Ngelmu.co – Seorang pria yang mengatakan dirinya sebagai pasien ke-10 positif terinfeksi virus Corona, menuliskan surat untuk Presiden Joko Widodo. Ia mengungkapkan kegelisahan, dan membagikannya di media sosial Twitter. Dengan harapan, apa yang ditulisnya, bisa sampai ke hadapan mata pemimpin negara.
Hingga berita ini ditulis, pasien berinisial RRP itu, masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Kota Cirebon.
Sementara surat terbuka yang ia tulis, berisi tentang kritik untuk pemerintah, terkait penanganan COVID-19, seperti lamanya hasil swab, pemangkasan birokrasi, dan beberapa hal lain.
Berikut selengkapnya, isi surat terbuka yang ditulis RRP, dari kamar isolasi RSD Gunung Jati Cirebon, Kamis (26/3) malam:
“Assalamu’alaikum Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kesehatan RI, semoga selalu diberikan kesehatan dalam situasi yang tengah kita hadapi saat ini.
Sebelumnya saya turut berduka atas berpulangnya Ibunda Bapak Presiden, semoga beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah, dan Bapak sekeluarga diberikan kesabaran dalam melewati masa-masa sulit ini.
Perkenalkan saya Riki, pasien dari Cirebon yang dinyatakan positif terinfeksi Corona, pada 14 Maret 2020 lalu. Saat ini kondisi saya jauh lebih membaik dibandingkan saat awal dirawat di unit isolasi RSD Gunung Jati Cirebon.
Infusan saya sudah boleh dicabut, alhamdulillah, senang sekali rasanya. Saat ini saya masih berada di dalam ruang isolasi, masih menunggu hasil resmi swab ke-3, 4, dan 5.
Mewakili seluruh pasien yang saat ini tengah berjuang di ruang isolasi, lewat surat terbuka ini, saya berharap bapak-bapak dapat mendengarkan keluhan dan masukan dari sudut pandang pasien.
Semoga surat terbuka ini mengalir dengan bantuan warganet di dunia maya, hingga sampai kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kesehatan.
Selama menjalani perawatan, beberapa hal yang rasanya perlu saya sampaikan antara lain:
1. Lamanya Hasil Swab Keluar
Saya amat paham, bahwa saat ini setiap hari jumlah pasien positif Corona terus meningkat. Data yang saya baca hari ini via sehatnegriku.kemkes.go.id (26 Maret), mencapai 893 pasien positif, 35 pasien dinyatakan sembuh, dan 78 meninggal.
Yang saya ketahui dari hasil diskusi dengan pihak RS dan Dinkes, seluruh hasil swab pasien dikirim ke Balitbangkes Kementerian Kesehatan di Jakarta.
Artinya, butuh waktu untuk mengirimkan sample dan menunggu hasil swab berupa surat resmi dari Balitbangkes dikirimkan ke Cirebon (dalam contoh kasus kami).
Saat pengambilan specimen COVID-19, dari pengalaman kami di Cirebon, hasil swab 1 orang saja, saat ini bisa memakan waktu minimal 7 hari untuk memastikan apakah seseorang dinyatakan benar positif atau negatif.
Tujuh hari adalah waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi seseorang terinfeksi COVID-19.
Dalam masa tunggu 7 hari tersebut, pasien dalam kondisi cemas karena menanti kepastian. Hingga hari ini pun (26/03), saya dan pasien lainnya belum mengetahui bagaimana hasil swab terakhir yang dilakukan oleh Dinkes pada 18 Maret 2020.
Sudah delapan hari kami (pasien) dan rumah sakit menunggu hasil swab, tanpa ada kejelasan. Khusus bagi saya pasien positif, swab ketiga yang dilakukan tanggal 14 Maret 2020, pun belum diketahui hasil resminya. Belum ada surat yang diterima oleh pihak RS hingga hari ini (26/03), sudah lebih dari 12 hari.
Setelah hasil swab keluar dari Balitbangkes pun, kendala selanjutnya adalah distribusi pengiriman surat resmi yang harus melewati level provinsi, kemudian dinas kesehatan kota/kabupaten setempat, dan akhirnya baru mendarat di rumah sakit tempat pasien di rawat.
