Ngelmu.co – Pemerintah berencana akan menyalurkan gas LPG 3 kilogram 9 (Kg) dengan skema terutup kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan guna menekan kebocoran subsidi ke masyarakat yang tidak berhak.
Ahok Melakukan Pertemuan dengan Mensos
Guna mematangkan rencana ini, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahja Purnama atau lebih akrab disapa Ahok, menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada Kamis (16/1/2020) lalu.
Pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Diketahui, keduanya membahas mengenai penyaluran bantuan gas LPG 3 kg untuk masyarakat yang kurang mampu dan tepat sasaran.
Seusai pertemuan, Ahok memaparkan, bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan kembali untuk memantapkan rencana penyaluran nanti yang dilakukan secara tertutup.
“Kami akan ikut rapat di Cawang. Yang jelas, kita enggak mau lagi orang yang enggak berhak, dapat, dan yang berhak malah enggak dapat,” tegasnya.
Mantan Gubernur DKI ini, sangat optimis jika tujuannya itu akan tercapai dengan koordinasi antara Pertamina dan Kemensos. Ia mengakui, data Kemensos sangat lengkap. Tidak hanya seputar biodata di kartu tanda penduduk (KTP), tapi sampai foto rumah dari warga miskin.
“Misal, Pertamina pingin bagikan tabung LPG yang 12 Kg, yang bagus untuk orang yang enggak mampu. Di lapangan dikasih kupon bisa berantem itu. Tapi kalau dengan data terpadu Kemensos bisa tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Juliari mengatakan, data yang dimiliki oleh Kemensos sudah terbukti valid. Kendati begitu, belum ada skema pasti soal penyaluran gas tabung melon itu secara tertutup.
Baca Juga: Subsidi Gas Dicabut, Tukang Bakso Menjerit: Mau Pedagang pada Mati?
Menurutnya, akan ada pertemuan lanjutan dengan Pertamina yang dipimpin langsung oleh Komisaris Utama, perwakilan Kemensoso, dan himpunan bank milik negara (Himbara).
“Kuncinya ketepatan sasaran. Supaya benar-benar rakyat yang membutuhkan yang dapat. Sejauh ini paling tepat bantuan non tunai,” tegasnya.
Ketika disinggung soal kapan implementasinya, menteri yang akrab disapa Ari itu mengaku belum tahu pastinya. Pihaknya dan Pertamina masih harus menunggu arahan Presiden.
“Tapi kami siapkan perangkat dan infrastruktur dari sekarang,” ungkapnya.
