Ngelmu.co – Perhatian dunia tertuju kepada Tunisia, setelah Presiden Kais Saied, memecat Perdana Menteri (PM) Hichem Mechichi, sekaligus membekukan parlemen [Ahad, 25 Juli 2021, waktu setempat].
Sebagian pihak menilai potret ini sebagai bukti pseudo-demokrasi alias demokrasi semu di negara tersebut.
Sebab, belum dua tahun pasca kemenangan partai Islam Ennahda, Saied, justru membubarkan pemerintah dan membekukan parlemen.
“Apa yang Kais Saied lakukan adalah kudeta negara terhadap revolusi dan konstitusi.”
“Anggota Ennahda dan warga Tunisia, akan mempertahankan revolusi,” demikian pernyataan resmi pihak Ennahda.
Sebenarnya, sejak Saied, terpilih pada Oktober 2019, pertikaian politik mulai menghantam Tunisia.
Saied, terus berselisih dengan Mechichi pun Ennahda.
Ennahda, memang mendukung penuh pemerintahan Mechichi, meski ia merupakan PM dari jalur independen.
Sekalipun pandemi Covid-19, melanda Tunisia, perselisihan mereka tetap tak meluntur.
Sampai-sampai disebut berdampak terhadap kinerja pelayanan publik di Tunisia. Semakin buruk, hingga kasus Covid-19, melonjak.
Kembali ke pemecatan PM dan pembekuan parlemen oleh Saied. Beberapa jam setelah keputusan, kendaraan militer, mengepung gedung parlemen.
Begitu penuturan dua saksi mata, mengutip Reuters.
Di sisi lain, Ketua Parlemen Tunisia yang juga Pemimpin Partai Ennahda, Rached Ghannouchi, menganggap institusi masih berdiri.
Meskipun insiden ini menjadi tantangan terbaru bagi konstitusi demokratis di Tunisia, yang sejak 2014, membagi kekuasaan [antara presiden, PM, dan parlemen].
Sementara Saied, mengingatkan, agar keputusannya memecat PM dan membekukan parlemen, tidak dilawan dengan kekerasan, dalam bentuk apa pun.
“Saya memperingatkan, siapa pun yang berpikir untuk menggunakan senjata, dan siapa pun yang menembakkan peluru, angkatan bersenjata akan merespons dengan peluru.”
Saied, juga akan mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan bantuan PM baru.
Padahal, kelumpuhan, korupsi, buruknya layanan publik, dan meningkatnya pengangguran, telah menyengsarakan rakyat Tunisia, bertahun-tahun. Bahkan, sebelum pandemi global menghantam ekonomi [2020 lalu].
Namun, Saied, tetap mengeklaim bahwa tindakannya sesuai dengan Pasal 80 konstitusi.
Ia, juga mengutip pasal tersebut untuk mencabut kekebalan para anggota parlemen.
“Banyak orang tertipu oleh kemunafikan, pengkhianatan, dan perampokan hak-hak rakyat,” tuturnya.
Baca Juga:
Berdasarkan konstitusi, presiden hanya bertanggung jawab langsung atas urusan luar negeri dan militer.
Namun, setelah kekisruhan terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi–pekan lalu–Saied, meminta militer mengambil alih penanganan pandemi.
Lonjakan kasus dan tingkat kematian akibat Covid-19 di Tunisia, menambah kemarahan publik kepada pemerintah, karena partai-partai politik tetap sibuk bertengkar.