Luar biasa! sebuah alur birokrasi yang amat sangat panjang! Dalam situasi genting seperti ini, apakah tidak dapat disederhanakan alur birokrasinya?
Ini baru contoh kasus di Cirebon, Pak, bisa dibayangkan jika spesimen swab berasal dari kota yang jauh lokasinya dengan Balai Besar Teknologi Kesehatan Lingkungan (BBTKL) di DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.
Atau berjauhan dengan Balai Teknologi Kesehatan Lingkungan (BTKL) di Batam, Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Ambon. Dengan proses birokrasi yang panjang, butuh berapa hari pihak RS dapat memperoleh surat resmi dari Balitbangkes/BBTKL/BTKL.
Mengapa hasil swab ini amat penting bagi kami pasien dan rumah sakit? Setelah dokter dan RS memperoleh hasil swab resmi berbentuk surat, tentu tim medis dapat melakukan serangkaian treatment yang tepat bagi pasien.
Jika terbukti positif, maka akan diberikan sejumlah obat untuk mempercepat kesembuhannya. Jika terbukti negatif, maka pasien dapat pulang ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan.
Semua tindakan berpijak pada hasil swab. Bagaimana mungkin RS dan tim medis dapat bekerja maksimal, jika status pasien saja masih belum jelas positif atau negatifnya?
Dari sudut pandang keluarga yang anggotanya dinyatakan positif seperti saya pun, kejelasan hasil swab amat sangat kami perlukan.
Hasil swab jika dinyatakan telah negatif/bersih, tentu menjadi kabar yang dapat kami sampaikan kepada ketua RT/RW, sehingga tidak lagi menimbulkan keresahan di lingkungan tempat tinggal kami.
Terkesan berlebihan? Namun, itulah kenyataannya, Pak. Tekanan sosial yang besar terutama setelah data pribadi saya bocor (nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat rumah), menjadi hal yang kami hadapi belakangan ini.
Semakin cepat pihak RS mengetahui status positif atau negatif seorang pasien, tentu akan semakin cepat pemetaan penyebaran potensi penularan virus COVID-19 bisa dilakukan.
Penetapan status PDP maupun ODP dari hasil penelusuran aktivitas pasien positif akan berjalan lebih cepat!
2. Tim Dokter yang Direpotkan dengan Urusan Birokrasi
Tugas utama tim medik yang dibentuk oleh RS saat menangani pasien Corona adalah untuk merawat secara intensif, pasien dalam status PDP maupun terlanjur positif.
Jika dokter diberikan tugas tambahan untuk rapat dengan dinas kesehatan, rapat dengan wali kota, rapat dengan dinas pendidikan, lantas bagaimana dokter bisa fokus merawat pasien secara intensif?
Tenaga dokter pun sudah telanjur terkuras dengan rangkaian rapat di sana-sini, untuk memberikan penjelasan kepada instansi setempat.
Jika memang wali kota butuh penjelasan mengenai gambaran kondisi pasien yang terinfeksi Corona, mampirlah ke RSÂ untuk melihat secara langsung warganya yang sakit, temuilah tim dokter di RS, sekaligus untuk memberikan suntikan semangat bagi tenaga medis lainnya (perawat).
Masukkan dari kami selaku pasien di RSD Gunung Jati atas kritik yang kami sampaikan antara lain:
1. Memangkas Jalur Birokrasi Penyampaian Surat Resmi untuk Melaporkan Hasil Swab kepada Provinsi, Dinkes, hingga RS
Dalam kondisi genting saat ini, gunakanlah teknologi seperti mesin fax atau yang lebih sederhana lagi, yakni scanner, untuk menyampaikan surat resmi kepada stakeholders yang saya sebutkan di atas.
Surat fisik resmi bisa menyusul, kirimkanlah softcopy surat resmi melalui Email atau Fax, agar pasien pun dapat memperoleh kepastian akan status kesehatannya dengan lebih cepat, dan rumah sakit pun dapat memberikan treatment secepat mungkin setelah mengetahui analisa Balitbangkes.
