Tegas, Dubes Hongaria untuk Indonesia Sebut Radikalisme Tak Ada Kaitannya dengan Agama

  • Bagikan
Radikalisme Tak Ada Kaitannya dengan Agama

Ngelmu.co – Dubes Hongaria untuk Indonesia Judit Pach, menegaskan, bahwa tidak ada hubungannya antara radikalisme dengan agama.

Radikalisme Tak Ada Kaitannya dengan Agama

Pernyataan ini ia sampaikan saat menjalani wawancara dengan Republik Merdeka, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Januari lalu.

Pada kesempatan tersebut, pewawancara bertanya, “Saat ini, di Indonesia, isu radikalisme kembali muncul. Bagaimana menurut Anda?”

Pach menjawab, “Radikalisme adalah hal buruk. Terlepas dari sisi mana pun Anda melihatnya.”

“Anda bisa melihatnya dari sisi kelompok Kristen sayap kanan. Anda juga bisa melihatnya dari sisi kelompok radikal Islam,” sambungnya.

“[Tetapi] Ini [radikalisme] tidak ada kaitannya dengan agama,” tegas Pach.

Radikalisme, lanjutnya, juga tidak ada kaitannya dengan budaya. “Radikalisme tidak pernah menjadi jawaban untuk apa pun,” tuturnya.

Pach pun melihat radikalisme–termasuk kelompok ekstrem kanan di Eropa–memarginalkan anak-anak serta perempuan.

“Saya percaya, ini [radikalisme] sangat-sangat berbahaya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pach, berbagi cerita soal Ibu Kota Hongaria, Budapest.

“[Kota ini disebut] Sebagai kota paling aman di Eropa. Di Budapest, Anda dapat keluar pada pukul tiga pagi, atau tengah malam, dan Anda tidak akan diganggu,” bebernya.

“Tidak ada perasaan negatif terhadap orang asing, tidak ada Xenofobia [perasaan benci, takut, waswas, terhadap orang asing atau sesuatu yang belum dikenal; kebencian pada yang serba asing]. Tidak ada hal-hal seperti itu,” jelas Pach.

Tak Ada Islamofobia di Hongaria

Wanita kelahiran 25 Januari 1983 yang sudah lima tahun bertugas di Jakarta itu juga mengatakan, bahwa tidak ada Islamofobia di Hongaria.

“Tidak ada. Tidak ada isu seperti itu. Hongaria negara yang terbuka. Namun, kami juga memiliki kebijakan imigrasi yang sangat ketat,” kata Pach.

Hongaria, imbuhnya, menentang institusionalisasi migrasi massal, meski negaranya senang menyambut imigran.

“Namun, ada perbedaan antara pengungsi dan pendatang, untuk pengungsi, Anda perlu membuktikan bahwa Anda benar-benar di posisi tersebut,” ucap Pach.

Baginya, jika seseorang datang ke sebuah negara karena percaya kehidupan akan lebih baik, maka orang itu bukan pengungsi, tetapi pendatang.

Sebagai negara berdaulat, Hongaria, kata Pach, juga berhak memutuskan apakah mereka menerima orang luar, atau tidak.

“Kami tidak punya persoalan dengan Xenofobia dan Islamofobia, tapi kami hanya bisa menampung imigran dalam jumlah tertentu [yang mampu mereka kendalikan].”

“Contohnya di Budapest, untuk urusan gastronomi, siapa pun tahu, bahwa daging terbaik bisa Anda dapat di pedagang Muslim,” sambung Pach.

Begitu juga misalnya untuk toko rempah-rempah, “Yang terbaik adalah dari Turki pun India.”

Pach yang tercatat sebagai Duta Besar termuda yang bertugas di Indonesia itu pun mengaku jika Hongaria, punya komunitas Muslim.

“Kami memiliki tiga atau empat masjid di Budapest,” ceritanya.

Alumni Universite March Bloch de Starsboroug dan Budapest Business School itu pun menyebut, masa tugasnya di Indonesia menjadi kali pertama ia bersosiaslisi dengan masyarakat Muslim [dalam jumlah besar].

“Sebelum ini, saya tidak pernah tinggal di tempat dengan masyarakat Muslim dengan jumlah besar.”

Pach yang dilantik di usia 32 tahun itu juga merupakan salah seorang Duta Besar negara sahabat–aktif memperkuat hubungan dengan Indonesia.

Tegas Menendang IMF

Pach mengaku, bahwa Hongaria, sempat berada di masa perusahaan-perusahaan Barat datang untuk memanfaatkan negaranya.

Sampai akhirnya, pemerintah mereka sadar dan mengambil keputusan penting, guna mengubah situasi.

“Prosesnya dimulai pada 2010. Di tahun itu, Hongaria mengalami situasi yang sangat mirip seperti yang dialami Yunani.”

Mereka mendekati kebangkrutan, dan memiliki utang dengan International Monetary Fund (IMF).

“Intinya, ekonomi kami dalam situasi yang sangat buruk.”

Lalu, Viktor Orban menjadi perdana menteri terpilih melalui pemilihan umum.

“Ia punya menteri ekonomi yang sangat baik, Gyorgy Matolscy, yang saat ini memimpin Bank Nasional Hongaria.”

