Ngelmu.co – Akibat minimnya Alat Perlindungan Diri (APD) di sejumlah rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia, membuat para tenaga medis menyiasatinya dengan menggunakan barang substitusi seperti jas hujan. Bahkan, tak sedikit yang mengharapkan uluran tangan dari masyarakat.
Kelangkaan APD
Hal ini terjadi di RSUD WZ Yohannes, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Padahal, rumah sakit tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah untuk menangani kasus Covid-19.
Dilansir dari Tirto.id, Tya seorang dokter rumah sakit tersebut menuturkan, bahwa hingga saat ini APD masih menjadi barang langka.
Mereka tak hanya membutuhkan APD saja, namun juga viral transport medium (vtm), yang digunakan untuk mengambil swab dan thermal gun untuk mengukur suhu tubuh.
“Buat ini perang yang bisa kami menangkan, bukan misi bunuh diri. Terima kasih,” kata Tya lewat keterangan tertulisnya, Senin (23/3/2020).
Hal serupa juga dialami RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Menurut pengakuan Maria Oratmangun, yang merupakan perawat di rumah sakit tersebut, mengaku tengah kekurangan disposable gown, goggles, serta hand sanitizer.
Banyak Pasien dengan Gejala Covid-19
Meskipun RSUD Jailolo bukanlah rumah sakit rujukan Covid-19, namun tak sedikit pasien dengan gejala Covid-19 yang mendatanginya. Walaupun sejumlah pasien telah dipindahkan ke rumah sakit rujukan, tapi kian hari, pasien dengan gejala Covid-19 pun mengalami peningkatan.
Perlu diketahui, per 20 Maret 2020, terdapat tiga pasien berstatus dalam pengawasan dan 22 orang dalam pemantauan di Maluku Utara. Bahkan, hari ini, gugus tugas kembali mengumumkan 1 orang positif Corona di Maluku Utara.
Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah pun angkat bicara terakait kelangkaan APD yang terjadi disejumlah rumah sakit rujukan di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan persebaran COVID-19 yang sudah menjalar ke 20 provinsi di Indonesia. Oleh sebab itu, Harif berharap, pemerintah dapat menyalurkan stok APD secara proposional.
“Harapannya terus mengupayakan persediaan APD karena sekali pakai maka memerlukan persediaan yang banyak dan distribusi yang proporsional untuk memenuhi perlindungan tenaga kesehatan,” kata Harif.
Harapan tersebut sepertinya masih jauh panggang dari api. Sebab, per 23 Maret 2020, gugus tugas telah mendistribusikan 100 ribu APD yang baru didatangkan. Namun, junlah tersebut hanya didistribusikan untuk daerah Jawa dan Bali.
40 ribu diantaranya, dibagikan di DKI Jakarta. Sementara 25 lainnya dibagikan ke Semarang, DI Yogyakarta, Surabaya, dan bali. Kemudian, 25 ribu lainnya disebar ke daerah Jawa Barat, Bogor, juga Banten. 10 ribu APD yang tersisa disimpan untuk cadangan.
“Adapun dalam hal ini pihak penerima distribusi APD di tiap-tiap daerah adalah Komando Daerah Militer sebagai Gugus Tugas Daerah,” kata Kepala Pusdatin BNPB Agus Wibowo lewat keterangan Senin (23/3/2020).
Wabah Corona Menjalar ke 20 Provinsi di Indonesia
Di saat yang bersamaan, wabah Corona telah menjalar hingga ke 20 provinsi di Indonesia. Kasus terbanyak berada di DKI Jakarta dengan jumlah 307 kasus (29 meninggal), disusul Jawa Barat dengan 59 kasus (9 meninggal), kemudian Banten dengan 47 kasus (3 meninggal), Jawa Timur 41 kasus (1 meninggal), dan Jawa Tengah 15 kasus (3 meninggal).
Kasus yang berada di luar Jawa tak bisa dianggap enteng. Karena di Kalimantan Timur saja, terdapat 9 kasus positif Corona, 4 kasus di Kepualauan Riau, 3 kasus di Sulawesi Tenggara, serta 3 kasus di Bali.
Beberapa wilayah lainnya seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua, masing-masing terdapat 2 kasus. Sementara Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Lampung, Riau, dan Maluku masing-masing 1 kasus Agus Wibowo menuturkan, pembagian APD dilakukan berdasarkan skala prioritas.
Meskipun pada Senin (23/3/2020) kemarin, telah datang 9 ton APD. Namun, belum dapat dipastikan, ke daerah mana saja APD tersebut akan didistribusikan.
“Nanti tunggu instruksi ketua gugus (Kepala BNPB, Donni Monardo)” kata Agus. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritisi pembagian APD yang terpusat di Jawa dan Bali.
Baca Juga: 22 Provinsi Terdampak Corona, Mahfud MD Nilai Banyak Pemda yang Abai
Jika ingin menerapkan skala prioritas, pemerintah harus transparan menjelaskan kriteria suatu daerah yang dianggap prioritas mendapat APD, mengingat kotban meninggal dunia pun semakin meningkat di luar Pulau Jawa.
Pemerintah juga harus memprioritaskan keselamatan para tenaga medis yang bergantung pada ketersediaan APD. Apabila hal tersebut tak terpenuhi, maka keselamatan masyarakat yang dipertaruhkan.
“Minimnya APD untuk daerah TTT (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dapat menyebabkan tenaga kesehatan di wilayah tersebut sangat berisiko terpapar Covid 19 yang akhirnya bisa membuat mereka sakit sehingga tidak bisa lanjut mengobati mereka yang terpapar. Risiko lainnya adalah menambah korban jiwa,” kata Usman.