Sebagai tempat merawat pasien, rumah sakit harus menjadi pihak pertama yang diberikan informasi mengenai status pasien, sesegera mungkin, pada kesempatan pertama, tembusan dapat disampaikan kepada pemerintah provinsi maupun Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
2. Memberi Instruksi kepada Para Pemimpin di Daerah (Gubernur, Wali Kota/Bupati) untuk Tidak ‘Merecoki’ Pekerjaan Tim Dokter
Jika memerlukan data dan penjelasan, gunakanlah teknologi video call atau video conference atau teleconference.
Tidak perlulah dokter diminta mengikuti rapat berjam-jam, biarlah saat ini dokter fokus merawat pasien di rumah sakit. Gunakanlah kepekaan Bapak dan Ibu pemimpin di daerah, untuk sesekali melihat kondisi RS, datang melihat kondisi pasien meskipun terbatas via CCTV di ruang isolasi, sekaligus memberikan semangat bagi para tenaga medis yang sedang bertugas.
3. Memastikan Pasokan APD Sesuai Standar, Tetap Terpenuhi Selama Masa Krisis dan Mendistribusikannya Tidak Hanya Terfokus di Jakarta
Jika pemerintah telah merilis 132 RS rujukan, menambah 109 RS TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN, maka sebagai implikasinya secara fair, Bapak pun harus dapat menyediakan dan memastikan ketersediannya APD tetap terjaga untuk memaksimalkan pekerjaan tenaga medis.
RSD Gunung Jati, telah menerima jatah bantuan 100 APD. Namun, jumlah ini masih kurang, karena pasien dalam pengawasan (PDP) terus bertambah di ruang isolasi.
Keprihatinan atas kondisi ini, memicu berbagai komunitas di Cirebon untuk bergerak menggalang donasi agar dapat memberikan perlengkapan seperti hazmat, masker N95, face shield, goggles, head cup, masker bedah, sepatu boot, sarung tangan bedah panjang, dan sarung tangan biasa.
Jika sampai tulisan ini terbaca oleh pemimpin daerah lainnya, ingin saya sampaikan bahwa tidak perlulah Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati/Wali Kota, mencetak spanduk atau mengirimkan karangan bunga ucapan semangat bagi dokter dan tenaga medis di tiap RS Rujukan Corona, di daerahnya.
Alangkah baiknya jika Bapak dan Ibu mengalokasikan dana karangan bunga dan cetak spanduk itu, untuk penyediaan APD bagi tenaga medis di RS, yang urgensinya jauh lebih mendesak.
Mampirlah ke RS Pak-Bu, lihat bagaimana kondisi RS, progress pasien, jangan hanya tampil untuk menggelar press conference di hadapan media, saat menyampaikan data pasien positif di daerahnya.
Lindungilah warga Bapak dan Ibu dengan ide, terobosan, dan langkah nyata semaksimal mungkin, dari virus COVID-19.
Kiranya jika kita mampu melewati krisis ini, saya berharap Bapak dan para pemimpin daerah, dapat mengalokasikan insentif bagi tenaga kesehatan yang telah berjuang merawat para pasien.
Tidak hanya terbatas bagi daerah yang melaporkan status tanggap darurat saja. Namun, kepada tenaga medis di daerah yang melaporkan status PDP dan positif.
Cukup sedih rasanya ketika saya mengetahui salah satu perawat yang merawat saya sejak hari pertama di-isolasi, kemudian saat ini statusnya menjadi pasien bersama dengan saya dan pasien PDP lainnya, dirawat di gedung isolasi yang sama pula.
Saya rasa tidak akan cukup bagi kita untuk menakar jasa para tenaga medis lewat uang. Namun, insentif (apa pun bentuknya) adalah satu hal yang dapat diberikan sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada para tenaga medis saat ini.
Terakhir, semoga bapak-bapak pun dapat memberi perhatian bagi beberapa profesi yang tetap berada di garda terdepan negara kita seperti petugas Imigrasi di bandara, pelabuhan laut maupun perbatasan darat, TNI juga berpatroli membantu menjaga perbatasan, Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan banyak profesi lainnya.
Semoga surat terbuka ini bisa Bapak Presiden dan Bapak Menkes baca, di tengah masa berduka dan kesibukan kenegaraan lainnya.
Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bersatu melewati kondisi ini. Mewakili pasien di ruang isolasi RSD Gunung Jati.”
Baca Juga:Â Surat Anies untuk Tenaga Medis yang Membuat Air Mata Menetes