“Ia memiliki kebijakan ekonomi yang tidak ortodoks, yang pada masa itu mengundang banyak kritik.”

Namun, kinerja mereka justru terbukti sebagai keputusan yang baik. “Empat tahun setelah kami mendekati kebangkrutan, kami menendang IMF.”

Hongaria mengumpulkan semua uang dari anggaran untuk membayar utang kepada IMF, sekaligus.

“Masalahnya dengan IMF adalah mereka percaya pada berbagai tindakan pengetatan.”

IMF, kata Pach, percaya dengan masa percobaan internasional, “Mereka meminta kami berkerja sama dengan perusahaan internasional besar.”

Padahal, Pach menjelaskan, bahwa utang justru selalu muncul dari kerja sama dengan perusahaan.

“Berbagai kebijakan penghematan yang diterapkan juga menjadi beban bagi masyarakat.”

Memegang Kendali

Ketika negaranya tak dapat lagi bertahan, pemerintah tidak menaikkan pajak, tak pula meningkatkan pendapatan untuk pemerintah, saat itulah, “Kami akan membayar utang kami, dan kami akan melakukan cara kami,” ungkap Pach.

Setelah berhasil menendang IMF, Hongaria pun menyeleksi dengan sangat ketat saat hendak memilih investor internasional untuk masuk ke negaranya.

“Untuk investor yang bergerak di sektor publik, seperti telekomunikasi dan bank [yang beroperasi dengan jumlah tenaga kerja yang kecil, tidak membagi teknologi, tetapi membawa keuntungan keluar Hongaria dan memonopoli pasar], kami menaikkan pajak mereka.”

Pemerintah Hongaria, membuat mereka membayar pajak lebih banyak.

“Kami katakan, ‘Anda membuat keuntungan yang besar, maka Anda membayar lebih banyak kepada kami’.”

Hongaria juga menyilakan para investor asing untuk memilih, “Apakah Anda membayar lebih banyak, atau Anda boleh pergi.”

Pasalnya, negara mereka terang-terangan menilai, para investor asing itu tidak memberikan banyak keuntungan untuk masyarakatnya.

“Lalu, semua orang terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti itu pada investor asing?”

Kenyataannya, Hongaria hanya memilih dengan ketat, agar tidak membuka pintu kepada mereka yang datang hanya untuk memanfaatkan.

Seperti investor yang bergerak di sektor manufaktur. Mereka membangun kawasan industri besar, dan mempekerjakan warga Hongaria [juga dalam jumlah besar].

Maka saat para pendatang itu pun bekerja sama dengan Universitas Hongaria [dalam riset dan pengembangan], memproduksi di Hongaria untuk kemudian di ekspor, “Sangat kami sambut,” aku Pach.

Itu mengapa, Hongaria punya FDI [Investasi asing langsung] yang sangat tinggi.

Sebab, kepada pihak yang datang hanya untuk mengambil keuntungan, mereka tegas mengatakan, “Tidak, kami tidak butuh Anda. Terima kasih.”

Membeli Apa yang Sempat Dilepas

Pemerintah Hongaria juga membeli kembali sektor sumber daya alam, seperti energi dan air yang sempat mereka lepas kepada perusahaan asing.

“Contohnya, pasokan air dan energi yang sempat dikontrol oleh asing, kami beli kembali.”

Pasalnya, itu merupakan utilitas nasional mereka, “Kami perlu menentukan harga untuk komoditas ini.”

Sampai saat ini, kata Pach, pemerintah Hongaria yang mengontrol harga listrik dan air.

Baca Juga: Muhammadiyah Nilai Penyematan Radikalisme-Ekstremisme ke Umat Islam Overdosis

Hongaria adalah negara yang berada di dataran rendah Carpathian, yang khas di tengah benua Eropa.

Sejak ribuan tahun lalu, Hongaria, sudah menjadi titik pertemuan berbagai bangsa.

Seperti Magyar, Celtic, Roman, Jerman, Hun, Slavia, Avar, dan sebagainya.

Hongaria mulai dikenal sebagai entitas politik di akhir abad ke-9, saat Pangeran Hongaria Arpad, menguasai dataran rendah Carpathian.

Pada 1541-1699, sebagian wilayah negeri tersebut diduduki oleh Turki Usmani.

Baru di abad ke-18, dikuasai oleh Emporium Habsburg Jerman, sebelum akhirnya di awal abad ke-20, bersama Austria, membentuk Emporium Austro-Hungaria [salah satu kekuatan utama pada masa itu].

Pasca kekalahan Perang Dunia Pertama, wilayah Hongaria modern, ditentukan dalam perjanjian di Istana Trianon, Versailles, Prancis (Juni 1920).

Di arena Perang Dunia Kedua, Hongaria yang kembali bergabung dengan Jerman pun kalah lagi (1945).

Kekalahan itu justru membuat Hongaria, menjadi satelit Uni Soviet–sebagai Republik Rakyat Hongaria.

Sampai akhirnya terbentuk Republik Ketiga Hongaria, di tahun 1990. Sekaligus mengakhiri kekuatan kubu komunis.

Pada 2004, Hongaria juga bergabung dengan Uni Eropa. Kini, negara itu menjadi salah satu yang menonjol secara ekonomi di Eropa.

  • Bagikan
ngelmu.co