upaya damai, yakni dengan melakukan diplomasi, daripada menangkap kapal-kapal pencuri ikan asal Cina.
“Kita cool saja. Kita santai kok ya,” kata Menteri Pertahanan, Prabowo, di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1).
Setali tiga uang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, pun meminta, agar masalah ini tak dibesar-besarkan, karena menurutnya, Indonesia tak pernah mengakui klaim Cina.
Ia justru menyebut, Cina hanya sekadar lewat di laut itu, hingga pemerintah tak bisa berbuat banyak.
“Kita tidak pernah mengakui klaim itu. Itu sederhana kok, enggak usah terlalu diributkan,” kata Luhut.
Pernyataan dua mantan jenderal TNI itulah yang akhirnya mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Mereka dinilai lembek dan tak ada garang-garangnya, jika sedang berhadapan dengan Cina.
Padahal selama ini, dua sosok menteri Jokowi itu dikenal garang, dalam beberapa kali retorikanya.
Baca Juga:Â Soal Kapal China: Nelayan Natuna Takut Melaut, Luhut Minta Jangan Ribut
Akibatnya, Cina semakin menantang kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Bahkan, kapal nelayan Cina—didampingi kapal milik otoritas pemerintahannya—terlihat masih bertahan di Laut Natuna, hingga Ahad (5/1).
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI, Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengatakan, dengan jarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna, kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan secara legal.
“Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan Cina,” kata Yudo, di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, seperti dilansir Antara, Ahad (5/1).
TNI memang telah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI untuk mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna.
Di mana operasi tersebut, kata Yudo, tetap akan dilanjutkan tanpa batas waktu, yang jelas, sampai kapal Cina betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.
Tetapi sayangnya, semangat TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI ini, tak didukung oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
