Berita  

Bandingkan dengan Negara Lain, Jokowi: Posisi Indonesia Masih Relatif Terkendali

Jokowi COVID Corona Indonesia Terkendali

Ngelmu.co – Membandingkan dengan negara lain, Presiden Joko Widodo, menyebut penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia, masih terkendali.

“Walaupun ada peningkatan kasus positif di beberapa daerah, tetapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi Indonesia masih relatif terkendali,” tuturnya, seperti dilansir Tirto.

“Ini yang harus kita jaga, bahwa pengendalian manajemen untuk COVID-19 ini, betul-betul masih pada posisi terkendali.”

Sambung Jokowi, dalam rapat terbatas secara daring, dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9).

Berdasarkan data per 31 Agustus, Jokowi menuturkan, kasus positif COVID-19 yang tercatat di Indonesia, ada pada angka 174.796, dari 2,23 juta tes.

Jokowi menyebut, positivity rate Indonesia, terus meningkat.

Jika di April lalu ada di angka 15 persen, kini menjadi 72,1 persen.

Persentase kasus aktif juga menurun, dari sekitar 77 persen pada April, menjadi 23,69 persen di bulan Agustus.

Jokowi juga menilai, angka kasus aktif sudah membaik; di bawah rata-rata dunia yang mencapai 27 persen.

Sementara kasus meninggal, turun dari 7,83 persen, menjadi 4,2 persen.

Meskipun harus diakui, persentase kematian akibat COVID-19 di Indonesia, masih di atas dunia.

Baca Juga: Benarkah Kakak Sepupu Jokowi Jadi Koordinator Influencer untuk Pemerintah?

Maka itu Jokowi meminta, agar kepala daerah yang wilayahnya masih memiliki kasus positif harian tinggi, agar dapat menekannya.

Ia juga mengingatkan, peningkatan kasus dapat menimbulkan ketidakpastian yang berdampak pada rasa tidak aman untuk masyarakat pun dunia usaha yang jadi tak bergerak.

Pengendalian COVID-19, kata Jokowi, harus dimaksimalkan agar ekonomi bisa segera pulih.

Ia meminta, agar para gubernur terus menekan angka COVID-19, dan menyampaikan permintaan bantuan kepada pusat jika mengalami masalah.

“Saya minta gubernur, betul-betul bekerja keras dengan gugus tugas yang ada,” kata Jokowi.

“Agar bisa ditekan angkanya, dan kalau ada masalah-masalah yang memang pemerintah pusat harus bantu, sampaikan kepada kita di pemerintah pusat, terutamanya di komite dan gugus tugas kita,” pungkasnya.